GEMPPUR Kembali Menguak Siapa ASN Pemko Yang Diduga Berpolitik Praktis

RiauJOS.com, Pekanbaru - Gerakan Masyarakat Peduli Pilwako Jujur (GEMPPUR) dalam pernyataan sikapnya saat melakukan aksi demo di pintu pagar belakang Kantor Walikota Pekanbaru menyebut bahwa mereka tak lagi percaya pada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru.

Ketua Aksi, Antony Fitra menerangkan, hal ini bermula pada ditemukannya bukti-bukti dan laporan dari masyarakat yang mengungkapkan bahwa telah terjadi kecurangan dalam gelaran Pilwako Pekanbaru, 15 Februari 2017 lalu.

Baca warta sebelumnya: 'Gemppur' Demo Kecurangan Pilkada ke Panwas Kota Pekanbaru dan Bawaslu Riau

Antony mengatakan, ia memiliki bukti yang kuat terkait kecurangan ini. Bukti itu berupa hasil screen shot percakapan di media WhatsApp dan rekaman yang menerangkan bahwa beberapa orang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajak masyarakat dan ASN lainnya untuk memilih pasangan calon nomor 3, yaitu Firdaus-Ayat Cahyadi.

"Ada keterlibatan ASN, Lurah, Camat, dan ada Kadis juga. Dalam percakapan WA juga, itu grup nya ASN. Itu isinta ada Kadissos (Kepala Dinas Sosial Chairani)," kata Antony, Selasa, 7 Maret 2017.

Ia juga menuturkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Panwas telah merekomendasikan khususnya Camat Tampan yang terseret dalam dugaan politik praktis untuk diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru.

"Makanya kami datang ke BKD. Karena kami mau tau seperti apa tindak lanjut BKD," tuturnya.

Ditanyai mengenai upaya yang telah dilakukan sebelumnya, Antony mengatakan pihaknya telah melaporkan adanya dugaan ini kepada Panwas Kota Pekanbaru. Kata dia, Panwas menyebut bahwa laporan tersebut belum cukup bukti.

"Padahal kita sudah ada bukti petunjuk. Bukti petunjuk adanya kronologi yang kita buat yaitu dalam percakapan saat Musrenbang di Kelurahan Sungai Sibam pada tanggal 1 Februari," kesalnya.

Menurutnya, Panwaslu menyebut laporan itu tidak cukup bukti karena tidak ada sakti fakta yang mendengar, melihat maupun mengalami langsung yang dapat menyatakan terlapor melakukan pelanggaran, baik terhadap UU Pilkada maupun UU ASN.

Antony lantas bertanya kepada Yasrif Yakub Tambusai yang menandatangani surat pernyataan bahwa laporan Antony tidak cukup bukti.

"Saya sudah tanya pada pak Yasrif waktu mereka mengeluarkan ini (surat pemberitahuan tentang status laporan), memangnya Panwas tidak punya hak untuk melakukan penyidikan?," katanya.

Lalu Antony menyebut, menurut pengakuan Yasrif, Panwaslu tidak memiliki hak untuk melakukan penyelidikan. Panwaslu hanya memiliki 3 fungsi yaitu menerima lapotan, mengklarifikasi dan mengeluarkan rekomendasi.

"Saya jadi bingung juga, karena setahu saya, mereka (Panwas Kota Pekanbaru) bisa melakukan penyelidikan. Makanya kita akan menindaklanjuti masalah ini ke Bawaslu Riau," imbuhnya.

Disebabkan hal tersebut, maka GEMPPUR membuat pernyataan sikap yaitu tidak percaya terhadap kinerja Panwaslu Kota Pekanbaru, membuat laporan yang sama ke Bawaslu Riau dan meminta pihak BKD Pekanbaru untuk mengambil sikap dengan memberi sanlsi sangsi kepada ASN yang terlibat politik praktis sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Riau24

GEMPPUR Kembali Menguak Siapa ASN Pemko yang Diduga Berpolitik Praktis

GEMPPUR Kembali Menguak Siapa ASN Pemko Yang Diduga Berpolitik Praktis

RiauJOS.com, Pekanbaru - Gerakan Masyarakat Peduli Pilwako Jujur (GEMPPUR) dalam pernyataan sikapnya saat melakukan aksi demo di pintu pagar belakang Kantor Walikota Pekanbaru menyebut bahwa mereka tak lagi percaya pada Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Pekanbaru.

