Inspektorat Segera Panggil Camat Tampan yang Diduga Terlibat Politik Praktis Pada Pilkada Kota Pekanbaru

RiauJOS.com, Pekanbaru - Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru segera memanggil Camat Kecamatan Tampan Nurhaminsyah. Pemanggilan ini merupakan kelanjutan kasus dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelakasanaan Pilkada Kota Pekanbaru.

Baca warta, sebelumnya:

Kasus ini mencuat bermula dari sekelompok warga melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Pekanbaru, kantor Panwas Kota Pekanbaru, dan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu.

"Laporan sudah masuk. Kita akan tetap memperosesnya, dan memanggil yang bersangkutan. Kami waktunya kita belum tau, karena semua masih dalam proses,"kata Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru, Azmi dikutip Riau JOS dari laporan Tribun, akhir pekan lalu.

Laporan itu soal percakapan Nurhaminsyah yang mengarahkan warganya agar mencoblos pasangan Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3, menjadi barang bukti bagi sekelompok orang untuk mendesak BKD agar memproses camat Tampan.

Bahkan percakapan yang dilakukan melalui grup Whatshap tersebut sempat dicetak dalam bentuk spanduk dan dibawa oleh pendemo ke kantor Walikota, Panwas Kota Pekanbaru dan Bawaslu Riau.

"Laporannya sudah masuk di BKD, mereka (BKD) sudah mengajak untuk duduk bersama mendiskusikan persoalan ini. Kita akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kita seperti apa. Tentu kita punya koridor hukum dan perundangan seperti apa," ujar Azmi.

Namun dia enggan membeberkan lebih jelas, apa sanksi yang nanti akan diberikan kepada Camat Tampan tersebut, jika memang terbukti dalam politik praktis.

"Saya gak bisa memberikan tanggapan itu, karena ini kan masih ditangani di tim di BKD. Nanti bisa jadi dia di BAP. Kita belum bisa memberikan statement," terangnya.

Camat Tampan, Nurhaminsyah, dilaporkan Tribun Pekanbaru tidak memberikan komentar apapun soal rencana pemanggilan dirinya oleh inspektorat. 

Nurhaminsyah tidak kunjung menjawab telepon genggamnya meski dalam kondisi aktif. Begitu juga dengan pesan singkat yang dikirimkan ke nomor telepon gengganya juga tidak kunjung ada balasan.

Sebelumnya, puluhan warga Pekanbaru yang didominasi kaum ibu-ibu melakukan aksi unjuk rasa di pintu pagar belakang Kantor Walikota, Jalan Cut Nyak Dien, serta di dua kantor Penyelanggara Pemilu, Panwas Kota Pekanbaru dan Bawaslu Riau, Selasa, 7 Maret 2017.

Warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Pilwako Jujur (Gempupr) menuntut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru untuk mengusut dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilwako 2017. Laporan itu juda disampaikan kepada Panwas Kota Pekanbaru, dan Bawaslu Riau.

Massa mengaku sudah mengantongi sejumlah barang bukti yang kuat untuk melaporkan ASN yang terlibat politik praktis praktis tersebut. Sejumlah rekaman percakapan pejabat Pemko Pekanbaru mulai dari Lurah, Camat dan Kepala Bagian sudah dikumpulkan. 

Saat menggelar unjuk rasa, rekaman percakapan pejabat yang mendukung pasangan calon nomor urut 3 tersebut sudah dimasukkan kedalam Compact Disk (CD) dan dilaporkan ke Panwas Kota Pekanbaru dan Bawaslu Riau.

Pantauan Riau JOS, Senin, 13 Maret 2017 Tim Sentra Gakkumdu dari sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, Andi Susilawan dan Nurhuda Syah menyatakan sudah memproses laporan dari masyarakat, status laporan sudah dikeluarkan pihak Panwas Kota Pekanbaru.

Saat ditanya Riau JOS, adakah rilis resmi dari Panwas Kota, "sepertinya belum dibuat," terang Nurhuda salah seorang tim Sentra Gakkumdu Provinsi Riau.

