Masa Tenang, Dua Paslon Dilaporkan ke Panwas Kota Pekanbaru

RiauJOS.com, Pekanbaru - Masa tenang pilkada 2017, berlangsung tiga hari, mulai tanggal 12 s.d. 14 Februari 2017 mendatang. Pada masa tenang, pasangan calon (Paslon) tidak lagi diperbolehkan berkampanye. Namun, Saat ini, Panitia pengawas (Panwas) Kota Pekanbaru ternyata menerima laporan, ada pasangan calon (Paslon) yang berkampanye.

Ketua Panwas Kota Pekanbaru, Indra Khalid Nasution, mengatakan, "Kita baru menerima laporan dari masyarakat,  paslon yang melakukan kampanye dimassa tenang ini," katanya, Senin, 13 Februari 2017 di kantor sekretariat Panwas Kota Pekanbaru, Jalan Elang, Kecamatan Sukajadi, dikutip Riau JOS dari laman Riau Terkini.

Indra menyebutkan, ada dua paslon, yaitu nomor urut 4 dan 5. Kedua paslon ini diduga melanggar Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada diancam kurungan penjara dua sampai tujuh tahun penjara.

Indra menjelaskan, tindakan yang dilakukan kedua paslon semacam pemasangan alat peraga kampanye (APK). Selain itu juga masih berkampanye dimedia sosial dan beberapa surat kabar yang tidak terdaftar di KPU Pekanbaru. 

"Hari ini Panwas sudah menerima laporan secara resmi dan akan dipilah apakah ini pelanggaran adminitrasi, pidana atau kode etik," terang Indra.

Kata Indra, dalam laporan itu, tidak ada penyelenggara, dan menurutnya kesalahan kode etik.

Tindakan yang dilakukan pihak panwas, dinilai terlalu mengambil keputusan. Bahkan untuk memutuskan sanksi pelanggaran ini, sampai memakan waktu maksimal lima hari sedangkan pilkada akan berlangsung sehari lagi.

"Tiga hari paling lama kita keluarkan surat keputusan dari Panwas, kecuali dibutuhkan informasi dari pihak terkait lainnya maka bisa ditambah dua hari lagi. Maksimal lima hari keputusan ini dibuat," terang Indra.

Indra menjelaskan, apabila dari kajian Panwas ada pelanggaran adminitrasi, maka rekomendasi yang akan muncul berasal dari keputusan KPU atau dari pihak lain sedangkan apabila ditemukan tindak pidana pada pelanggaran, maka akan dipanggil Sentra Gakkumdu, apakah bisa dilanjutkan ke penyidikan atau stop sampai disini. Itu saja pilihannya.

Indra menegaskan, pada masa tenang tidak ada lagi paslon yang melakukan kampanye. Baik memasang APK atau di media sosial maupun surat kabar.

"Kita kan harus kaji dulu pelanggarannya. Apakah ini pelanggaran adminitrasi, pidana atau kode etik. Nanti kita putuskan," ujarnya.

Indra meminta pada masa tenang, kelima paslon sudah saatnya tenang dan berdoa. Tidak boleh lagi melakukan sosialiasi walaupun sifatnya mengajak ke TPS.

"Tidak boleh kampanye lagi. Udah tiga bulan lebih kok. Apa masih kurang, kan gitu," tuturnya.

Dugaan Pelanggaran


Sementara, dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon, dilaporkan Saut Maruli Tua Manik SH selaku kuasa hukum paslon nomor urut 3, Firdaus-Ayat ke Panwas Pilkada Pekanbaru.

Dijelaskan kepada wartawan, munculnya APK baru dari paslon Walikota Pekanbaru dua hari ini, yang terjadi pada masa tenang.

Kalimat yang tertulis di APK yang diduga melanggar menyebutkan, "sukseskan pemilihan tanggal 15", namun ajakan dan imbauan dalam APK itu menggunakan kata-kata yang sudah akrab di masyarakat.
"Kita sendiri dari paslon nomor 3 berpartisipasi membantu Panwas untuk menurunkan APK kita. Tapi kenapa masih ada paslon yang melakukan pemasangan APK baru," kata Saut.

Saut meminta kepada Panwas Kota Pekanbaru agar melakukan tindakan tegas terhadap paslon yang diduga melakukan pelanggaran.

Soal kampanye melaui medsos, meskipun tidak langsung dilakukan oleh paslon, Saut berharap Panwas melakukan tindakan tegas, "Kan jelas dibilang sama Panwas. Siapa yang berbuat dia yang bertangguang jawab. Baik itu dari pihak simpatisan maupun diluar itu," ujar Saut.

Saut mengaku sangat menyayangkan adanya paslon yang memanfaatkan kampanye dimedia massa selama masa tenang. "Saya harap paslon itu bisa berkompetisi lebih sehat. Itu pesan saya," tegas Saut.

