Aliansi GANRI Ancam Lakukan Aksi Besar-Besaran Soal Kawasan HGU dan HPT PT. SAI yang Sampai Detik Ini Tak Kunjung Tuntas

RiauJOS.com, Pekanbaru - Koordinator aksi gabungan aktivis dalam Aliansi Gerakan Anak Negeri riau (GANRI), Fauzi Kako meminta aparat penegak hukum dan juga pemerintah Provinsi Riau agar serius menyikapi aspirasi yang telah kami suarakan pada saat unjuk rasa di Polda Riau serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2017 Silam.

Menurut Fauzi, berangkat dari pernyataan dari pihak ataupun instansi terkait sudah jelas bahwa sesuai hasil pantauan dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), melalui citra satelit bahwa perkebunan seluas 129 hektar perkebunan milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI) terindikasi berada diluar konsensi dan masuk ke dalam kawasan hutan tanaman produksi (HPT), dan terkait HGU sudah jelas bahwa ketua Pansus rencana tata ruang wilayah (RTRW) Riau, Asri Auzar anggota DPRD Provinsi Riau menyebutkan bahwa PT. SAI yang beroperasi di Rohul, bekerja diluar hak guna usaha (HGU) yang diberikan.

Berangkat dari hal diatas, maka kami dari aliansi GANRI sudah melakukan beberapa kajian dalam setiap pertemuan sehingga melahirkan suatu gerakan desakan, yaitu melakukan unjuk rasa tepatnya pada tanggal 22 Maret 2017 silam, perihal permasalahan yang terjadi di PT. SAI tersebut, namun hingga hari ini juga belum ada tindak lanjut dari aparatur pemerintahan negeri ini.

“Kalau itu benar aparat harus berpikir objektif dengan melakukan penyelidikan. Kita tidak mau hak-hak masyarakat itu diambil, diserobot oleh korporasi yang tidak membawa kepentingan bagi masyarakat. Apalagi persoalan PT. SAI ini sudah berlangsung lama, dan hingga kini masih bersengketa,” ungkap Fauzi melalui siaran pers, Sabtu, 8 April 2017.

Pada prinsipnya, kami dari aktivis yang tergabung didalam aliansi GANRI sangat berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat serta meminta serta mendesak kepada aparat penegak hukum maupun pemerintah provinsi dan pusat agar segera mengambil alih persoalan ini sehingga dapat diselesaikan hingga tuntas.

Perlu diketahui dalam waktu beberapa hari kedepan kami dari aliansi GANRI akan melakukan unjuk rasa kedua kalinya terkait permasalahan PT. SAI ini, dan apabila juga tidak ada tindak lanjut kami pastikan bersama aktivis yang tergabung di aliansi GANRI kami akan melakukan aksi serentak di tiga titik, yakni di Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam waktu yang bersamaan.

"Ini semua kami lakukan sebagai wujud kepedulian kami terhadap negeri ini, kalau bukan kota sebagai generasi muda yang bergerak, lantas siapa lagi?," tegasnya.

Gerakan ini juga bagian dari wujud kami untuk melakukan agent control terhadap aparat dan pemerintah di negeri ini yang selama ini masih juga menutup mata terkait banyak persoalan krusial negeri ini.

"Perlu kami tekankan bahwa aparat jangan coba-coba untuk bermain dengan cara menutup-nutupi persoalan yang terjadi” jadi kami berharap kepada aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah harus mengukur ulang HGU yang dikelola melebihi HGU, solusinya dikembalikan kepada masyarakat. Dan jika melanggar aturan harus diadili sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku,” pungkasnya. (rilis)

Aliansi GANRI Ancam Lakukan Aksi Besar-Besaran Soal Kawasan HGU dan HPT PT. SAI yang Sampai Detik Ini Tak Kunjung Tuntas

Aliansi GANRI Ancam Lakukan Aksi Besar-Besaran Soal Kawasan HGU dan HPT PT. SAI yang Sampai Detik Ini Tak Kunjung Tuntas

RiauJOS.com, Pekanbaru - Koordinator aksi gabungan aktivis dalam Aliansi Gerakan Anak Negeri riau (GANRI), Fauzi Kako meminta aparat penegak hukum dan juga pemerintah Provinsi Riau agar serius menyikapi aspirasi yang telah kami suarakan pada saat unjuk rasa di Polda Riau serta Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Riau, tepatnya pada tanggal 22 Maret 2017 Silam.

Menurut Fauzi, berangkat dari pernyataan dari pihak ataupun instansi terkait sudah jelas bahwa sesuai hasil pantauan dinas kehutanan dan perkebunan Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), melalui citra satelit bahwa perkebunan seluas 129 hektar perkebunan milik PT. Sawit Asahan Indah (SAI) terindikasi berada diluar konsensi dan masuk ke dalam kawasan hutan tanaman produksi (HPT), dan terkait HGU sudah jelas bahwa ketua Pansus rencana tata ruang wilayah (RTRW) Riau, Asri Auzar anggota DPRD Provinsi Riau menyebutkan bahwa PT. SAI yang beroperasi di Rohul, bekerja diluar hak guna usaha (HGU) yang diberikan.

Berangkat dari hal diatas, maka kami dari aliansi GANRI sudah melakukan beberapa kajian dalam setiap pertemuan sehingga melahirkan suatu gerakan desakan, yaitu melakukan unjuk rasa tepatnya pada tanggal 22 Maret 2017 silam, perihal permasalahan yang terjadi di PT. SAI tersebut, namun hingga hari ini juga belum ada tindak lanjut dari aparatur pemerintahan negeri ini.

“Kalau itu benar aparat harus berpikir objektif dengan melakukan penyelidikan. Kita tidak mau hak-hak masyarakat itu diambil, diserobot oleh korporasi yang tidak membawa kepentingan bagi masyarakat. Apalagi persoalan PT. SAI ini sudah berlangsung lama, dan hingga kini masih bersengketa,” ungkap Fauzi melalui siaran pers, Sabtu, 8 April 2017.

Pada prinsipnya, kami dari aktivis yang tergabung didalam aliansi GANRI sangat berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat serta meminta serta mendesak kepada aparat penegak hukum maupun pemerintah provinsi dan pusat agar segera mengambil alih persoalan ini sehingga dapat diselesaikan hingga tuntas.

Perlu diketahui dalam waktu beberapa hari kedepan kami dari aliansi GANRI akan melakukan unjuk rasa kedua kalinya terkait permasalahan PT. SAI ini, dan apabila juga tidak ada tindak lanjut kami pastikan bersama aktivis yang tergabung di aliansi GANRI kami akan melakukan aksi serentak di tiga titik, yakni di Kabupaten, Provinsi dan Pusat dalam waktu yang bersamaan.

"Ini semua kami lakukan sebagai wujud kepedulian kami terhadap negeri ini, kalau bukan kota sebagai generasi muda yang bergerak, lantas siapa lagi?," tegasnya.

Gerakan ini juga bagian dari wujud kami untuk melakukan agent control terhadap aparat dan pemerintah di negeri ini yang selama ini masih juga menutup mata terkait banyak persoalan krusial negeri ini.

"Perlu kami tekankan bahwa aparat jangan coba-coba untuk bermain dengan cara menutup-nutupi persoalan yang terjadi” jadi kami berharap kepada aparat penegak hukum bersama pemerintah daerah harus mengukur ulang HGU yang dikelola melebihi HGU, solusinya dikembalikan kepada masyarakat. Dan jika melanggar aturan harus diadili sesuai aturan dan undang-undang yang berlaku,” pungkasnya. (rilis)