RiauJOS.com, Jakarta - Beberapa hari lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur mengeluarkan Permenpan RB No. 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenpan RB No. 22 Tahun 2017 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017.

Dalam aturan baru ditambahkan pasal 4A yang isinya mengubah kriteria kelulusan berdasarkan passing grade dan sistem pemeringkatan sesuai dengan provinsi tempat peserta mendaftar. Aturan ini berlaku untuk formasi Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian Terampil. 

Banyak peserta tes kemudian memrotes perubahan itu. Asman pun angkat bicara. Dia mengatakan bahwa aturan itu dibuat untuk menciptakan pemerataan formasi di daerah. 

Agar PNS betah


Menurut Asman, penetapan aturan baru itu untuk memenuhi aspek pemerataan formasi di daerah. 

"Misalnya, formasi penjaga lapas. Masing-masing lapas punya ciri khas khusus. Kalau orang Jogja suruh jaga lapas di Papua saya rasa 3 bulan akan minta pulang," ujarnya seperti diwartakan IDN Times dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya hari Jumat, 6 Oktober 2017.

Diharapkan, dengan sistem pemeringkatan, formasi kebutuhan personel di daerah akan terpenuhi. Lebih dari itu, langkah ini juga dilakukan agar tidak ada lagi mutasi dengan alasan tidak betah. 

"Kita berharap nanti kalo diisi oleh orang setempat tentu akan betah bekerja di situ. Nah, jadi tidak ada lagi perputaran pegawai." pungkas dia.

Diprotes! Aturan Nilai Tes CPNS, Menpan RB Angkat Bicara


RiauJOS.com, Jakarta - Beberapa hari lalu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara, Asman Abnur mengeluarkan Permenpan RB No. 24 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Permenpan RB No. 22 Tahun 2017 tentang Nilai Ambang Batas Tes Kompetensi Dasar Seleksi CPNS Tahun 2017.

Dalam aturan baru ditambahkan pasal 4A yang isinya mengubah kriteria kelulusan berdasarkan passing grade dan sistem pemeringkatan sesuai dengan provinsi tempat peserta mendaftar. Aturan ini berlaku untuk formasi Penjaga Tahanan dan Pemeriksa Keimigrasian Terampil. 

Banyak peserta tes kemudian memrotes perubahan itu. Asman pun angkat bicara. Dia mengatakan bahwa aturan itu dibuat untuk menciptakan pemerataan formasi di daerah. 

Agar PNS betah


Menurut Asman, penetapan aturan baru itu untuk memenuhi aspek pemerataan formasi di daerah. 

"Misalnya, formasi penjaga lapas. Masing-masing lapas punya ciri khas khusus. Kalau orang Jogja suruh jaga lapas di Papua saya rasa 3 bulan akan minta pulang," ujarnya seperti diwartakan IDN Times dalam kunjungan kerjanya ke Surabaya hari Jumat, 6 Oktober 2017.

Diharapkan, dengan sistem pemeringkatan, formasi kebutuhan personel di daerah akan terpenuhi. Lebih dari itu, langkah ini juga dilakukan agar tidak ada lagi mutasi dengan alasan tidak betah. 

"Kita berharap nanti kalo diisi oleh orang setempat tentu akan betah bekerja di situ. Nah, jadi tidak ada lagi perputaran pegawai." pungkas dia.