Info Tahapan dan Jadwal Sidang Gugatan Sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi

RiauJOS.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka pendaftaran gugatan sengketa pilkada serentak tahun 2017. Hingga batas waktu pendaftaran pada 28 Februari 2017 penerimaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Serentak 2017, MK menerima 30 permohonan.

Sejumlah calon yang tidak puas dengan hasil hitung KPU mulai mengajukan gugatan ke MK. Kabupaten Takalar terdaftar paling cepat memasukkan gugutannya yakni 23 Februari lalu atau hari pertama pembukaan.

Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, Anwar mengatakan, pihaknya akan mendaftarkan pengajuan sengketa Pilkada Takalar ke MKkarena menemukan 7 dugaan pelanggaran dalam Pilkada Takalar, 15 Februari 2017. Tujuh jenis pelanggaran yang ditemukan adalah, adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali, menggunakan hak pilihnya bukan di TPS tempatnya untuk memilih, ditemukannya pemilih di bawah umur.

Pelanggaran lainnya, terdapat pemilih yang berasal dari Kabupaten. Gowa dan Makassar, adanya oknum KPPS yang merusak surat suara. Terakhir, ditemukan ada 5.486 pemilih siluman.

"Di Panwaslu bahkan mereka sudah turun ke KPU setempat. Namun peringatan Panitia Pengawas (Panwas) tidak diindah KPU,” jelasnya. 

Proses penyelesaian perkara di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), diakui tidak berjalan optimal.

Sementara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah ada tindakan yang dilakukan. Namun pihaknya menilai tindakan tersebut kurang optimal lantaran DKPP sifatnya sebatas memproses secara etik saja. Meski selisih suara mencapai 1 persen, ia berharap MK tidak berpatokan pada aturan secara normatif. “Kami harap MK bisa melihat kecurangan secara lebih substansial,” ujarnya.

MK membuka pengajuan permohonan PHP Kada 2017 pada 22 hingga 28 Februari 2017 (PHP Bupati dan Walikota) dan 25 hingga 27 Februari 2017 (PHP Gubernur). Adapun persidangan perdana akan dimulai pada 16 Maret 2017 dan pengucapan putusan dijadwalkan pada 10 hingga 19 Mei 2017.

Ketua MK Arief Hidayat, saat jumpa pers di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 27 Februari 2017 menjelaskan, proses sengketa gugatan pilkada di MK. Dia mengatakan, sidang sengketa pilkada kemungkinan akan berakhir pada 19 Mei.

"Artinya, seluruh perkara perselisihan hasil pilkada serentak akan dituntaskan pada 19 Mei 2017 sesuai dengan perkembangan perkara yang masuk. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan bahwa MK menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada serentak paling lama 45 hari kerja sejak perkara diregistrasi," tutup Arief.

Tahapan sengketa pilkada di MK, berdasarkan penjelasan Ketua MK Arief Hidayat

22 Februari- 28 Februari: Pengajuan pendaftaran
13 Maret: MK meregistrasi seluruh permohonan yang telah diterima
16 Maret sampai 22 Maret: Sidang perdana
20 Maret sampai 24 Maret: Pemeriksaan persidangan
27 Maret sampai 29 Maret: MK gelar rapat permusyawaratan hakim
30 Maret sampai 5 April: Sidang pleno pengucapan putusan dismisal
6 April sampai 2 Mei: Sidang untuk perkara yang sesuai persayaratan
3 Mei sampai 9 Mei: Rapat Permusyawaratan Hakim
10 Mei sampai 19 Mei: Pembacaan putusan

Permohonan Perkara PHP yang sudah masuk hingga Selasa 28 Feb 2017 Pukul 12.00 WIB di MK

1. Kab.Takalar, Sulsel
2. Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu
3. Kab. Gayo Lues, Aceh
4. Kab. Dogiyai, Papua
5. Kota Kendari, Sultra
6. Kab. Salatiga, Jawa Tengah
7. Kab. Bombana, Sultra
8. Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara
9. Kab. Jepara, Jawa Tengah
10. Kab. Nagan Raya, Aceh
11. Kab. Tebo, Jambi
12. Kab. Sarmi, Papua
13. Kab. Kepulauan Sangihe, Sulut
14. Kota Yogyakarta, DIY
15. Kab. Sarolangun, Jambi
16. Kab. Sarmi, Papua
17. Kota Tasikmalaya, Jabar
18. Kab. Aceh Timur, Aceh (via online)
19. Kab. Aceh Utara, Aceh
20. Kab. Pidie, Aceh
21. Kab. Aceh Singkil, Aceh
22. Kab. Sorong, Papua Barat
23. Kab. Lanny Jaya, Papua
24. Kab. Buton Selatan, Sultra
25. Kota Langsa, Aceh
26. Kota Sorong, Papua Barat
27. Kab. Buru, Maluku
28. Kab. Aceh Barat Daya, Aceh
29. Kota Payakumbuh, Sumbar
30. Kab. Halmahera Tengah, Malut.

Fajaronline

Info Tahapan dan Jadwal Sidang Gugatan Sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi

Info Tahapan dan Jadwal Sidang Gugatan Sengketa Pilkada ke Mahkamah Konstitusi

RiauJOS.com, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuka pendaftaran gugatan sengketa pilkada serentak tahun 2017. Hingga batas waktu pendaftaran pada 28 Februari 2017 penerimaan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PHP Kada) Serentak 2017, MK menerima 30 permohonan.