Masa Tenang, Dua Paslon Dilaporkan ke Panwas Kota Pekanbaru

Masa Tenang, Dua Paslon Dilaporkan ke Panwas Kota Pekanbaru

RiauJOS.com, Pekanbaru - Masa tenang pilkada 2017, berlangsung tiga hari, mulai tanggal 12 s.d. 14 Februari 2017 mendatang. Pada masa tenang, pasangan calon (Paslon) tidak lagi diperbolehkan berkampanye. Namun, Saat ini, Panitia pengawas (Panwas) Kota Pekanbaru ternyata menerima laporan, ada pasangan calon (Paslon) yang berkampanye.

Ketua Panwas Kota Pekanbaru, Indra Khalid Nasution, mengatakan, "Kita baru menerima laporan dari masyarakat,  paslon yang melakukan kampanye dimassa tenang ini," katanya, Senin, 13 Februari 2017 di kantor sekretariat Panwas Kota Pekanbaru, Jalan Elang, Kecamatan Sukajadi, dikutip Riau JOS dari laman Riau Terkini.

Indra menyebutkan, ada dua paslon, yaitu nomor urut 4 dan 5. Kedua paslon ini diduga melanggar Undang Undang nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada diancam kurungan penjara dua sampai tujuh tahun penjara.

Indra menjelaskan, tindakan yang dilakukan kedua paslon semacam pemasangan alat peraga kampanye (APK). Selain itu juga masih berkampanye dimedia sosial dan beberapa surat kabar yang tidak terdaftar di KPU Pekanbaru. 

"Hari ini Panwas sudah menerima laporan secara resmi dan akan dipilah apakah ini pelanggaran adminitrasi, pidana atau kode etik," terang Indra.

Kata Indra, dalam laporan itu, tidak ada penyelenggara, dan menurutnya kesalahan kode etik.

Tindakan yang dilakukan pihak panwas, dinilai terlalu mengambil keputusan. Bahkan untuk memutuskan sanksi pelanggaran ini, sampai memakan waktu maksimal lima hari sedangkan pilkada akan berlangsung sehari lagi.

"Tiga hari paling lama kita keluarkan surat keputusan dari Panwas, kecuali dibutuhkan informasi dari pihak terkait lainnya maka bisa ditambah dua hari lagi. Maksimal lima hari keputusan ini dibuat," terang Indra.

Indra menjelaskan, apabila dari kajian Panwas ada pelanggaran adminitrasi, maka rekomendasi yang akan muncul berasal dari keputusan KPU atau dari pihak lain sedangkan apabila ditemukan tindak pidana pada pelanggaran, maka akan dipanggil Sentra Gakkumdu, apakah bisa dilanjutkan ke penyidikan atau stop sampai disini. Itu saja pilihannya.

Indra menegaskan, pada masa tenang tidak ada lagi paslon yang melakukan kampanye. Baik memasang APK atau di media sosial maupun surat kabar.

"Kita kan harus kaji dulu pelanggarannya. Apakah ini pelanggaran adminitrasi, pidana atau kode etik. Nanti kita putuskan," ujarnya.

Indra meminta pada masa tenang, kelima paslon sudah saatnya tenang dan berdoa. Tidak boleh lagi melakukan sosialiasi walaupun sifatnya mengajak ke TPS.

"Tidak boleh kampanye lagi. Udah tiga bulan lebih kok. Apa masih kurang, kan gitu," tuturnya.

Dugaan Pelanggaran


Sementara, dugaan pelanggaran yang dilakukan paslon, dilaporkan Saut Maruli Tua Manik SH selaku kuasa hukum paslon nomor urut 3, Firdaus-Ayat ke Panwas Pilkada Pekanbaru.

Dijelaskan kepada wartawan, munculnya APK baru dari paslon Walikota Pekanbaru dua hari ini, yang terjadi pada masa tenang.

Kalimat yang tertulis di APK yang diduga melanggar menyebutkan, "sukseskan pemilihan tanggal 15", namun ajakan dan imbauan dalam APK itu menggunakan kata-kata yang sudah akrab di masyarakat.
"Kita sendiri dari paslon nomor 3 berpartisipasi membantu Panwas untuk menurunkan APK kita. Tapi kenapa masih ada paslon yang melakukan pemasangan APK baru," kata Saut.

Saut meminta kepada Panwas Kota Pekanbaru agar melakukan tindakan tegas terhadap paslon yang diduga melakukan pelanggaran.

Soal kampanye melaui medsos, meskipun tidak langsung dilakukan oleh paslon, Saut berharap Panwas melakukan tindakan tegas, "Kan jelas dibilang sama Panwas. Siapa yang berbuat dia yang bertangguang jawab. Baik itu dari pihak simpatisan maupun diluar itu," ujar Saut.

Saut mengaku sangat menyayangkan adanya paslon yang memanfaatkan kampanye dimedia massa selama masa tenang. "Saya harap paslon itu bisa berkompetisi lebih sehat. Itu pesan saya," tegas Saut.