Lukman Edy: Dumai Riau Bisa jadi Alternatif Ibukota, karena Posisi Strategis di Selat Malaka

RiauJOS.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy setuju soal wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta, karena Jakarta saat ini sudah tidak efisien sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan.

Beberapa kota diusulkan Lukman menjadi alternatif ibu kota, seperti di Kota Dumai, Provinsi Riau.

"Beberapa pilihan bisa di Palangkaraya, dengan alasan di tengah-tengah Indonesia, bisa juga di daerah Dumai, Riau, karena posisi strategis di Selat Malaka, atau di Subang, Jawa Barat," kata Lukman.

Lukman mengatakan Komisi II DPR, yang membidangi soal pemerintahan, mengadakan rapat dengan pemerintah membahas isu pemindahan ibu kota. Namun, menurutnya, pemerintah masih mengkaji rencana itu.

"Kami beberapa kali raker dan RDP (rapat dengar pendapat), sudah kami tanyakan, dijawab oleh pemerintah masih dilakukan kajian. Dan sampai sekarang kami belum dipresentasikan hasil kajian tersebut," ujarnya.

"Pemindahan ibu kota menjadi kebutuhan karena DKI Jakarta sudah terlalu berat menampung beban sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, serta pusat pendidikan. Bertumpuknya tiga fungsi dalam satu kota jelas akan membuat Jakarta menjadi tidak efisien, high cost, dan menimbulkan kerugian yang berlipat," ujar Lukman Selasa, 11 April 2017 dikutip dari laman Detik.

Secara spesifik, politikus PKB ini menginginkan adanya kota yang fokus menjadi pusat pemerintahan. Lukman ingin adanya fungsi pemerintahan berjalan efisien.

"Lebih spesifik saya mungkin fokus di pusat pemerintahan, karena kebutuhan kita saat ini adalah efisiensi jalannya pemerintahan di tengah-tengah padatnya Jakarta. Jakarta seperti sekarang mengakibatkan inefisiensi," terang dia.

"Yang harus dipenuhi pemerintah adalah sebuah roadmap yang jelas, business plan yang baik, dan cara membangun yang tidak memberatkan pemerintah dan APBN. Kalau perlu, mencontoh negara-negara lain yang membangun kota pusat pemerintahannya tanpa mengeluarkan dana negara," sambung Lukman.

Lukman Edy: Dumai Riau Bisa jadi Alternatif Ibukota, karena Posisi Strategis di Selat Malaka

Lukman Edy: Dumai Riau Bisa jadi Alternatif Ibukota, karena Posisi Strategis di Selat Malaka

RiauJOS.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy setuju soal wacana pemindahan ibu kota dari DKI Jakarta, karena Jakarta saat ini sudah tidak efisien sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, dan pusat pendidikan.

Beberapa kota diusulkan Lukman menjadi alternatif ibu kota, seperti di Kota Dumai, Provinsi Riau.

"Beberapa pilihan bisa di Palangkaraya, dengan alasan di tengah-tengah Indonesia, bisa juga di daerah Dumai, Riau, karena posisi strategis di Selat Malaka, atau di Subang, Jawa Barat," kata Lukman.

Lukman mengatakan Komisi II DPR, yang membidangi soal pemerintahan, mengadakan rapat dengan pemerintah membahas isu pemindahan ibu kota. Namun, menurutnya, pemerintah masih mengkaji rencana itu.

"Kami beberapa kali raker dan RDP (rapat dengar pendapat), sudah kami tanyakan, dijawab oleh pemerintah masih dilakukan kajian. Dan sampai sekarang kami belum dipresentasikan hasil kajian tersebut," ujarnya.

"Pemindahan ibu kota menjadi kebutuhan karena DKI Jakarta sudah terlalu berat menampung beban sebagai pusat pemerintahan, sebagai pusat perdagangan dan pertumbuhan ekonomi, serta pusat pendidikan. Bertumpuknya tiga fungsi dalam satu kota jelas akan membuat Jakarta menjadi tidak efisien, high cost, dan menimbulkan kerugian yang berlipat," ujar Lukman Selasa, 11 April 2017 dikutip dari laman Detik.

Secara spesifik, politikus PKB ini menginginkan adanya kota yang fokus menjadi pusat pemerintahan. Lukman ingin adanya fungsi pemerintahan berjalan efisien.

"Lebih spesifik saya mungkin fokus di pusat pemerintahan, karena kebutuhan kita saat ini adalah efisiensi jalannya pemerintahan di tengah-tengah padatnya Jakarta. Jakarta seperti sekarang mengakibatkan inefisiensi," terang dia.

"Yang harus dipenuhi pemerintah adalah sebuah roadmap yang jelas, business plan yang baik, dan cara membangun yang tidak memberatkan pemerintah dan APBN. Kalau perlu, mencontoh negara-negara lain yang membangun kota pusat pemerintahannya tanpa mengeluarkan dana negara," sambung Lukman.