Sejumlah calon yang tidak puas dengan hasil hitung KPU mulai mengajukan gugatan ke MK. Kabupaten Takalar terdaftar paling cepat memasukkan gugutannya yakni 23 Februari lalu atau hari pertama pembukaan.

Kuasa Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Takalar, Anwar mengatakan, pihaknya akan mendaftarkan pengajuan sengketa Pilkada Takalar ke MKkarena menemukan 7 dugaan pelanggaran dalam Pilkada Takalar, 15 Februari 2017. Tujuh jenis pelanggaran yang ditemukan adalah, adanya pemilih yang menggunakan hak pilihnya sebanyak dua kali, menggunakan hak pilihnya bukan di TPS tempatnya untuk memilih, ditemukannya pemilih di bawah umur.

Pelanggaran lainnya, terdapat pemilih yang berasal dari Kabupaten. Gowa dan Makassar, adanya oknum KPPS yang merusak surat suara. Terakhir, ditemukan ada 5.486 pemilih siluman.

"Di Panwaslu bahkan mereka sudah turun ke KPU setempat. Namun peringatan Panitia Pengawas (Panwas) tidak diindah KPU,” jelasnya. 

Proses penyelesaian perkara di Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu), diakui tidak berjalan optimal.

Sementara di Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) sudah ada tindakan yang dilakukan. Namun pihaknya menilai tindakan tersebut kurang optimal lantaran DKPP sifatnya sebatas memproses secara etik saja. Meski selisih suara mencapai 1 persen, ia berharap MK tidak berpatokan pada aturan secara normatif. “Kami harap MK bisa melihat kecurangan secara lebih substansial,” ujarnya.

MK membuka pengajuan permohonan PHP Kada 2017 pada 22 hingga 28 Februari 2017 (PHP Bupati dan Walikota) dan 25 hingga 27 Februari 2017 (PHP Gubernur). Adapun persidangan perdana akan dimulai pada 16 Maret 2017 dan pengucapan putusan dijadwalkan pada 10 hingga 19 Mei 2017.

Ketua MK Arief Hidayat, saat jumpa pers di Gedung MK, Jl Medan Merdeka Barat, Jakarta, Senin, 27 Februari 2017 menjelaskan, proses sengketa gugatan pilkada di MK. Dia mengatakan, sidang sengketa pilkada kemungkinan akan berakhir pada 19 Mei.

"Artinya, seluruh perkara perselisihan hasil pilkada serentak akan dituntaskan pada 19 Mei 2017 sesuai dengan perkembangan perkara yang masuk. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan bahwa MK menyelesaikan perkara perselisihan hasil pilkada serentak paling lama 45 hari kerja sejak perkara diregistrasi," tutup Arief.

Tahapan sengketa pilkada di MK, berdasarkan penjelasan Ketua MK Arief Hidayat

22 Februari- 28 Februari: Pengajuan pendaftaran
13 Maret: MK meregistrasi seluruh permohonan yang telah diterima
16 Maret sampai 22 Maret: Sidang perdana
20 Maret sampai 24 Maret: Pemeriksaan persidangan
27 Maret sampai 29 Maret: MK gelar rapat permusyawaratan hakim
30 Maret sampai 5 April: Sidang pleno pengucapan putusan dismisal
6 April sampai 2 Mei: Sidang untuk perkara yang sesuai persayaratan
3 Mei sampai 9 Mei: Rapat Permusyawaratan Hakim
10 Mei sampai 19 Mei: Pembacaan putusan

Permohonan Perkara PHP yang sudah masuk hingga Selasa 28 Feb 2017 Pukul 12.00 WIB di MK

1. Kab.Takalar, Sulsel
2. Kab. Bengkulu Tengah, Bengkulu
3. Kab. Gayo Lues, Aceh
4. Kab. Dogiyai, Papua
5. Kota Kendari, Sultra
6. Kab. Salatiga, Jawa Tengah
7. Kab. Bombana, Sultra
8. Kab. Pulau Morotai, Maluku Utara
9. Kab. Jepara, Jawa Tengah
10. Kab. Nagan Raya, Aceh
11. Kab. Tebo, Jambi
12. Kab. Sarmi, Papua
13. Kab. Kepulauan Sangihe, Sulut
14. Kota Yogyakarta, DIY
15. Kab. Sarolangun, Jambi
16. Kab. Sarmi, Papua
17. Kota Tasikmalaya, Jabar
18. Kab. Aceh Timur, Aceh (via online)
19. Kab. Aceh Utara, Aceh
20. Kab. Pidie, Aceh
21. Kab. Aceh Singkil, Aceh
22. Kab. Sorong, Papua Barat
23. Kab. Lanny Jaya, Papua
24. Kab. Buton Selatan, Sultra
25. Kota Langsa, Aceh
26. Kota Sorong, Papua Barat
27. Kab. Buru, Maluku
28. Kab. Aceh Barat Daya, Aceh
29. Kota Payakumbuh, Sumbar
30. Kab. Halmahera Tengah, Malut.

Fajaronline