LBH Pekanbaru Kecewa dengan Putusan Vonis Bebas Suparman

RiauJOS.com, Pekanbaru - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru menegaskan, kecewa dengan putusan pengadilan Pekanbaru yang memvonis bebas Bupati Rokan Hulu, Suparman beberapa waktu yang lalu.

Kekecewaan itu, diungkap Direktur LBH Pekanbaru, Aditia Bagus Santoso beberapa waktu yang lalu dalam diskusi yang ditaja organisasi kepemudaan Gerakan Anak Muda Riau (GAMa Riau), dengan Tema diskusi "Setelah Vonis Bebas Suparman,". 

Riau JOS juga berkesempatan meliput kegiatan itu, dan mewartakan kegiatan itu pada Sabtu, 11 Maret 2017, dengan judul "GAMa Riau Hadirkan Pakar untuk Berikan Pencerahan Soal Polemik di Masyarakat Pasca Vonis Bebas Suparman".

Polemik vonis bebas Suparman, ternyata tidak berhenti hanya sampai diskusi, namun sudah menjadi kajian mendalam LBH Pekanbaru, bahkan beberapa jam yang lalu, Kamis, 16 Maret 2017, Direktur LBH Pekanbaru menegaskan sikapnya dengan mengirim opini ke media online Go Riau. Berikut, opininya, yang diberi judul "Menyoal Vonis Bebas Suparman".

LBH Pekanbaru menegaskan, sangat kecewa dengan putusan itu. Tapi tetap dengan menjunjung nilai untuk menghormati setiap putusan hakim. Namun dengan adanya track record Hakim Rinaldi Triandiko dalam memutus bebas beberapa kasus korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, patut menjadi suatu alasan masyarakat kecewa dengan putusan bebasnya Suparman itu.

Selain faktor track record itu, berdasarkan data dan rekaman selama persidangan yang berhasil dihimpun RCT, terdapat fakta-fakta hukum bahwa Suparman tidak seharusnya divonis bebas. Oleh karenanya, LBH Pekanbaru bersama jaringan serta Komisi Yudisial Perwakilan Riau dan Fakultas Hukum Universitas Riau akan mencoba mengeksaminasi putusan bebasnya Suparman tersebut.

Sementara sikap Menteri Dalam Negeri yang mengambil sikap menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, maka langkahil kasasi yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebelum mengaktifkan Suparman adalah suatu sikap yang sangat bijak. Walau tafsiran Pasal 84 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan putusan pengadilan dalam hal ini dapat ditafsirkan putusan pengadilan negeri karena ayat (2)-nya menyatakan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tentu saja ini adalah Mahkamah Agung.

Meskipun secara hukum tindakan Menteri Dalam Negeri tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam UU Pemerintahan Daerah, namun LBH Pekanbaru menilai ini tindakan yang tidak diambil semata-mata hanya alasan politis saja. Tentu ada pertimbangan hukumnya.

Sikap Mendagri tidak mengeluarkan keputusan selama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan pengaktifan kembali, Suparman dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena menurut Pasal 3 ayat (2) UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dikeluarkannya keputusan oleh Mendagri selama 30 (tiga puluh) hari, maka Mendagri dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud dan disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

Tentunya perlu usaha yang lebih bagi Suparman dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun manfaatnya dari sikap Mendagri tersebut adalah Suparman statusnya masih sebagai Bupati Nonaktif dan dengan begitu Suparman tidak dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis dalam Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang dapat menguntungkan dirinya selama dirinya aktif hingga adanya putusan dari Mahkamah Agung.

LBH Pekanbaru juga yakin Mahkamah Agung dapat melihat adanya kesalahan dalam putusan pada tingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut. Tanpa mengurangi asas praduga tak bersalah dan tetap menghormati setiap putusan pengadilan, LBH Pekanbaru tetap menyatakan sikap seharusnya Suparman tidak dijatuhi vonis bebas.

LBH Pekanbaru: Seharusnya Suparman Tidak Dijatuhi Vonis Bebas

LBH Pekanbaru Kecewa dengan Putusan Vonis Bebas Suparman

RiauJOS.com, Pekanbaru - Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Pekanbaru menegaskan, kecewa dengan putusan pengadilan Pekanbaru yang memvonis bebas Bupati Rokan Hulu, Suparman beberapa waktu yang lalu.

