Social Items

Setnov Ditahan, Pengacara Melawan!! Presiden Jokowi Minta Ketua DPR Ikuti Proses Hukum

RiauJOS.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  resmi menetapkan status penahanan terhadap  Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov).

Setnov akan ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan terhadap Setya Novanto dilakukan pada saat KPK memindahkan perawatan Setya Novanto ke RSCM. Setelah sebelumnya mendapat perawatan di RS Medika Permata Hijau karena mengalami kecelakaan mobil.

Namun pengacara Setnov, Fredrich Yunadi menolak penahanan kliennya, dengan alasan masih sakit dan perlu perawatan. Akhirnya KPK melakukan pembantaran penahanan hingga Setnov keluar rumah sakit.

Sementara, Presiden Jokowi minta agar Setnov mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Sebagai warga negara, Setnov wajib tunduk pada aturan dan hukum yang berlaku.

"Ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017 di Rutan KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK Jumat, 17 November 2017.

Namun, karena pihak Novanto khususnya pengacara Fredrich Yunadi menolak, maka penyidik KPK menyiapkan berita acara penolakan terhadap berita acara penahanan, dan berita acara itu ditolak juga oleh pihak Novanto.

"Terhadap berita acara penolakan penahanan ditandatangani penyidik dan saksi, namun diserahkan ke istri SN, Deisti," kata Febri.

Novanto saat ini berada di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Sebelumnya, dia berada di RS Medika Permata Hijau. Lantaran sedang dirawat, KPK pun melakukan pembantaran penahanan untuk Novanto.

Febri mengatakan, penahanan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup. "Tersangka SN diduga keras melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pihak lain dalam kasus KTP elektronik dan menahan selama 20 hari terhintung 17 November sampai 6 Desember di rutan negara kelas satu Jakarta Timur cabang KPK," ungkapnya.

Febri memastikan proses penahanan tersebut sah. “Kami memastikan itu sejak surat perintah penahanan kita terbitkan dan juga kita bacakan. Bahkan juga kita serahkan untuk berita acara penahanan satu rangkap pada istri tersangka. Dan pembantarannya pun saya kira demikian," kata Febri.

Dia memastikan semua opsi sudah diberikan kepada pihak Novanto, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahkan beberapa tahapan persetujuan sudah ditawarkan, baik kepada Ketua DPR itu, maupun yang mewakilinya.

Mantan aktivis ICW itu menambahkan, selama masa pembataran penahanan itu, Setnov akan berada dalam proses perawatan di RSCM dengan penjagaan tim KPK dan bantuan dari Polri.

"Saat ini statusnya pembantaran penahanan dan dirawat di RSCM, update kesehatan, kami akan berkoordinasi dengan RSCM dan pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI)," paparnya.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, tidak terima kliennya ditahan. "Ditahan dasarnya apa? Undang-undangnya apa yang menyatakan bisa ditahan? Orang sakit diperiksa saja nggak bisa, apalagi ditahan. Jangan mempermainkan hukum begitu. Jawaban saya itu," kata Fredrich kepada wartawan kemarin.

Sementara Presiden Joko Widodo yang gerah karena terus ditanya mengenai kasus yang membelit Setnov akhirnya bersuara lebih tegas.

Sebelumnya, Presiden Jokowi hanya mengingatkan semua warga negara, termasuk Setnov, untuk membuka UU dan mengikuti apa yang tertulis dalam regulasi. Sebab, UU merupakan produk hukum yang sudah disepakati bersama.

’’Saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada,’’ tegas Jokowi usai hadir di Sarasehan DPD RI di Gedung Nusantara IV kompleks Parlemen, Jumat, 17 November 2017.

Presiden Jokowi tidak menjawab ketika ditanya apakah ada rencana untuk menjenguk Setnov yang bagaimanapun adalah koleganya dalam menjalankan pemerintahan.

Meskipun upaya penegakan hukum akhir-akhir ini menimbulkan kegaduhan, Jokowi menyatakan tetap optimistis dengan masa depan hukum Indonesia.

