Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional menilai Dewan Pers linglung telah meratifikasi perusahaan media massa baik cetak, televisi maupun online


RiauJOS.com, Jakarta - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional menilai Dewan Pers linglung telah meratifikasi perusahaan media massa baik cetak, televisi maupun online.

Dalam surat edaran tertanggal 3 Februari 2017, Dewan Pers menyatakan sebanyak 74 media massa telah dinyatakan terverifikasi secara faktual dan administrasi dan akan mendapatkan barcode.

"Saat ini Dewan Pers kebingungan dan linglung menghadapi perkembangan dunia jurnalisme di tanah air. Rakyat di seluruh tanah air, terutama kalangan jurnalis dan pewarta warga tidak perlu resah, panik, dan reaktif. Tanggapi dengan biasa saja," kata Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke di Jakarta, Minggu kemarin, 5 Februari 2017 dikutip Riau JOS dari Harian Terbit.

Menurut Wilson, kebijakan Dewan Pers itu berpotensi kontraproduktif terhadap apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh Dewan Pers dan pemerintah Indonesia. Kebijakan barcode itu bukanlah solusi yang benar dan efektif dalam menghadapi hoax atau berita bohong.

Kebijakan tersebut justru akan menghasilkan hoax versi baru, yakni berita penuh rekayasa dari pihak pemerintah dan TNI/Polri dan instansi lainnya karena informasi dari mereka hanya bisa diakses oleh media yang sudah diatur oleh Dewan Pers.

"Ini akan membuka pintu bagi proses kongkalikong antara sumber berita dengan media yang ter-barcode tersebut," imbuh Wilson, lulusan PPRA Lemhannas tahun 2012 itu.

Menurutnya, Dewan Pers sudah semestinya dibubarkan dan diganti dengan sebuah lembaga yang lebih representatif untuk kondisi dunia jurnalisme dan media massa saat ini.

Perkembangan teknologi informasi dan publikasi yang telah maju dengan adanya ribuan media online, munculnya jutaan pewarta independen mengakibatkan eksistensi Dewan Pers sudah ketinggalan zaman.

"Pers berasal dari kata press yang artinya cetak. Jadi konotasinya, Dewan Pers adalah lembaga yang mengurusi media-media cetak. Wajarlah jika saat ini Dewan Pers linglung menghadapi media massa di tanah air yang didominasi oleh media non-cetak alias media online," ujarnya.

Kata Wilson, Masyarakat itu bukan butuh barcode, tapi edukasi jurnalistik. Pendidikan jurnalisme dibutuhkan semua pihak, baik wartawan profesional maupun masyarakat umum. Melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik, semua orang akan dimampukan untuk mencerna segala informasi yang diterimanya dengan baik dan benar. Ketika warga sudah cerdas dalam mencerna informasi maka akan cerdas dalam merespon atau bereaksi terhadap informasi yang diterimanya.

Dalam kesempatan ini Wilson juga meminta instansi pemerintah dan TNI/Polri untuk menolak surat edaran dari Dewan Pers karena saat ini eranya keterbukaan dan transparansi.

Sementara, dalam surat edarannya, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan, Dewan Pers akan menyerahkan sertifikat terverifikasi kepada 74 perusahaan media. 

Penyerahan itu rencananya akan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Ambon, Maluku, Rabu, 8 Februari 2017 mendatang.

"Nama-nama media massa yang terverifikasi Dewan Pers ini akan diserahkan ke Pemerintah. Hal itu agar Pemerintah membuatkan peraturan dan Instruksi ke seluruh instansi pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri untuk tidak melayani media tanpa terverifikasi Dewan Pers. Karena media massa yang terverifikasi ini nantinya bakal dicantumkan barcode," kata Yosep, Sabtu lalu, 4 Februari 2017.

Persatuan Pewarta Menilai Dewan Pers Linglung Soal 74 Media Terverifikasi

Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional menilai Dewan Pers linglung telah meratifikasi perusahaan media massa baik cetak, televisi maupun online


RiauJOS.com, Jakarta - Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) Nasional menilai Dewan Pers linglung telah meratifikasi perusahaan media massa baik cetak, televisi maupun online.