Ketua Aksi, Antony Fitra menerangkan, hal ini bermula pada ditemukannya bukti-bukti dan laporan dari masyarakat yang mengungkapkan bahwa telah terjadi kecurangan dalam gelaran Pilwako Pekanbaru, 15 Februari 2017 lalu.

Baca warta sebelumnya: 'Gemppur' Demo Kecurangan Pilkada ke Panwas Kota Pekanbaru dan Bawaslu Riau

Antony mengatakan, ia memiliki bukti yang kuat terkait kecurangan ini. Bukti itu berupa hasil screen shot percakapan di media WhatsApp dan rekaman yang menerangkan bahwa beberapa orang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengajak masyarakat dan ASN lainnya untuk memilih pasangan calon nomor 3, yaitu Firdaus-Ayat Cahyadi.

"Ada keterlibatan ASN, Lurah, Camat, dan ada Kadis juga. Dalam percakapan WA juga, itu grup nya ASN. Itu isinta ada Kadissos (Kepala Dinas Sosial Chairani)," kata Antony, Selasa, 7 Maret 2017.

Ia juga menuturkan, berdasarkan informasi yang diperolehnya, Panwas telah merekomendasikan khususnya Camat Tampan yang terseret dalam dugaan politik praktis untuk diproses oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kota Pekanbaru.

"Makanya kami datang ke BKD. Karena kami mau tau seperti apa tindak lanjut BKD," tuturnya.

Ditanyai mengenai upaya yang telah dilakukan sebelumnya, Antony mengatakan pihaknya telah melaporkan adanya dugaan ini kepada Panwas Kota Pekanbaru. Kata dia, Panwas menyebut bahwa laporan tersebut belum cukup bukti.

"Padahal kita sudah ada bukti petunjuk. Bukti petunjuk adanya kronologi yang kita buat yaitu dalam percakapan saat Musrenbang di Kelurahan Sungai Sibam pada tanggal 1 Februari," kesalnya.

Menurutnya, Panwaslu menyebut laporan itu tidak cukup bukti karena tidak ada sakti fakta yang mendengar, melihat maupun mengalami langsung yang dapat menyatakan terlapor melakukan pelanggaran, baik terhadap UU Pilkada maupun UU ASN.

Antony lantas bertanya kepada Yasrif Yakub Tambusai yang menandatangani surat pernyataan bahwa laporan Antony tidak cukup bukti.

"Saya sudah tanya pada pak Yasrif waktu mereka mengeluarkan ini (surat pemberitahuan tentang status laporan), memangnya Panwas tidak punya hak untuk melakukan penyidikan?," katanya.

Lalu Antony menyebut, menurut pengakuan Yasrif, Panwaslu tidak memiliki hak untuk melakukan penyelidikan. Panwaslu hanya memiliki 3 fungsi yaitu menerima lapotan, mengklarifikasi dan mengeluarkan rekomendasi.

"Saya jadi bingung juga, karena setahu saya, mereka (Panwas Kota Pekanbaru) bisa melakukan penyelidikan. Makanya kita akan menindaklanjuti masalah ini ke Bawaslu Riau," imbuhnya.

Disebabkan hal tersebut, maka GEMPPUR membuat pernyataan sikap yaitu tidak percaya terhadap kinerja Panwaslu Kota Pekanbaru, membuat laporan yang sama ke Bawaslu Riau dan meminta pihak BKD Pekanbaru untuk mengambil sikap dengan memberi sanlsi sangsi kepada ASN yang terlibat politik praktis sesuai dengan UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

Riau24