Yang terpenting, seluruh masyarakat harus patuh kepada hukum yang berlaku. ’’Saya yakin proses hukum yang ada di negara kira ini terus berjalan dengan baik,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun kembali angkat bicara terkait kondisi terkini Setnov. Dia mengingatkan KPK perlu mengecek sendiri surat pernyataan sakit Novanto. Lantaran selama ini ditengarai ada saja orang yang memanfaatkan surat tersebut untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

”Banyak yang bersembunyi di balik surat keterangan dokter,” ujar JK usai meresmikan masjid Attaqwa di kompleks Markas Komando Korps Marinir, Jakarta Jumat, 17 November 2017.

Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu bukan hanya surat keterangan sakit yang perlu diteliti lebih lanjut. Tapi, pihak rumah sakit juga perlu mendapatkan perhatian agar jangan sampai dimanfaatkan untuk sehingga berpengaruh pada etika bidang kesehatan.

”Jangan rumah sakit dipakai (dimanfaatkan, Red). Karena nanti etikanya, etika rumah sakitnya nanti hilang,” jelas dia.

Terkait Novanto yang terbaring di rumah sakit, JK pun berdoa agar Ketua Umum Partai Golkar itu bisa segera sembuh. Namun, dia belum punya rencana untuk menjenguk Novanto. Pertimbanganya, petugas KPK yang ingin menemui Novanto juga kesulitan.

”KPK saja susah jenguk apalagi kita ini. Jangan, terganggu lah. Biasanya juga cepat sembuh,” tambah dia.

Sementara, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Firman Soebagyo enggan menanggapi soal  penahan Ketua tersebut.

Menurut Ketua Baleg ini, Golkar tidak akan mencampuri urusan rencana penahanan tersebut lantaran itu merupakan kewenangan dari kuasa hukum Setnov, dalam hal ini Fredrich Yunadi dan dua pengacara lain.

"Itu (penahanan) kewenangan dari pengacara. Kita nggak mau ikut campur masalah itu karena itu kewenangan dari lawyer. Mereka yang tahu tentang masalah aturan hukumnya," ujar Firman seperti dilaporkan Indopos, Jumat kemarin.

Golkar juga mempertanyakan status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah dikeluarkan KPK. Kata Firman, status DPO itu tidak ada. "Bukan DPO dong, orangnya udah ketemu kok DPO, ya nggak ada itu," tandasnya.

Politisi dari Dapil Jawa Tengah ini memaparkan, DPO itu hal yang aneh karena Setnov sendiri pada Kamis pukul 20.00 IB kemarin akan menyerahkan diri ke KPK. Namun dalam perjalanannya terkena musibah kecelakaan dan telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian.

"Sekarang kan sudah di lakukan penyidikan Polri dan Polri sudah bikin penyertaan bahwa kecelakaan itu murni tidak ada unsur rekayasa," terangnya.

Sebelum masuk perihal pembantaran, perlu diketahui terlebih dulu tentang penahanan dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 21 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana

Di tingkat penyidikan, seorang penyidik hanya dapat melakukan penahanan dengan jangka waktu paling lama 20 hari seperti diatur dalam Pasal 24 ayat 1 KUHAP.

Bunyinya: Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

Penahanan itu bisa diperpanjang paling lama 40 hari oleh penuntut umum seperti diatur dalam Pasal 24 ayat 2. Apabila waktunya melebihi itu, sementara berkas perkara tersangka itu belum selesai, tersangka harus dikeluarkan dari tahanan.

Mahkamah Agung pada 1989 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran.

SEMA itu mengatur tentang pembantaran tenggang waktu penahanan yang harus dirawat di rumah sakit. Apabila tidak diatur, aturan tenggang waktu seperti diatur dalam Pasal 24 KUHAP bisa mempersulit penyidik.

"Akhir-akhir ini sering terjadi terdakwa yang berada dalam tahanan rumah tahanan negara mendapat izin untuk dirawat inap di rumah sakit di luar rutan, yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena tenggang waktunya untuk menahan telah habis," tulis SEMA itu.

