Social Items

Satgas Tolak Politik Uang di Kampar, Ingatkan Paslon Jangan Menyogok Masyarakat

RiauJOS.com, Kampar - Satgas Tolak Politik Uang, Yusroni Tarigan mengatakan, janganlah menyogok masyarakat atau menjanjikan hal yang tidak bisa di realisasikan, jangan menipu masyarakat dengan iming-iming bentuk uang atau barang. Tegas dia sekaligus mengimbau kepada seluruh calon Bupati dan Wakil Bupati kampar priode 2017-2022.

"Dan kepada penyelenggara baik itu KPU Kampar, Panwas Kampar aparat keamanan tindak tegas pembeli suara masyarakat Kampar," kata Yusroni dikutip Riau JOS dari laman Riau Net, Minggu, 12 Februari 2017.

Yusroni menyambut baik harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dengan menetapkan Pilkada Kampar tahun 2017 sebagai pilot project atau Pilkada percontohan nasional di Provinsi Riau.

Pilkada serentak, menurut Yusroni merupakan momentum suksesi kepala daerah sebagai proses demokrasi dalam menyeleksi pemimpin yang jujur dan berwawasan kepemimpinan yang akan membawa nakhoda pemerintahan daerah Kabupaten Kampar.

Masa kampanye berakhir pada 11 Februari 2017, Laporan Riau Net, banyak tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati kampar membagikan uang bahkan nominalnya Rp. 100.000 - 300.000 per kepala dan sembako dilapangan, bahkan isu ini beredar ditengah masyarakat 10 ton beras dan sembako lainnya siap di bagikan oleh calon yang ingin memenangkan jagoannya.

Yusroni menilai, permainan politik uang adalah pembodohan politik terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi objektif dalam menentukan pilihannya, tapi lebih dipengaruhi oleh iming-iming materi yang nilainya tidak seberapa dan berakibat fatal lima tahun kedepan.

Sanksi Pelaku Politik Uang

Pasal 73, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 memberikan sanksi kepada pelaku money politik.

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih.
b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.

Satgas Tolak Politik Uang di Kampar, Ingatkan Paslon Jangan Menyogok Masyarakat

Satgas Tolak Politik Uang di Kampar, Ingatkan Paslon Jangan Menyogok Masyarakat

RiauJOS.com, Kampar - Satgas Tolak Politik Uang, Yusroni Tarigan mengatakan, janganlah menyogok masyarakat atau menjanjikan hal yang tidak bisa di realisasikan, jangan menipu masyarakat dengan iming-iming bentuk uang atau barang. Tegas dia sekaligus mengimbau kepada seluruh calon Bupati dan Wakil Bupati kampar priode 2017-2022.

"Dan kepada penyelenggara baik itu KPU Kampar, Panwas Kampar aparat keamanan tindak tegas pembeli suara masyarakat Kampar," kata Yusroni dikutip Riau JOS dari laman Riau Net, Minggu, 12 Februari 2017.

Yusroni menyambut baik harapan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat dengan menetapkan Pilkada Kampar tahun 2017 sebagai pilot project atau Pilkada percontohan nasional di Provinsi Riau.

Pilkada serentak, menurut Yusroni merupakan momentum suksesi kepala daerah sebagai proses demokrasi dalam menyeleksi pemimpin yang jujur dan berwawasan kepemimpinan yang akan membawa nakhoda pemerintahan daerah Kabupaten Kampar.

Masa kampanye berakhir pada 11 Februari 2017, Laporan Riau Net, banyak tim pemenangan calon bupati dan wakil bupati kampar membagikan uang bahkan nominalnya Rp. 100.000 - 300.000 per kepala dan sembako dilapangan, bahkan isu ini beredar ditengah masyarakat 10 ton beras dan sembako lainnya siap di bagikan oleh calon yang ingin memenangkan jagoannya.

Yusroni menilai, permainan politik uang adalah pembodohan politik terhadap masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi objektif dalam menentukan pilihannya, tapi lebih dipengaruhi oleh iming-iming materi yang nilainya tidak seberapa dan berakibat fatal lima tahun kedepan.

Sanksi Pelaku Politik Uang

Pasal 73, Undang-undang Nomor 10 tahun 2016 memberikan sanksi kepada pelaku money politik.

(1) Calon dan/atau tim Kampanye dilarang menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih.

(2) Calon yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan Bawaslu Provinsi dapat dikenai sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

(3) Tim Kampanye yang terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Selain Calon atau Pasangan Calon, anggota Partai Politik, tim kampanye, dan relawan, atau pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk :

a. mempengaruhi Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilih.
b. menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga mengakibatkan suara tidak sah; dan
c. mempengaruhi untuk memilih calon tertentu atau tidak memilih calon tertentu.

(5) Pemberian sanksi administrasi terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menggugurkan sanksi pidana.