Panglima TNI Siap Diklarifikasi Komisi I untuk Jelaskan Pernyataannya soal Pembelian 5.000 Senjata

RiauJOS.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan siap memenuhi undangan rapat kerja bersama Komisi I dengan agenda klarifikasi pernyataannya soal pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer.

Gatot menanggapi rencana Komisi I yang akan mengundang dirinya soal pernyataan yang menimbulkan polemik itu.

"Saya hanya akan menyampaikan apa yang saya tahu kepada Presiden atau bila saya dipanggil DPR. Di luar itu, saya tidak bisa menyampaikan," ujar Gatot, di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu, 27 September 2017 dikutip Riau JOS dari laman Kompas.

Soal pernyataan itu, Gatot juga sudah dipanggil untuk dimintai penjelasan oleh Presiden Joko Widodo.

Pertemuan Presiden dengan Gatot di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa malam, 27 September 2017.

Meski demikian, Gatot membantah bahwa dirinya mendapat teguran dari Presiden Jokowi atas pernyataan yang dilontarkannya.

"Siapa yang kena tegur? Saya lapor ke Presiden," kata Gatot.

Gatot juga enggan mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi.

"Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena Anda bukan Presiden," kata Gatot.

Menurut Gatot, pembicaraan dengan Presiden hanya boleh diketahui Presiden Jokowi karena merupakan informasi intelijen.

"Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," ujar Gatot.

"Kemarin yang saya sampaikan belum akan terjadi. Maka semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya, Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta menyampaikan, Komisi I segera mengagendakan rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk membahas pernyataan soal pembelian senjata institusi non-militer.

Namun, belum diketahui kapan rapat akan digelar karena padatnya agenda Panglima TNI. Harapannya rapat kerja bisa digelar pekan depan setelah tanggal 5 Oktober 2017.

Panglima TNI Siap Diklarifikasi Komisi I untuk Jelaskan Pernyataannya soal Pembelian 5.000 Senjata

Panglima TNI Siap Diklarifikasi Komisi I untuk Jelaskan Pernyataannya soal Pembelian 5.000 Senjata

RiauJOS.com, Jakarta - Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan siap memenuhi undangan rapat kerja bersama Komisi I dengan agenda klarifikasi pernyataannya soal pembelian 5.000 pucuk senjata oleh institusi non-militer.

Gatot menanggapi rencana Komisi I yang akan mengundang dirinya soal pernyataan yang menimbulkan polemik itu.

"Saya hanya akan menyampaikan apa yang saya tahu kepada Presiden atau bila saya dipanggil DPR. Di luar itu, saya tidak bisa menyampaikan," ujar Gatot, di Kompleks Parlemen DPR RI, Jakarta, Rabu, 27 September 2017 dikutip Riau JOS dari laman Kompas.

Soal pernyataan itu, Gatot juga sudah dipanggil untuk dimintai penjelasan oleh Presiden Joko Widodo.

Pertemuan Presiden dengan Gatot di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Selasa malam, 27 September 2017.

Meski demikian, Gatot membantah bahwa dirinya mendapat teguran dari Presiden Jokowi atas pernyataan yang dilontarkannya.

"Siapa yang kena tegur? Saya lapor ke Presiden," kata Gatot.

Gatot juga enggan mengungkapkan isi pembicaraannya dengan Presiden Jokowi.

"Tanggapan Presiden tidak boleh saya sampaikan. Karena Anda bukan Presiden," kata Gatot.

Menurut Gatot, pembicaraan dengan Presiden hanya boleh diketahui Presiden Jokowi karena merupakan informasi intelijen.

"Yang saya sampaikan adalah informasi intelijen. Maka hanya Presiden yang boleh tahu," ujar Gatot.

"Kemarin yang saya sampaikan belum akan terjadi. Maka semuanya informasi hanya boleh saya sampaikan kepada atasan saya, Presiden. Menko Polhukam pun tidak, Menhan pun tidak," kata dia.

Sebelumnya, anggota Komisi I DPR Fraksi PKS Sukamta menyampaikan, Komisi I segera mengagendakan rapat kerja dengan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo untuk membahas pernyataan soal pembelian senjata institusi non-militer.

Namun, belum diketahui kapan rapat akan digelar karena padatnya agenda Panglima TNI. Harapannya rapat kerja bisa digelar pekan depan setelah tanggal 5 Oktober 2017.