Dalam surat edaran tertanggal 3 Februari 2017, Dewan Pers menyatakan sebanyak 74 media massa telah dinyatakan terverifikasi secara faktual dan administrasi dan akan mendapatkan barcode.

"Saat ini Dewan Pers kebingungan dan linglung menghadapi perkembangan dunia jurnalisme di tanah air. Rakyat di seluruh tanah air, terutama kalangan jurnalis dan pewarta warga tidak perlu resah, panik, dan reaktif. Tanggapi dengan biasa saja," kata Ketua Umum PPWI Nasional, Wilson Lalengke di Jakarta, Minggu kemarin, 5 Februari 2017 dikutip Riau JOS dari Harian Terbit.

Menurut Wilson, kebijakan Dewan Pers itu berpotensi kontraproduktif terhadap apa yang sesungguhnya ingin dicapai oleh Dewan Pers dan pemerintah Indonesia. Kebijakan barcode itu bukanlah solusi yang benar dan efektif dalam menghadapi hoax atau berita bohong.

Kebijakan tersebut justru akan menghasilkan hoax versi baru, yakni berita penuh rekayasa dari pihak pemerintah dan TNI/Polri dan instansi lainnya karena informasi dari mereka hanya bisa diakses oleh media yang sudah diatur oleh Dewan Pers.

"Ini akan membuka pintu bagi proses kongkalikong antara sumber berita dengan media yang ter-barcode tersebut," imbuh Wilson, lulusan PPRA Lemhannas tahun 2012 itu.

Menurutnya, Dewan Pers sudah semestinya dibubarkan dan diganti dengan sebuah lembaga yang lebih representatif untuk kondisi dunia jurnalisme dan media massa saat ini.

Perkembangan teknologi informasi dan publikasi yang telah maju dengan adanya ribuan media online, munculnya jutaan pewarta independen mengakibatkan eksistensi Dewan Pers sudah ketinggalan zaman.

"Pers berasal dari kata press yang artinya cetak. Jadi konotasinya, Dewan Pers adalah lembaga yang mengurusi media-media cetak. Wajarlah jika saat ini Dewan Pers linglung menghadapi media massa di tanah air yang didominasi oleh media non-cetak alias media online," ujarnya.

Kata Wilson, Masyarakat itu bukan butuh barcode, tapi edukasi jurnalistik. Pendidikan jurnalisme dibutuhkan semua pihak, baik wartawan profesional maupun masyarakat umum. Melalui pendidikan dan pelatihan jurnalistik, semua orang akan dimampukan untuk mencerna segala informasi yang diterimanya dengan baik dan benar. Ketika warga sudah cerdas dalam mencerna informasi maka akan cerdas dalam merespon atau bereaksi terhadap informasi yang diterimanya.

Dalam kesempatan ini Wilson juga meminta instansi pemerintah dan TNI/Polri untuk menolak surat edaran dari Dewan Pers karena saat ini eranya keterbukaan dan transparansi.

Sementara, dalam surat edarannya, Ketua Dewan Pers, Yosep Adi Prasetyo mengatakan, Dewan Pers akan menyerahkan sertifikat terverifikasi kepada 74 perusahaan media. 

Penyerahan itu rencananya akan disaksikan langsung oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada puncak perayaan Hari Pers Nasional (HPN) di Kota Ambon, Maluku, Rabu, 8 Februari 2017 mendatang.

"Nama-nama media massa yang terverifikasi Dewan Pers ini akan diserahkan ke Pemerintah. Hal itu agar Pemerintah membuatkan peraturan dan Instruksi ke seluruh instansi pemerintah pusat, daerah, TNI dan Polri untuk tidak melayani media tanpa terverifikasi Dewan Pers. Karena media massa yang terverifikasi ini nantinya bakal dicantumkan barcode," kata Yosep, Sabtu lalu, 4 Februari 2017.