Kata Pimpinan DPR Saat Fahri Hamzah Desak Ketua KPK Mundur

RiauJOS.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendesak Ketua KPK, Agus Rahardjo untuk mundur dari jabatannya soal kasus e-KTP karena disebut sarat kepentingan. Pimpinan DPR lain pun menanggapi ucapan Fahri.

Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto menyebut yang terbaik yang bisa dilakukan DPR dalam kasus ini adalah mendorong penegakan hukum dengan sebenar-benarnya. Kewajiban DPR dan semua masyarakat adalah mengontrol dan mengawasi proses hukum yang sedang berjalan.

"Semua permasalahan daripada e-KTP ini sekarang sedang ditangani oleh KPK, dalam hal ini tentunya kewenangan daripada penegakan hukum. Yang terbaik, kita mendorong penegakan hukum ini berjalan berkeadilan, transparan dan akuntabel. Siapa yang mengontrol, semuanya, termasuk anggota DPR," ucap Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017 dikutip RiauJOS dari laman Detik.

Fahri Hamzah berencana menggulirkan hak angket untuk menelusuri kasus e-KTP agar menjadi jelas. Agus pun menanggapi rencana rekan kerjanya ini.

"Jadi gini, hak angket ataupun hak apa, yang di dalam ke-DPR-an adalah kewenangan dari milik anggota, bukan milik atau kewenangan pimpinan. Yang penting, harus memenuhi persyaratan, persyaratannya apa, persyaratannya adalah minimal 20 orang anggota dewan yang terdiri dari lebih satu fraksi," tuturnya.

"Tugas pimpinan setelah menerima harus memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimumkan di paripurna," katanya menanggapi rencana Fahri.

Kata Pimpinan DPR Saat Fahri Hamzah Desak Ketua KPK Mundur

Kata Pimpinan DPR Saat Fahri Hamzah Desak Ketua KPK Mundur

RiauJOS.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah mendesak Ketua KPK, Agus Rahardjo untuk mundur dari jabatannya soal kasus e-KTP karena disebut sarat kepentingan. Pimpinan DPR lain pun menanggapi ucapan Fahri.

Wakil Ketua DPR dari fraksi Partai Demokrat, Agus Hermanto menyebut yang terbaik yang bisa dilakukan DPR dalam kasus ini adalah mendorong penegakan hukum dengan sebenar-benarnya. Kewajiban DPR dan semua masyarakat adalah mengontrol dan mengawasi proses hukum yang sedang berjalan.

"Semua permasalahan daripada e-KTP ini sekarang sedang ditangani oleh KPK, dalam hal ini tentunya kewenangan daripada penegakan hukum. Yang terbaik, kita mendorong penegakan hukum ini berjalan berkeadilan, transparan dan akuntabel. Siapa yang mengontrol, semuanya, termasuk anggota DPR," ucap Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 14 Maret 2017 dikutip RiauJOS dari laman Detik.

Fahri Hamzah berencana menggulirkan hak angket untuk menelusuri kasus e-KTP agar menjadi jelas. Agus pun menanggapi rencana rekan kerjanya ini.

"Jadi gini, hak angket ataupun hak apa, yang di dalam ke-DPR-an adalah kewenangan dari milik anggota, bukan milik atau kewenangan pimpinan. Yang penting, harus memenuhi persyaratan, persyaratannya apa, persyaratannya adalah minimal 20 orang anggota dewan yang terdiri dari lebih satu fraksi," tuturnya.

"Tugas pimpinan setelah menerima harus memproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimumkan di paripurna," katanya menanggapi rencana Fahri.