Kekecewaan itu, diungkap Direktur LBH Pekanbaru, Aditia Bagus Santoso beberapa waktu yang lalu dalam diskusi yang ditaja organisasi kepemudaan Gerakan Anak Muda Riau (GAMa Riau), dengan Tema diskusi "Setelah Vonis Bebas Suparman,". 

Riau JOS juga berkesempatan meliput kegiatan itu, dan mewartakan kegiatan itu pada Sabtu, 11 Maret 2017, dengan judul "GAMa Riau Hadirkan Pakar untuk Berikan Pencerahan Soal Polemik di Masyarakat Pasca Vonis Bebas Suparman".

Polemik vonis bebas Suparman, ternyata tidak berhenti hanya sampai diskusi, namun sudah menjadi kajian mendalam LBH Pekanbaru, bahkan beberapa jam yang lalu, Kamis, 16 Maret 2017, Direktur LBH Pekanbaru menegaskan sikapnya dengan mengirim opini ke media online Go Riau. Berikut, opininya, yang diberi judul "Menyoal Vonis Bebas Suparman".

LBH Pekanbaru menegaskan, sangat kecewa dengan putusan itu. Tapi tetap dengan menjunjung nilai untuk menghormati setiap putusan hakim. Namun dengan adanya track record Hakim Rinaldi Triandiko dalam memutus bebas beberapa kasus korupsi di Pengadilan Negeri Pekanbaru, patut menjadi suatu alasan masyarakat kecewa dengan putusan bebasnya Suparman itu.

Selain faktor track record itu, berdasarkan data dan rekaman selama persidangan yang berhasil dihimpun RCT, terdapat fakta-fakta hukum bahwa Suparman tidak seharusnya divonis bebas. Oleh karenanya, LBH Pekanbaru bersama jaringan serta Komisi Yudisial Perwakilan Riau dan Fakultas Hukum Universitas Riau akan mencoba mengeksaminasi putusan bebasnya Suparman tersebut.

Sementara sikap Menteri Dalam Negeri yang mengambil sikap menunggu putusan berkekuatan hukum tetap, maka langkahil kasasi yang dilayangkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) KPK sebelum mengaktifkan Suparman adalah suatu sikap yang sangat bijak. Walau tafsiran Pasal 84 ayat (1) UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan putusan pengadilan dalam hal ini dapat ditafsirkan putusan pengadilan negeri karena ayat (2)-nya menyatakan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang tentu saja ini adalah Mahkamah Agung.

Meskipun secara hukum tindakan Menteri Dalam Negeri tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ada di dalam UU Pemerintahan Daerah, namun LBH Pekanbaru menilai ini tindakan yang tidak diambil semata-mata hanya alasan politis saja. Tentu ada pertimbangan hukumnya.

Sikap Mendagri tidak mengeluarkan keputusan selama 30 (tiga puluh) hari atas permohonan pengaktifan kembali, Suparman dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, karena menurut Pasal 3 ayat (2) UU 5/1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, tidak dikeluarkannya keputusan oleh Mendagri selama 30 (tiga puluh) hari, maka Mendagri dianggap telah menolak mengeluarkan keputusan yang dimaksud dan disamakan dengan Keputusan Tata Usaha Negara.

Tentunya perlu usaha yang lebih bagi Suparman dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun manfaatnya dari sikap Mendagri tersebut adalah Suparman statusnya masih sebagai Bupati Nonaktif dan dengan begitu Suparman tidak dapat mengeluarkan kebijakan yang bersifat strategis dalam Pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu yang dapat menguntungkan dirinya selama dirinya aktif hingga adanya putusan dari Mahkamah Agung.

LBH Pekanbaru juga yakin Mahkamah Agung dapat melihat adanya kesalahan dalam putusan pada tingkat Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut. Tanpa mengurangi asas praduga tak bersalah dan tetap menghormati setiap putusan pengadilan, LBH Pekanbaru tetap menyatakan sikap seharusnya Suparman tidak dijatuhi vonis bebas.