Social Items

Jadikan Yerusalem sebagai Ibukota Israel, Amerika Masa Bodoh Meski 128 Negara Menolaknya

RiauJOS.com, New York - 128 dari 193 negara anggota PBB menolak keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Adapun dalam sidang darurat Majelis Umum PBB di New York, AS, Kamis, 21 Desember 2017, sembilan negara lain mendukung dan 35 negara abstain.

Dari kelompok pendukung AS, seluruhnya adalah negara yang menjadikan wilayahnya sebagai pangkalan militer AS atau punya ketergantungan pada negara adidaya tersebut --terutama negara-negara di kawasan Amerika Tengah, Selatan (latin), dan Pasifik.

Selain AS dan Israel, tentu saja, tujuh negara lain adalah Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, dan Togo. Sementara dari 35 negara yang abstain antara lain Meksiko dan Kanada.

Sidang darurat Majelis Umum merupakan babak lanjutan dari resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk urusan serupa, Senin, 18 Desember 2017. Resolusi itu didukung 14 dari 15 anggota, tapi diveto AS --satu dari lima anggota tetap DK.

Veto AS itu yang membuat mayoritas negara anggota PBB mendesak agar digelar sidang darurat Majelis Umum. Desakan dimotori oleh negara-negara Islam, dalam hal ini Yaman dan Turki, serta Liga Arab dan Organisasi Negara Islam (OKI). Bahkan Palestina dengan tegas langsung meminta PBB menggelar sidang darurat.

Sidang darurat Majelis Umum juga digelar karena mempertimbangkan laporan Nickolay Mladenov, Koordinator Khusus PBB untuk Perdamaian Timur Tengah. Mladenov menjelaskan kepada DK bahwa situasi keamanan di Israel dan Palestina makin tegang menyusul keputusan Presiden AS, Donald Trump, untuk mengakui bahwa Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Apa isi keputusan Majelis Umum PBB?

PBB mengingatkan semua negara anggota bahwa Kota Suci Yerusalem tak bisa diklaim sepihak oleh siapapun dan wilayah Palestina sudah diatur oleh Charta PBB. Keputusan Israel untuk menduduki Yerusalem Timur dan seluruh wilayah Palestina adalah tindakan ilegal.

Yerusalem juga perlu dilindungi dan dilestarikan karena menjadi Kota Suci bagi umat tiga agama samawi; Ibrani (Yahudi), Kristen, dan Islam. Kota ini punya kandungan spiritual yang unik, religius, dan dimensi kaya budaya yang selaras dengan resolusi PBB.

Keputusan resmi yang dilansir laman resmi PBB menghasilkan empat keputusan


Keputusan resmi yang dilansir laman resmi PBB menghasilkan empat keputusan, sebagai berikut:


  1. Seluruh keputusan dan tindakan yang bermaksud mengubah karakter, status, komposisi wilayah (demografi) Kota Suci Yerusalem adalah ilegal dan tidak berdasar karena bertentangan dengan resolusi DK 478 (1980).
  2. Meminta seluruh negara mematuhi resolusi DK untuk Kota Suci Yerusalem dan tidak mengakui segala tindakan atau keputusan yang berseberangan dengan itu.
  3. Meninjau kembali segala tindakan negatif yang mengancam solusi dua negara serta meningkatkan intensitas dan akselerasi upaya perdamaian di Timur Tengah dengan dasar resolusi PBB, Kesepakatan Madrid, Inisiatif Perdamaian Arab 1, dan Peta Jalan Quartet, akhir pendudukan Israel pada awal 1967.
  4. Menunda sementara waktu sesi darurat ke-10 dan memberi wewenang kepada Presiden Majelis Umum untuk menggelar pertemuan bila ada permintaan dari para negara anggota.



Apa kata Palestina, Israel, dan AS?

Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeina, menyebut keputusan 128 negara anggota PBB sebagai "kemenangan bagi Palestina". (h/t BBC).

Sementara dilansir Al Jazeera, Rudeina mengatakan bahwa "Keputusan Majelis Umum membuktikan sekali lagi betapa besar dukungan internasional terhadap Palestina dan tak ada yang bisa mengubah status Yerusalem di bawah hukum internasional."

Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sempat menyebut PBB sebagai "Rumah Kebohongan" mengatakan bahwa suara para anggota PBB "tidak masuk akal". Netanyahu pun berterima kasih kepada Trump atas sikapnya pada Yerusalem.

"Saya juga menghargai sejumlah negara yang menolak unjuk suara dalam pertunjukan absurd ini," tutur Netanyahu melalui televisi nasional.

AS pun bersikukuh tak akan mengubah pendirian. Dalam pidatonya sebelum pemungutan suara, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menegaskan bahwa negaranya tidak mau berprasangka soal keputusan akhir Majelis Umum dan tidak menghalangi solusi dua negara apabila Sidang Darurat menyetujuinya.

"AS akan tetap mengingat hari ini, kami dikeroyok Majelis Umum meski sedang menegaskan sikap sebagai negara berdaulat. AS akan tetap meletakkan kedutaan besar kami di Yerusalem.

"Itu adalah keinginan masyarakat AS dan memang benar untuk dilakukan. Tidak ada satu suara pun di PBB yang akan mengubah pendirian kami," katanya.

Pernyataan AS dan Israel tentu saja hal yang bisa diprediksi. Mereka tentu tak mau kehilangan muka sehingga merasa perlu mengeluarkan pernyataan normatif.

Marwan Bishara, analis senior politik Al Jazeera, menyebut keputusan Majelis Umum adalah ""penghinaan besar bagi AS". Suara 128 negara anggota PBB juga menegaskan dukungan legal internasional terhadap Palestina.

"Mereka memberi suara karena melihat ada pelanggaran hukum internasional," imbuhnya.

Sikap Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara pendukung PBB. Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani, menegaskan bahwa Indonesia tetap mendukung Palestina.

beritagar.id

Jadikan Yerusalem Ibukota Israel, Amerika Masa Bodoh Meski 128 Negara Menolaknya

Jadikan Yerusalem sebagai Ibukota Israel, Amerika Masa Bodoh Meski 128 Negara Menolaknya

RiauJOS.com, New York - 128 dari 193 negara anggota PBB menolak keputusan Amerika Serikat (AS) untuk menjadikan Yerusalem sebagai ibukota Israel. Adapun dalam sidang darurat Majelis Umum PBB di New York, AS, Kamis, 21 Desember 2017, sembilan negara lain mendukung dan 35 negara abstain.

Dari kelompok pendukung AS, seluruhnya adalah negara yang menjadikan wilayahnya sebagai pangkalan militer AS atau punya ketergantungan pada negara adidaya tersebut --terutama negara-negara di kawasan Amerika Tengah, Selatan (latin), dan Pasifik.

Selain AS dan Israel, tentu saja, tujuh negara lain adalah Guatemala, Honduras, Kepulauan Marshall, Federasi Mikronesia, Nauru, Palau, dan Togo. Sementara dari 35 negara yang abstain antara lain Meksiko dan Kanada.

Sidang darurat Majelis Umum merupakan babak lanjutan dari resolusi Dewan Keamanan (DK) PBB untuk urusan serupa, Senin, 18 Desember 2017. Resolusi itu didukung 14 dari 15 anggota, tapi diveto AS --satu dari lima anggota tetap DK.

Veto AS itu yang membuat mayoritas negara anggota PBB mendesak agar digelar sidang darurat Majelis Umum. Desakan dimotori oleh negara-negara Islam, dalam hal ini Yaman dan Turki, serta Liga Arab dan Organisasi Negara Islam (OKI). Bahkan Palestina dengan tegas langsung meminta PBB menggelar sidang darurat.

Sidang darurat Majelis Umum juga digelar karena mempertimbangkan laporan Nickolay Mladenov, Koordinator Khusus PBB untuk Perdamaian Timur Tengah. Mladenov menjelaskan kepada DK bahwa situasi keamanan di Israel dan Palestina makin tegang menyusul keputusan Presiden AS, Donald Trump, untuk mengakui bahwa Yerusalem sebagai ibukota Israel.

Apa isi keputusan Majelis Umum PBB?

