Ahli Bahasa Indonesia dari Universitas Mataram, Mahyuni

RiauJOS.com, Jakarta - Ahli Bahasa Indonesia dari Universitas Mataram, Mahyuni, menyatakan, ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu tak berkaitan dengan penistaan agama. 

Menurut Mahyuni, ucapan Ahok merupakan bentuk balasan pada lawan politiknya yang memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51 untuk memilih pemimpin yang seiman. Dia mengungkapkan usai ditunjukan buku 'Merubah Indonesia' oleh pihak kuasa hukum dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 13 Februari 2017 dikutip Riau JOS dari laman CNN Indonesia.

Mahyuni awalnya enggan memberikan keterangan tentang buku tersebut. Sebab sejak awal pihak kepolisian tak memberikan bukti buku dan hanya menunjukkan bukti tayangan pidato Ahok selama 13 detik. Namun tim kuasa hukum berkukuh meminta Mahyuni memaknai pernyataan Ahok dalam buku tersebut hingga majelis hakim akhirnya mengizinkan.

Mahyuni menilai, ucapan Ahok soal surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu didasarkan pada pernyataan yang pernah dituliskan dalam buku tersebut. Tulisan dalam buku itu, menurutnya, merupakan materi kampanye yang ditujukan untuk pihak lain.

Salah satu kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat lantas memastikan pada Mahyuni apakah dalam buku tersebut terdapat kata-kata ulama.

"Ada enggak kata-kata ulama?" tanya Humphrey.

"Tidak ada," jawabnya.

"Adanya kata apa?" tanya Humphrey.

"Oknum elit," jawabnya.

"Ada enggak kata di situ Al-Maidah bohong?" tanya Humphrey.

"Tidak ada. Kalau dari buku itu bukan Al-Maidah yang membohongi, tapi oknum elitnya," jawab Mahyuni.


Dalam sidang kesepuluh, ada juga saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Amin Suma yang dimintai kesaksiannya soal penetapan pendapat dan sikap keagamaan MUI yang mengklaim terdakwa Ahok telah melakukan penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama.

Secara mengejutkan, Amin dalam BAP mengungkapkan, bahwa dalam kehidupan bernegara, tidak ada yang melarang warga Indonesia untuk memilih pemimpin nonmuslim. Meski dari segi agama, ia meyakini, bahwa seorang muslim wajib memilih pemimpin yang seagama dengannya.

Sebelum sidang berakhir, majelis hakim mengumumkan, sidang akan dilanjutkan minggu depan, dan kembali ke jadwal tetap sidang sebelumnya, Selasa, 21 Februari 2017 mendatang.

Kata Ahli Bahasa Ucapan Ahok Bentuk Balasan Pada Lawan Politiknya

Ahli Bahasa Indonesia dari Universitas Mataram, Mahyuni

RiauJOS.com, Jakarta - Ahli Bahasa Indonesia dari Universitas Mataram, Mahyuni, menyatakan, ucapan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal surat Al-Maidah ayat 51 di Kepulauan Seribu tak berkaitan dengan penistaan agama. 

Menurut Mahyuni, ucapan Ahok merupakan bentuk balasan pada lawan politiknya yang memanfaatkan surat Al-Maidah ayat 51 untuk memilih pemimpin yang seiman. Dia mengungkapkan usai ditunjukan buku 'Merubah Indonesia' oleh pihak kuasa hukum dalam sidang kasus dugaan penistaan agama dengan terdakwa Ahok di Auditorium Kementerian Pertanian, Jakarta, Senin, 13 Februari 2017 dikutip Riau JOS dari laman CNN Indonesia.

Mahyuni awalnya enggan memberikan keterangan tentang buku tersebut. Sebab sejak awal pihak kepolisian tak memberikan bukti buku dan hanya menunjukkan bukti tayangan pidato Ahok selama 13 detik. Namun tim kuasa hukum berkukuh meminta Mahyuni memaknai pernyataan Ahok dalam buku tersebut hingga majelis hakim akhirnya mengizinkan.

Mahyuni menilai, ucapan Ahok soal surat Al-Maidah di Kepulauan Seribu didasarkan pada pernyataan yang pernah dituliskan dalam buku tersebut. Tulisan dalam buku itu, menurutnya, merupakan materi kampanye yang ditujukan untuk pihak lain.

Salah satu kuasa hukum Ahok, Humphrey Djemat lantas memastikan pada Mahyuni apakah dalam buku tersebut terdapat kata-kata ulama.

"Ada enggak kata-kata ulama?" tanya Humphrey.

"Tidak ada," jawabnya.

"Adanya kata apa?" tanya Humphrey.

"Oknum elit," jawabnya.

"Ada enggak kata di situ Al-Maidah bohong?" tanya Humphrey.

"Tidak ada. Kalau dari buku itu bukan Al-Maidah yang membohongi, tapi oknum elitnya," jawab Mahyuni.


Dalam sidang kesepuluh, ada juga saksi ahli dari Majelis Ulama Indonesia (MUI), Muhammad Amin Suma yang dimintai kesaksiannya soal penetapan pendapat dan sikap keagamaan MUI yang mengklaim terdakwa Ahok telah melakukan penghinaan terhadap Al-Quran dan ulama.

Secara mengejutkan, Amin dalam BAP mengungkapkan, bahwa dalam kehidupan bernegara, tidak ada yang melarang warga Indonesia untuk memilih pemimpin nonmuslim. Meski dari segi agama, ia meyakini, bahwa seorang muslim wajib memilih pemimpin yang seagama dengannya.

Sebelum sidang berakhir, majelis hakim mengumumkan, sidang akan dilanjutkan minggu depan, dan kembali ke jadwal tetap sidang sebelumnya, Selasa, 21 Februari 2017 mendatang.