Inspektorat Segera Panggil Camat Tampan yang Diduga Terlibat Politik Praktis Pada Pilkada Kota Pekanbaru

Inspektorat Segera Panggil Camat Tampan yang Diduga Terlibat Politik Praktis Pada Pilkada Kota Pekanbaru

RiauJOS.com, Pekanbaru - Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru segera memanggil Camat Kecamatan Tampan Nurhaminsyah. Pemanggilan ini merupakan kelanjutan kasus dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada pelakasanaan Pilkada Kota Pekanbaru.

Baca warta, sebelumnya:

Kasus ini mencuat bermula dari sekelompok warga melakukan aksi unjuk rasa di Kantor Walikota Pekanbaru, kantor Panwas Kota Pekanbaru, dan kantor Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi Riau beberapa waktu yang lalu.

"Laporan sudah masuk. Kita akan tetap memperosesnya, dan memanggil yang bersangkutan. Kami waktunya kita belum tau, karena semua masih dalam proses,"kata Kepala Inspektorat Kota Pekanbaru, Azmi dikutip Riau JOS dari laporan Tribun, akhir pekan lalu.

Laporan itu soal percakapan Nurhaminsyah yang mengarahkan warganya agar mencoblos pasangan Walikota dan Wakil Walikota nomor urut 3, menjadi barang bukti bagi sekelompok orang untuk mendesak BKD agar memproses camat Tampan.

Bahkan percakapan yang dilakukan melalui grup Whatshap tersebut sempat dicetak dalam bentuk spanduk dan dibawa oleh pendemo ke kantor Walikota, Panwas Kota Pekanbaru dan Bawaslu Riau.

"Laporannya sudah masuk di BKD, mereka (BKD) sudah mengajak untuk duduk bersama mendiskusikan persoalan ini. Kita akan ditindaklanjuti sesuai dengan kewenangan kita seperti apa. Tentu kita punya koridor hukum dan perundangan seperti apa," ujar Azmi.

Namun dia enggan membeberkan lebih jelas, apa sanksi yang nanti akan diberikan kepada Camat Tampan tersebut, jika memang terbukti dalam politik praktis.

"Saya gak bisa memberikan tanggapan itu, karena ini kan masih ditangani di tim di BKD. Nanti bisa jadi dia di BAP. Kita belum bisa memberikan statement," terangnya.

Camat Tampan, Nurhaminsyah, dilaporkan Tribun Pekanbaru tidak memberikan komentar apapun soal rencana pemanggilan dirinya oleh inspektorat. 

Nurhaminsyah tidak kunjung menjawab telepon genggamnya meski dalam kondisi aktif. Begitu juga dengan pesan singkat yang dikirimkan ke nomor telepon gengganya juga tidak kunjung ada balasan.

Sebelumnya, puluhan warga Pekanbaru yang didominasi kaum ibu-ibu melakukan aksi unjuk rasa di pintu pagar belakang Kantor Walikota, Jalan Cut Nyak Dien, serta di dua kantor Penyelanggara Pemilu, Panwas Kota Pekanbaru dan Bawaslu Riau, Selasa, 7 Maret 2017.

Warga yang mengatasnamakan Gerakan Masyarakat Peduli Pilwako Jujur (Gempupr) menuntut Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru untuk mengusut dugaan keterlibatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilwako 2017. Laporan itu juda disampaikan kepada Panwas Kota Pekanbaru, dan Bawaslu Riau.

Massa mengaku sudah mengantongi sejumlah barang bukti yang kuat untuk melaporkan ASN yang terlibat politik praktis praktis tersebut. Sejumlah rekaman percakapan pejabat Pemko Pekanbaru mulai dari Lurah, Camat dan Kepala Bagian sudah dikumpulkan. 

Saat menggelar unjuk rasa, rekaman percakapan pejabat yang mendukung pasangan calon nomor urut 3 tersebut sudah dimasukkan kedalam Compact Disk (CD) dan dilaporkan ke Panwas Kota Pekanbaru dan Bawaslu Riau.

Pantauan Riau JOS, Senin, 13 Maret 2017 Tim Sentra Gakkumdu dari sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, Andi Susilawan dan Nurhuda Syah menyatakan sudah memproses laporan dari masyarakat, status laporan sudah dikeluarkan pihak Panwas Kota Pekanbaru.

Saat ditanya Riau JOS, adakah rilis resmi dari Panwas Kota, "sepertinya belum dibuat," terang Nurhuda salah seorang tim Sentra Gakkumdu Provinsi Riau.