MA pun menganggap perlu adanya petunjuk terkait hal itu agar dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Dengan begitu, MA membuat SEMA tersebut.

"Dengan demikian, berarti bahwa setiap perawatan yang menginap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi berwenang menahan, tenggang waktu penahanannya dibantar (gertuit), pembantaran mana dihitung sejak tanggal terdakwa secara nyata dirawatinapkan di rumah sakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala rumah sakit di tempat mana terdakwa dirawat," tulis SEMA itu.

Pembantaran sebagaimana dimaksud dalam butir 5 tidak perlu memakai penetapan tersendiri dari ketua pengadilan negeri, akan tetapi berlaku dengan sendirinya dan akan berakhir begitu terdakwa berada kembali dalam rumah tahanan negara," demikian lanjutan bunyi SEMA itu.

Setelah pembantaran selesai, tenggang waktu penahanan akan berjalan kembali dan dihitung sesuai dengan KUHAP. Dengan demikian, sesuai aturan hukum, KPK tetap melanjutkan proses terkait pembantaran penahanan yang berarti masa tahanan tidak dihitung selama tersangka menjalani perawatan di rumah sakit.

Setnov Ditahan, Pengacara Melawan!! Presiden Jokowi Minta Ketua DPR Ikuti Proses Hukum

Setnov Ditahan, Pengacara Melawan!! Presiden Jokowi Minta Ketua DPR Ikuti Proses Hukum

RiauJOS.com, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)  resmi menetapkan status penahanan terhadap  Ketua DPR RI, Setya Novanto (Setnov).

Setnov akan ditahan selama 20 hari ke depan. Penahanan terhadap Setya Novanto dilakukan pada saat KPK memindahkan perawatan Setya Novanto ke RSCM. Setelah sebelumnya mendapat perawatan di RS Medika Permata Hijau karena mengalami kecelakaan mobil.

Namun pengacara Setnov, Fredrich Yunadi menolak penahanan kliennya, dengan alasan masih sakit dan perlu perawatan. Akhirnya KPK melakukan pembantaran penahanan hingga Setnov keluar rumah sakit.

Sementara, Presiden Jokowi minta agar Setnov mengikuti prosedur hukum yang berlaku. Sebagai warga negara, Setnov wajib tunduk pada aturan dan hukum yang berlaku.

"Ditahan selama 20 hari ke depan terhitung dari 17 November 2017 hingga 6 Desember 2017 di Rutan KPK," kata juru bicara KPK Febri Diansyah, di Gedung Merah Putih KPK Jumat, 17 November 2017.

Namun, karena pihak Novanto khususnya pengacara Fredrich Yunadi menolak, maka penyidik KPK menyiapkan berita acara penolakan terhadap berita acara penahanan, dan berita acara itu ditolak juga oleh pihak Novanto.

"Terhadap berita acara penolakan penahanan ditandatangani penyidik dan saksi, namun diserahkan ke istri SN, Deisti," kata Febri.

Novanto saat ini berada di RS Cipto Mangunkusumo (RSCM). Sebelumnya, dia berada di RS Medika Permata Hijau. Lantaran sedang dirawat, KPK pun melakukan pembantaran penahanan untuk Novanto.

Febri mengatakan, penahanan dilakukan berdasarkan bukti yang cukup. "Tersangka SN diduga keras melakukan tindak pidana korupsi bersama-sama dengan pihak lain dalam kasus KTP elektronik dan menahan selama 20 hari terhintung 17 November sampai 6 Desember di rutan negara kelas satu Jakarta Timur cabang KPK," ungkapnya.

Febri memastikan proses penahanan tersebut sah. “Kami memastikan itu sejak surat perintah penahanan kita terbitkan dan juga kita bacakan. Bahkan juga kita serahkan untuk berita acara penahanan satu rangkap pada istri tersangka. Dan pembantarannya pun saya kira demikian," kata Febri.

