Social Items

Jaksa Agung Prasetyo jadi Pertimbangan Utama Reshuffle

RiauJOS.com, Jakarta  - Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam mendesak Presiden RI Joko Widodo agar mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo. Desakan ini dinyatakan Parmusi seluruh Indonesia, sebagai sikap atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) kepada terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai menyalahi aturan.

“Copot jaksa agung, tulis sebesarnya ya itu. Jaksa Agung Prasetyo inikan memang tidak bisa dipertahankan harus dari orang profesoinal bukan politik. Sehingga ya kendali dia itu bukan hukum, tapi politik. Politik kendalikan hukum bukan sebaliknya, harus jadi pertimbangan utama untuk reshuffle Prasetyo,” kata Usamah diwartakan Republika, Selasa, 25 April 2017.

Sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok kembali digelar, di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini. Agenda persidangan yaitu pembacaan pleidoi atau pembelaan dari terdakwa.

Usamah mengatakan, Parmusi mengerahkan massa sekitar 300 orang Laskar Parmusi untuk mengawal sidang Ahok hari ini. 

Menurut Usamah, tuntutan JPU kepada terdakwa seperti halnya skenario pejabat kejaksaan sebagai upaya melindungi Ahok dari jerat hukum.

“Kalau kami lihat persidangan yang berlarut-larut dan ujung-ujungnya tidak dihukum kan aneh. Jelas-jelas ucapannya menista agama. Tuntutannya tidak boleh begitu. Karena apa? Dalam kasus yang sama juga, penista agama dihukum secara cepat dan berat, tidak seperti Ahok,” kata Usamah.

Usamah menyampaikan betapa pentingnya ketegasan dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa penodaan agama. Agar ke depan, ada efek jera bagi masyarakat. Sehingga tidak terjadi lagi penistaan bagi agama mana pun.

Dengan adanya rencana reshuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Usamah berharap Jaksa Agung HM Prasetyo menjadi bagian pejabat pemerintah yang diturunkan. Karena, dilihat dari kasus di persidangan Ahok, jaksa agung bukan berperan melindungi hukum,

Penelusuran Riau JOS, di situs change.org, pengusulan untuk pencopotan jaksa agung Presetyo pun kian bergejolak sejak lima hari yang lalu.

Petisi "Segera Copot Jaksa Agung HM Prasetyo", dibuat oleh Arif Susanto, pada 19 April 2017, sampai warta ini diterbitkan, sudah mendapatkan dukungan sebanyak 15.693 orang pendukung.

Berikut kutipan dari laman change.org

Jaksa Agung HM Prasetyo harus segera dicopot karena merusak tatanan hukum Indonesia. HM Prasetyo terang-terangan melindungi Ahok si Penista Agama dengan menunda pembacaan tuntutan dengan alasan tak masuk akal, dan kini hanya menuntut 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan. ini adalah #DagelanHukum krn semua pihak dan lembaga yang memiliki otoritas keagamaan Islam di Indonesia menyatakan ahok bersalah.Padalah sepanjang sejarah, Lembaga pemilik otoritas keagamaan adalah rujukan utama dalam pertimbangan hakim.
Sudah banyak penista Agama yang juga dihukum maksimal. Hal ini juga membuktikan Presiden Jokowi gagal menegakkan supremasi hukum sebagaiman amanat Konstitusi. Maka Jokowi harus segera mencopot HM Prasetyo kecuali Jokowi juga andil dalam melindungi Penista Agama dan merusak tatanan Hukum Indonesia.
KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) membuat Petisi ini untuk menggalang dukungan masyarakat sehingga Presiden Jokowi tahu dan paham bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo telah melakukan penyalahgunaan Jabatannya yang seharusnya menegakkan Keadilan Hukum dan Hukum yang berkeadilan, namun malah membela dan melindungi Penista Agama.

Jakarta, 19 April 2017

Atas Nama Pengurus Pusat KAMMI

Arif Susanto

Jaksa Agung Prasetyo jadi Pertimbangan Utama Reshuffle

Jaksa Agung Prasetyo jadi Pertimbangan Utama Reshuffle

RiauJOS.com, Jakarta  - Ketua Umum Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam mendesak Presiden RI Joko Widodo agar mencopot Jaksa Agung HM Prasetyo. Desakan ini dinyatakan Parmusi seluruh Indonesia, sebagai sikap atas tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) kepada terdakwa penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang dinilai menyalahi aturan.

