Social Items

Ketua KPU-Bawaslu DKI Jakarta, Mengaku Terima Honor Rp.3 Juta Saat Hadiri Rapat Tim Ahok-Djarot

RiauJOS.com, Jakarta - Ketua KPU-Bawaslu DKI Jakarta, Sumarno dan Mimah Susanti mengaku menerima honor saat hadir di rapat internal tim pemenangan Ahok-Djarot, beberapa waktu yang lalu.

"Dua jam Rp 3.000.000," ujar Mimah dalam sidang kode etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Maret 2017 dikutip Riau JOS dari laman Kompas.

Kata Mimah, saat menghadiri undangan dari tim paslon atau parpol pengusung, memang biasa diberikan honor. Dia mengaku tidak selalu menghadiri undangan dari paslon. Beberapa kali dia mendisposisikan undangan kepada komsioner Bawaslu DKI Jakarta yang lainnya.

Sumarno pun mengakui hal yang sama. Dia mengakui menerima honor yang jumlahnya sama seperti yang diterima Mimah.

Kata Sumarno, pada saat itu memang menerima honor, namun diserahkan kepada sopir, untuk dibagi dengan perbaikan ruang office boy (OB).

Sementara, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie yang juga selaku ketua majelis persidangan mengatakan, sampai saat ini memang tidak ada larangan menerima honor selaku narasumber uuntuk penyelenggara Pemilu.

Jimly mengatakan, saat ini memang belum dilarang, kecuali menerima honor dalam jumlah yang terlalu besar dari honor standar yang ditetapkan pemerintah.

Persoalan honor, menurut Jimly dapat dijadikan bahan perbaikan peraturan bagi penyelenggara Pemilu. Hal ini bertujuan untuk antisipasi adanya persoalan penyelenggaraan Pemilu.

"Ini kan kualitas rasa kepantasan kita meningkat seiring berkembangnya kualitas peradaban. Tugas penyelenggara pemilu melayani peserta pemilu, masa terima honor dari yang dilayani?" kata Jimly dikutip dari laman Kompas.

Diwartakan sebelumnya, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Sumarno, Mimah, dan Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar karena menghadiri rapat internal Ahok-Djarot.

Mereka diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu yang mewajibkan penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak non-partisan dan Imparsial.

Ketua KPU-Bawaslu DKI Jakarta, Mengaku Terima Honor Rp.3 Juta Saat Hadiri Rapat Tim Ahok-Djarot

Ketua KPU-Bawaslu DKI Jakarta, Mengaku Terima Honor Rp.3 Juta Saat Hadiri Rapat Tim Ahok-Djarot

RiauJOS.com, Jakarta - Ketua KPU-Bawaslu DKI Jakarta, Sumarno dan Mimah Susanti mengaku menerima honor saat hadir di rapat internal tim pemenangan Ahok-Djarot, beberapa waktu yang lalu.

"Dua jam Rp 3.000.000," ujar Mimah dalam sidang kode etik yang digelar Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) di Gedung Nusantara IV, Kompleks DPR/MPR RI, Jakarta Pusat, Kamis, 30 Maret 2017 dikutip Riau JOS dari laman Kompas.

Kata Mimah, saat menghadiri undangan dari tim paslon atau parpol pengusung, memang biasa diberikan honor. Dia mengaku tidak selalu menghadiri undangan dari paslon. Beberapa kali dia mendisposisikan undangan kepada komsioner Bawaslu DKI Jakarta yang lainnya.

Sumarno pun mengakui hal yang sama. Dia mengakui menerima honor yang jumlahnya sama seperti yang diterima Mimah.

Kata Sumarno, pada saat itu memang menerima honor, namun diserahkan kepada sopir, untuk dibagi dengan perbaikan ruang office boy (OB).

Sementara, Ketua DKPP Jimly Asshiddiqie yang juga selaku ketua majelis persidangan mengatakan, sampai saat ini memang tidak ada larangan menerima honor selaku narasumber uuntuk penyelenggara Pemilu.

Jimly mengatakan, saat ini memang belum dilarang, kecuali menerima honor dalam jumlah yang terlalu besar dari honor standar yang ditetapkan pemerintah.

Persoalan honor, menurut Jimly dapat dijadikan bahan perbaikan peraturan bagi penyelenggara Pemilu. Hal ini bertujuan untuk antisipasi adanya persoalan penyelenggaraan Pemilu.

"Ini kan kualitas rasa kepantasan kita meningkat seiring berkembangnya kualitas peradaban. Tugas penyelenggara pemilu melayani peserta pemilu, masa terima honor dari yang dilayani?" kata Jimly dikutip dari laman Kompas.

Diwartakan sebelumnya, Advokat Cinta Tanah Air (ACTA) melaporkan Sumarno, Mimah, dan Komisioner KPU DKI Jakarta Dahliah Umar karena menghadiri rapat internal Ahok-Djarot.

Mereka diduga melanggar kode etik penyelenggara pemilu yang mewajibkan penyelenggara pemilu bersikap dan bertindak non-partisan dan Imparsial.