Dia memastikan semua opsi sudah diberikan kepada pihak Novanto, sesuai Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Bahkan beberapa tahapan persetujuan sudah ditawarkan, baik kepada Ketua DPR itu, maupun yang mewakilinya.

Mantan aktivis ICW itu menambahkan, selama masa pembataran penahanan itu, Setnov akan berada dalam proses perawatan di RSCM dengan penjagaan tim KPK dan bantuan dari Polri.

"Saat ini statusnya pembantaran penahanan dan dirawat di RSCM, update kesehatan, kami akan berkoordinasi dengan RSCM dan pihak Ikatan Dokter Indonesia (IDI)," paparnya.

Pengacara Novanto, Fredrich Yunadi, tidak terima kliennya ditahan. "Ditahan dasarnya apa? Undang-undangnya apa yang menyatakan bisa ditahan? Orang sakit diperiksa saja nggak bisa, apalagi ditahan. Jangan mempermainkan hukum begitu. Jawaban saya itu," kata Fredrich kepada wartawan kemarin.

Sementara Presiden Joko Widodo yang gerah karena terus ditanya mengenai kasus yang membelit Setnov akhirnya bersuara lebih tegas.

Sebelumnya, Presiden Jokowi hanya mengingatkan semua warga negara, termasuk Setnov, untuk membuka UU dan mengikuti apa yang tertulis dalam regulasi. Sebab, UU merupakan produk hukum yang sudah disepakati bersama.

’’Saya minta Pak Setya Novanto mengikuti proses hukum yang ada,’’ tegas Jokowi usai hadir di Sarasehan DPD RI di Gedung Nusantara IV kompleks Parlemen, Jumat, 17 November 2017.

Presiden Jokowi tidak menjawab ketika ditanya apakah ada rencana untuk menjenguk Setnov yang bagaimanapun adalah koleganya dalam menjalankan pemerintahan.

Meskipun upaya penegakan hukum akhir-akhir ini menimbulkan kegaduhan, Jokowi menyatakan tetap optimistis dengan masa depan hukum Indonesia.

Yang terpenting, seluruh masyarakat harus patuh kepada hukum yang berlaku. ’’Saya yakin proses hukum yang ada di negara kira ini terus berjalan dengan baik,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu.

Wakil Presiden Jusuf Kalla pun kembali angkat bicara terkait kondisi terkini Setnov. Dia mengingatkan KPK perlu mengecek sendiri surat pernyataan sakit Novanto. Lantaran selama ini ditengarai ada saja orang yang memanfaatkan surat tersebut untuk kepentingan-kepentingan tertentu.

”Banyak yang bersembunyi di balik surat keterangan dokter,” ujar JK usai meresmikan masjid Attaqwa di kompleks Markas Komando Korps Marinir, Jakarta Jumat, 17 November 2017.

Menurut Ketua Umum Palang Merah Indonesia itu bukan hanya surat keterangan sakit yang perlu diteliti lebih lanjut. Tapi, pihak rumah sakit juga perlu mendapatkan perhatian agar jangan sampai dimanfaatkan untuk sehingga berpengaruh pada etika bidang kesehatan.

”Jangan rumah sakit dipakai (dimanfaatkan, Red). Karena nanti etikanya, etika rumah sakitnya nanti hilang,” jelas dia.

Terkait Novanto yang terbaring di rumah sakit, JK pun berdoa agar Ketua Umum Partai Golkar itu bisa segera sembuh. Namun, dia belum punya rencana untuk menjenguk Novanto. Pertimbanganya, petugas KPK yang ingin menemui Novanto juga kesulitan.

”KPK saja susah jenguk apalagi kita ini. Jangan, terganggu lah. Biasanya juga cepat sembuh,” tambah dia.

Sementara, Sekretaris Dewan Pakar Partai Golkar Firman Soebagyo enggan menanggapi soal  penahan Ketua tersebut.