PBB mengingatkan semua negara anggota bahwa Kota Suci Yerusalem tak bisa diklaim sepihak oleh siapapun dan wilayah Palestina sudah diatur oleh Charta PBB. Keputusan Israel untuk menduduki Yerusalem Timur dan seluruh wilayah Palestina adalah tindakan ilegal.

Yerusalem juga perlu dilindungi dan dilestarikan karena menjadi Kota Suci bagi umat tiga agama samawi; Ibrani (Yahudi), Kristen, dan Islam. Kota ini punya kandungan spiritual yang unik, religius, dan dimensi kaya budaya yang selaras dengan resolusi PBB.

Keputusan resmi yang dilansir laman resmi PBB menghasilkan empat keputusan


Keputusan resmi yang dilansir laman resmi PBB menghasilkan empat keputusan, sebagai berikut:


  1. Seluruh keputusan dan tindakan yang bermaksud mengubah karakter, status, komposisi wilayah (demografi) Kota Suci Yerusalem adalah ilegal dan tidak berdasar karena bertentangan dengan resolusi DK 478 (1980).
  2. Meminta seluruh negara mematuhi resolusi DK untuk Kota Suci Yerusalem dan tidak mengakui segala tindakan atau keputusan yang berseberangan dengan itu.
  3. Meninjau kembali segala tindakan negatif yang mengancam solusi dua negara serta meningkatkan intensitas dan akselerasi upaya perdamaian di Timur Tengah dengan dasar resolusi PBB, Kesepakatan Madrid, Inisiatif Perdamaian Arab 1, dan Peta Jalan Quartet, akhir pendudukan Israel pada awal 1967.
  4. Menunda sementara waktu sesi darurat ke-10 dan memberi wewenang kepada Presiden Majelis Umum untuk menggelar pertemuan bila ada permintaan dari para negara anggota.



Apa kata Palestina, Israel, dan AS?

Juru Bicara Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudeina, menyebut keputusan 128 negara anggota PBB sebagai "kemenangan bagi Palestina". (h/t BBC).

Sementara dilansir Al Jazeera, Rudeina mengatakan bahwa "Keputusan Majelis Umum membuktikan sekali lagi betapa besar dukungan internasional terhadap Palestina dan tak ada yang bisa mengubah status Yerusalem di bawah hukum internasional."

Sementara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang sempat menyebut PBB sebagai "Rumah Kebohongan" mengatakan bahwa suara para anggota PBB "tidak masuk akal". Netanyahu pun berterima kasih kepada Trump atas sikapnya pada Yerusalem.

"Saya juga menghargai sejumlah negara yang menolak unjuk suara dalam pertunjukan absurd ini," tutur Netanyahu melalui televisi nasional.

AS pun bersikukuh tak akan mengubah pendirian. Dalam pidatonya sebelum pemungutan suara, Duta Besar AS untuk PBB Nikki Haley menegaskan bahwa negaranya tidak mau berprasangka soal keputusan akhir Majelis Umum dan tidak menghalangi solusi dua negara apabila Sidang Darurat menyetujuinya.

"AS akan tetap mengingat hari ini, kami dikeroyok Majelis Umum meski sedang menegaskan sikap sebagai negara berdaulat. AS akan tetap meletakkan kedutaan besar kami di Yerusalem.

"Itu adalah keinginan masyarakat AS dan memang benar untuk dilakukan. Tidak ada satu suara pun di PBB yang akan mengubah pendirian kami," katanya.

Pernyataan AS dan Israel tentu saja hal yang bisa diprediksi. Mereka tentu tak mau kehilangan muka sehingga merasa perlu mengeluarkan pernyataan normatif.

Marwan Bishara, analis senior politik Al Jazeera, menyebut keputusan Majelis Umum adalah ""penghinaan besar bagi AS". Suara 128 negara anggota PBB juga menegaskan dukungan legal internasional terhadap Palestina.

"Mereka memberi suara karena melihat ada pelanggaran hukum internasional," imbuhnya.

Sikap Indonesia

Indonesia adalah salah satu negara pendukung PBB. Duta Besar Indonesia untuk PBB, Dian Triansyah Djani, menegaskan bahwa Indonesia tetap mendukung Palestina.

beritagar.id