RiauJOS.com, Pekanbaru - Ribuan buruh RAPP yang tergabung di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Senin, 23 Oktober 2017.

Dalam aksinya, mereka menuntut agar Keputusan Nomor SK.SK.5322/MENLHK-PHPL/UHP.1/10/2017 tentang pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 173/VI-BPHT/2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nonor SK. 93/VI-BUHT/2013 tentang persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2010-2019 atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau.

"Kita meminta agar menteri LHK mencabut SK pembatalan RKU PT. RAPP," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo Adlin S Hut, Senin, 23 Oktober 2017 dikutip Riau JOS dari laman Cakplah[dot]com.

Pihaknya juga meminta agar Menteri LHK menghormati putusan MA berdasarkan Yudisial Review tentang Permen. LHK P.17.

"Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) sudah mengabulkan gugatan uji materiil yang telah diajukan KSPSI Provinsi Riau atas Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Kami minta agar KemenLHK menghormati putusan tersebut," ungkapnya.

Lanjutnya, KSPI juga meminta dukungan Gubernur Riau secara kongkrit terhadap perjuangan para pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia untuk mencabut Permen P.17 dan mencabut SK pembatalan RKU PT RAPP.

"Kebijakan Kementerian LHK telah mengancam keberlangsungan pekerjaan yang layak seluruh pekerja dan keluarganya di industri kehutanan dari hulu hingga hilir. Untuk itulah kami sangat mengharapkan dukungan dari gubernur," ungkapnya.

Perlu kita perhatikan, pekerjaan yang layak merupakan hal penting untuk kesejahteraan manusia sebagai kunci mengentaskan kemiskinan untuk menuju perbaikan ekonomi sosial yang lebih luas," imbuhnya.

Sampai berita diturunkan, aksi demo masih terus berlangsung.

Ribuan Buruh PT RAPP 'Haramkan' Surat Keputusan KLHK


RiauJOS.com, Pekanbaru - Ribuan buruh RAPP yang tergabung di Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Riau menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Gubernur Riau, Senin, 23 Oktober 2017.

Dalam aksinya, mereka menuntut agar Keputusan Nomor SK.SK.5322/MENLHK-PHPL/UHP.1/10/2017 tentang pembatalan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK. 173/VI-BPHT/2010 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nonor SK. 93/VI-BUHT/2013 tentang persetujuan Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Tanaman Industri (RKUPHHK-HTI) untuk jangka waktu 10 tahun periode tahun 2010-2019 atas nama PT Riau Andalan Pulp and Paper (RAPP) di Riau.

"Kita meminta agar menteri LHK mencabut SK pembatalan RKU PT. RAPP," ujar Koordinator Lapangan (Korlap) aksi demo Adlin S Hut, Senin, 23 Oktober 2017 dikutip Riau JOS dari laman Cakplah[dot]com.

Pihaknya juga meminta agar Menteri LHK menghormati putusan MA berdasarkan Yudisial Review tentang Permen. LHK P.17.

"Sebelumnya Mahkamah Agung (MA) sudah mengabulkan gugatan uji materiil yang telah diajukan KSPSI Provinsi Riau atas Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pembangunan Hutan Tanaman Industri (HTI). Kami minta agar KemenLHK menghormati putusan tersebut," ungkapnya.

Lanjutnya, KSPI juga meminta dukungan Gubernur Riau secara kongkrit terhadap perjuangan para pekerja yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia untuk mencabut Permen P.17 dan mencabut SK pembatalan RKU PT RAPP.

"Kebijakan Kementerian LHK telah mengancam keberlangsungan pekerjaan yang layak seluruh pekerja dan keluarganya di industri kehutanan dari hulu hingga hilir. Untuk itulah kami sangat mengharapkan dukungan dari gubernur," ungkapnya.

Perlu kita perhatikan, pekerjaan yang layak merupakan hal penting untuk kesejahteraan manusia sebagai kunci mengentaskan kemiskinan untuk menuju perbaikan ekonomi sosial yang lebih luas," imbuhnya.

Sampai berita diturunkan, aksi demo masih terus berlangsung.

Comments
0 Comments