Menurut Ketua Baleg ini, Golkar tidak akan mencampuri urusan rencana penahanan tersebut lantaran itu merupakan kewenangan dari kuasa hukum Setnov, dalam hal ini Fredrich Yunadi dan dua pengacara lain.

"Itu (penahanan) kewenangan dari pengacara. Kita nggak mau ikut campur masalah itu karena itu kewenangan dari lawyer. Mereka yang tahu tentang masalah aturan hukumnya," ujar Firman seperti dilaporkan Indopos, Jumat kemarin.

Golkar juga mempertanyakan status Daftar Pencarian Orang (DPO) yang telah dikeluarkan KPK. Kata Firman, status DPO itu tidak ada. "Bukan DPO dong, orangnya udah ketemu kok DPO, ya nggak ada itu," tandasnya.

Politisi dari Dapil Jawa Tengah ini memaparkan, DPO itu hal yang aneh karena Setnov sendiri pada Kamis pukul 20.00 IB kemarin akan menyerahkan diri ke KPK. Namun dalam perjalanannya terkena musibah kecelakaan dan telah dilakukan penyidikan oleh kepolisian.

"Sekarang kan sudah di lakukan penyidikan Polri dan Polri sudah bikin penyertaan bahwa kecelakaan itu murni tidak ada unsur rekayasa," terangnya.

Sebelum masuk perihal pembantaran, perlu diketahui terlebih dulu tentang penahanan dalam KUHAP, yaitu dalam Pasal 21 ayat 1. Pasal tersebut berbunyi:

Perintah penahanan atau penahanan lanjutan dilakukan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup, dalam hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran bahwa tersangka atau terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana

Di tingkat penyidikan, seorang penyidik hanya dapat melakukan penahanan dengan jangka waktu paling lama 20 hari seperti diatur dalam Pasal 24 ayat 1 KUHAP.

Bunyinya: Perintah penahanan yang diberikan oleh penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, hanya berlaku paling lama dua puluh hari.

Penahanan itu bisa diperpanjang paling lama 40 hari oleh penuntut umum seperti diatur dalam Pasal 24 ayat 2. Apabila waktunya melebihi itu, sementara berkas perkara tersangka itu belum selesai, tersangka harus dikeluarkan dari tahanan.

Mahkamah Agung pada 1989 mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 1989 tentang Pembantaran.

SEMA itu mengatur tentang pembantaran tenggang waktu penahanan yang harus dirawat di rumah sakit. Apabila tidak diatur, aturan tenggang waktu seperti diatur dalam Pasal 24 KUHAP bisa mempersulit penyidik.

"Akhir-akhir ini sering terjadi terdakwa yang berada dalam tahanan rumah tahanan negara mendapat izin untuk dirawat inap di rumah sakit di luar rutan, yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi terdakwa dikeluarkan dari tahanan demi hukum karena tenggang waktunya untuk menahan telah habis," tulis SEMA itu.

MA pun menganggap perlu adanya petunjuk terkait hal itu agar dapat menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Dengan begitu, MA membuat SEMA tersebut.

"Dengan demikian, berarti bahwa setiap perawatan yang menginap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi berwenang menahan, tenggang waktu penahanannya dibantar (gertuit), pembantaran mana dihitung sejak tanggal terdakwa secara nyata dirawatinapkan di rumah sakit yang dapat dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala rumah sakit di tempat mana terdakwa dirawat," tulis SEMA itu.

Pembantaran sebagaimana dimaksud dalam butir 5 tidak perlu memakai penetapan tersendiri dari ketua pengadilan negeri, akan tetapi berlaku dengan sendirinya dan akan berakhir begitu terdakwa berada kembali dalam rumah tahanan negara," demikian lanjutan bunyi SEMA itu.

Setelah pembantaran selesai, tenggang waktu penahanan akan berjalan kembali dan dihitung sesuai dengan KUHAP. Dengan demikian, sesuai aturan hukum, KPK tetap melanjutkan proses terkait pembantaran penahanan yang berarti masa tahanan tidak dihitung selama tersangka menjalani perawatan di rumah sakit.