Social Items

Pemerintah Disebut Tidak Jujur Soal UU Pemilu, Mendagri Tak Terima

RiauJOS.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membantah pernyataan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto yang mengatakan, pemerintah tidak jujur atas berlakunya aturan ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen perolehan kursi parlemen atau 25 persen suara nasional.

Menurut Tjahjo, aturan presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu tersebut merupakan produk yang dilahirkan setelah melalui mekanisme yang panjang di DPR.

"Pemerintah tidak ikut ambil bagian dalam lobi-lobi di paripurna atau pengambilan keputusan di paripurna DPR, sepenuhnya hak anggota DPR dalam paripurna," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 30 Juli 2017.

Tjahjo menjelaskan, peran pemerintah dalam proses terbentuknya UU Pemilu. Menurutnya, sesuai keputusan DPR maka draft RUU Pemilu disiapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, fraksi-fraksi di DPR membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah.

DPR kemudian membentuk Panitia Khusus RUU Pemilu dalam proses pengesahan di rapat paripurna. Jika ada isu krusial yang dipertahankan, maka Tjahjo menilai hal itu merupakan dinamika politik.

"Wajar DPR melalui fraksi-fraksi mempertahankan argumentasi DIM krusial, khususnya kalau tidak bisa musyawarah," kata Tjahjo yang juga mantan Sekjen PDI-P.

"Akhirnya keputusan diputuskan dalam paripurna DPR dengan pengambilan keputusan musyawarah atau voting kalau tidak bisa musyawarah," ujarnya

Menurut Tjahjo, pemerintah juga tidak mempermasalahkan ada empat fraksi yang tidak setuju dengan sejumlah isu krusial, hingga kemudian memilih walk out.

"Yang walk out di paripurna pun sah-sah saja," katanya.

Atas dasar itu, Tjahjo tidak dapat menerima jika Presiden Joko Widodo disebut tidak jujur terkait UU Pemilu.

"Yang tidak jujur siapa dalam membuat pernyataan, pemerintah atau PAN (Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto)," katanya.

Yandri Susanto sebelumnya mengatakan, Jokowi tidak jujur dengan mengatakan ketentuan presidential threshold dalam UU Pemilu merupakan produk DPR.

Menurut Yandri, sejak awal pemerintah yang mengusulkan draft UU Pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Yandri mengingatkan, Mendagri sampai mengancam akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu apabila DPR menolak ketentuan presidential threshold yang diajukan pemerintah.

"Presiden tidak perlu salahkan DPR dan jangan buang badan," ujar Yandri yang juga Ketua DPP PAN.

Pemerintah Disebut Tidak Jujur Soal UU Pemilu, Mendagri Tak Terima

Pemerintah Disebut Tidak Jujur Soal UU Pemilu, Mendagri Tak Terima

RiauJOS.com, Jakarta - Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo membantah pernyataan Sekretaris Fraksi Partai Amanat Nasional, Yandri Susanto yang mengatakan, pemerintah tidak jujur atas berlakunya aturan ambang batas pemilihan presiden (presidential threshold) sebesar 20 persen perolehan kursi parlemen atau 25 persen suara nasional.

Menurut Tjahjo, aturan presidential threshold dalam Undang-Undang Pemilu tersebut merupakan produk yang dilahirkan setelah melalui mekanisme yang panjang di DPR.

"Pemerintah tidak ikut ambil bagian dalam lobi-lobi di paripurna atau pengambilan keputusan di paripurna DPR, sepenuhnya hak anggota DPR dalam paripurna," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya, Minggu, 30 Juli 2017.

Tjahjo menjelaskan, peran pemerintah dalam proses terbentuknya UU Pemilu. Menurutnya, sesuai keputusan DPR maka draft RUU Pemilu disiapkan oleh pemerintah.

Selanjutnya, fraksi-fraksi di DPR membahas daftar inventarisasi masalah (DIM) bersama pemerintah.

DPR kemudian membentuk Panitia Khusus RUU Pemilu dalam proses pengesahan di rapat paripurna. Jika ada isu krusial yang dipertahankan, maka Tjahjo menilai hal itu merupakan dinamika politik.

"Wajar DPR melalui fraksi-fraksi mempertahankan argumentasi DIM krusial, khususnya kalau tidak bisa musyawarah," kata Tjahjo yang juga mantan Sekjen PDI-P.

"Akhirnya keputusan diputuskan dalam paripurna DPR dengan pengambilan keputusan musyawarah atau voting kalau tidak bisa musyawarah," ujarnya

Menurut Tjahjo, pemerintah juga tidak mempermasalahkan ada empat fraksi yang tidak setuju dengan sejumlah isu krusial, hingga kemudian memilih walk out.

"Yang walk out di paripurna pun sah-sah saja," katanya.

Atas dasar itu, Tjahjo tidak dapat menerima jika Presiden Joko Widodo disebut tidak jujur terkait UU Pemilu.

"Yang tidak jujur siapa dalam membuat pernyataan, pemerintah atau PAN (Sekretaris Fraksi PAN Yandri Susanto)," katanya.

Yandri Susanto sebelumnya mengatakan, Jokowi tidak jujur dengan mengatakan ketentuan presidential threshold dalam UU Pemilu merupakan produk DPR.

Menurut Yandri, sejak awal pemerintah yang mengusulkan draft UU Pemilu dengan ketentuan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional.

Yandri mengingatkan, Mendagri sampai mengancam akan menarik diri dari pembahasan RUU Pemilu apabila DPR menolak ketentuan presidential threshold yang diajukan pemerintah.

"Presiden tidak perlu salahkan DPR dan jangan buang badan," ujar Yandri yang juga Ketua DPP PAN.