“Copot jaksa agung, tulis sebesarnya ya itu. Jaksa Agung Prasetyo inikan memang tidak bisa dipertahankan harus dari orang profesoinal bukan politik. Sehingga ya kendali dia itu bukan hukum, tapi politik. Politik kendalikan hukum bukan sebaliknya, harus jadi pertimbangan utama untuk reshuffle Prasetyo,” kata Usamah diwartakan Republika, Selasa, 25 April 2017.

Sidang lanjutan kasus penodaan agama dengan terdakwa Ahok kembali digelar, di Auditorium Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta Selatan, hari ini. Agenda persidangan yaitu pembacaan pleidoi atau pembelaan dari terdakwa.

Usamah mengatakan, Parmusi mengerahkan massa sekitar 300 orang Laskar Parmusi untuk mengawal sidang Ahok hari ini. 

Menurut Usamah, tuntutan JPU kepada terdakwa seperti halnya skenario pejabat kejaksaan sebagai upaya melindungi Ahok dari jerat hukum.

“Kalau kami lihat persidangan yang berlarut-larut dan ujung-ujungnya tidak dihukum kan aneh. Jelas-jelas ucapannya menista agama. Tuntutannya tidak boleh begitu. Karena apa? Dalam kasus yang sama juga, penista agama dihukum secara cepat dan berat, tidak seperti Ahok,” kata Usamah.

Usamah menyampaikan betapa pentingnya ketegasan dalam memutuskan hukuman bagi terdakwa penodaan agama. Agar ke depan, ada efek jera bagi masyarakat. Sehingga tidak terjadi lagi penistaan bagi agama mana pun.

Dengan adanya rencana reshuffle Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Usamah berharap Jaksa Agung HM Prasetyo menjadi bagian pejabat pemerintah yang diturunkan. Karena, dilihat dari kasus di persidangan Ahok, jaksa agung bukan berperan melindungi hukum,

Penelusuran Riau JOS, di situs change.org, pengusulan untuk pencopotan jaksa agung Presetyo pun kian bergejolak sejak lima hari yang lalu.

Petisi "Segera Copot Jaksa Agung HM Prasetyo", dibuat oleh Arif Susanto, pada 19 April 2017, sampai warta ini diterbitkan, sudah mendapatkan dukungan sebanyak 15.693 orang pendukung.

Berikut kutipan dari laman change.org

Jaksa Agung HM Prasetyo harus segera dicopot karena merusak tatanan hukum Indonesia. HM Prasetyo terang-terangan melindungi Ahok si Penista Agama dengan menunda pembacaan tuntutan dengan alasan tak masuk akal, dan kini hanya menuntut 1 tahun penjara dan 2 tahun masa percobaan. ini adalah #DagelanHukum krn semua pihak dan lembaga yang memiliki otoritas keagamaan Islam di Indonesia menyatakan ahok bersalah.Padalah sepanjang sejarah, Lembaga pemilik otoritas keagamaan adalah rujukan utama dalam pertimbangan hakim.
Sudah banyak penista Agama yang juga dihukum maksimal. Hal ini juga membuktikan Presiden Jokowi gagal menegakkan supremasi hukum sebagaiman amanat Konstitusi. Maka Jokowi harus segera mencopot HM Prasetyo kecuali Jokowi juga andil dalam melindungi Penista Agama dan merusak tatanan Hukum Indonesia.
KAMMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia) membuat Petisi ini untuk menggalang dukungan masyarakat sehingga Presiden Jokowi tahu dan paham bahwa Jaksa Agung HM Prasetyo telah melakukan penyalahgunaan Jabatannya yang seharusnya menegakkan Keadilan Hukum dan Hukum yang berkeadilan, namun malah membela dan melindungi Penista Agama.

Jakarta, 19 April 2017

Atas Nama Pengurus Pusat KAMMI

Arif Susanto