RiauJOS.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keunangan (OJK) dan Bareskrim Polri masih menelusuri aliran dana First Travel.

Ketua Dewan Komisaris OJK, Wimboh Santoso memastikan, First Travel akan diganjar hukuman jika tidak bisa memberangkatkan jemaah yang sudah melakukan pembayaran umrah.

"FT sudah sampai ke ranah hukum, PPATK, kepolisian semuanya bergerak untuk melihat dananya ke mana. Begitu dapat informasi bagaimana perjanjian antara nasabah, mereka harus memenuhi kewajibannya," ujar Wimboh di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu 20 Agustus 2017.

Wimboh berharap dengan terkuaknya kasus First Travel ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk mencari biro umrah yang aman.

Masyarakat diminta untuk tidak tergiur dengan sejumlah promo yang diberikan biro umrah ataupun biro perjalanan lainnya. Sebab kasus penipuan seperti ini, kata Wimboh sudah kesekian kalinya terjadi, di mana masyarakat tertipu daya dengan iklan yang menggiurkan.

"Kami tergabung dalam satgas pengawasan investasi bersama-sama membantu menyelesaikan sengketa jemaah dan First Travelnya. Di dalam kasus ini sedang di investigasi sebenarnya berapa mereka yang tertinggal, ke mana dan digunakan untuk apa aja. Supaya tahu betul apakah sesuai antara duit yang masuk dan keluar untuk memberangkatkan haji," jelas Wimboh.

Wimboh menjelaskan, bila dana tersebut masih tersedia, mereka harus mengembalikan ke nasabah dan akan ditanya pertanggung jawaban kemampuan mereka untuk memberangkatkan umrah.

"Kalau tidak mampu atau nyatanya mereka tidak bisa memenuhi, tentunya akan menjadi proses hukum. Dilihat aset dia punya rumah atau tidak, dan ini dilihat dari perjanjiannya, personal garansi dari pemilik travel itu. Aset-asetnya kalau memang ada ya bisa digunakan untuk dibayarkan ke nasabah. Semua harus dalam koridor hukum. Jangan-jangan FT punya duit banyak," pungkas Wimboh

First Travel diduga melakukan penipuan lantaran banyak calon jemaah yang tak kunjung diberangkatkan. Padahal, banyak dari mereka sudah menunggu diberangkatkan umrah hingga dua tahun.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, sekitar 30 ribu calon jemaah First Travel tak kunjung diberangkatkan. Pada Jumat 4 Agustus 2017, pemilik First Travel, Andika Surrachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Pelapor yang terdiri dari agen dan calon jemaah mengaku kecewa karena First Travel tak kunjung memastikan tanggal keberangkatan ke Tanah Suci. Padahal, mereka telah melunasi pembayaran perjalanan ibadah umrah ke First Travel sejak 2015.

Bareskrim Polri menangkap Andika dan Anniesa di kompleks perkantoran Kementerian Agama RI pada Rabu 8 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB. Pasangan suami istri itu dijerat Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 KUHP, serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bukan cuma soal penipuan, polisi juga bakal mengusut dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Lewat TPPU, polisi ingin mencari total nilai aset yang dimiliki First Travel.

Polisi telah menetapkan tersangka baru di kasus ini, yakni Kiki Hasibuan. Ia merupakan adik dari Anniesa dan menjabat sebagai Komisaris sekaligus Manager Keuangan First Travel. Kiki dinilai mengetahui dan bertanggung jawab adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan atasannya.

Metrotvnews

Kasus First Travel Terkuak, Jangan Lagi Tergiur Promo Menggiurkan


RiauJOS.com, Jakarta - Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Satgas Waspada Investasi Otoritas Jasa Keunangan (OJK) dan Bareskrim Polri masih menelusuri aliran dana First Travel.

Ketua Dewan Komisaris OJK, Wimboh Santoso memastikan, First Travel akan diganjar hukuman jika tidak bisa memberangkatkan jemaah yang sudah melakukan pembayaran umrah.

"FT sudah sampai ke ranah hukum, PPATK, kepolisian semuanya bergerak untuk melihat dananya ke mana. Begitu dapat informasi bagaimana perjanjian antara nasabah, mereka harus memenuhi kewajibannya," ujar Wimboh di Gedung Bank Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu 20 Agustus 2017.

Wimboh berharap dengan terkuaknya kasus First Travel ini bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk mencari biro umrah yang aman.

Masyarakat diminta untuk tidak tergiur dengan sejumlah promo yang diberikan biro umrah ataupun biro perjalanan lainnya. Sebab kasus penipuan seperti ini, kata Wimboh sudah kesekian kalinya terjadi, di mana masyarakat tertipu daya dengan iklan yang menggiurkan.

"Kami tergabung dalam satgas pengawasan investasi bersama-sama membantu menyelesaikan sengketa jemaah dan First Travelnya. Di dalam kasus ini sedang di investigasi sebenarnya berapa mereka yang tertinggal, ke mana dan digunakan untuk apa aja. Supaya tahu betul apakah sesuai antara duit yang masuk dan keluar untuk memberangkatkan haji," jelas Wimboh.

Wimboh menjelaskan, bila dana tersebut masih tersedia, mereka harus mengembalikan ke nasabah dan akan ditanya pertanggung jawaban kemampuan mereka untuk memberangkatkan umrah.

"Kalau tidak mampu atau nyatanya mereka tidak bisa memenuhi, tentunya akan menjadi proses hukum. Dilihat aset dia punya rumah atau tidak, dan ini dilihat dari perjanjiannya, personal garansi dari pemilik travel itu. Aset-asetnya kalau memang ada ya bisa digunakan untuk dibayarkan ke nasabah. Semua harus dalam koridor hukum. Jangan-jangan FT punya duit banyak," pungkas Wimboh

First Travel diduga melakukan penipuan lantaran banyak calon jemaah yang tak kunjung diberangkatkan. Padahal, banyak dari mereka sudah menunggu diberangkatkan umrah hingga dua tahun.

Kepala Bagian Penerangan Umum Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan, sekitar 30 ribu calon jemaah First Travel tak kunjung diberangkatkan. Pada Jumat 4 Agustus 2017, pemilik First Travel, Andika Surrachman dan Anniesa Desvitasari Hasibuan dilaporkan ke Bareskrim Polri.

Pelapor yang terdiri dari agen dan calon jemaah mengaku kecewa karena First Travel tak kunjung memastikan tanggal keberangkatan ke Tanah Suci. Padahal, mereka telah melunasi pembayaran perjalanan ibadah umrah ke First Travel sejak 2015.

Bareskrim Polri menangkap Andika dan Anniesa di kompleks perkantoran Kementerian Agama RI pada Rabu 8 Agustus 2017 pukul 14.00 WIB. Pasangan suami istri itu dijerat Pasal 378 dan Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 KUHP, serta Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Bukan cuma soal penipuan, polisi juga bakal mengusut dugaan adanya Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Lewat TPPU, polisi ingin mencari total nilai aset yang dimiliki First Travel.

Polisi telah menetapkan tersangka baru di kasus ini, yakni Kiki Hasibuan. Ia merupakan adik dari Anniesa dan menjabat sebagai Komisaris sekaligus Manager Keuangan First Travel. Kiki dinilai mengetahui dan bertanggung jawab adanya tindak pidana penipuan yang dilakukan atasannya.

Metrotvnews