Soal Freeport, Fahri Hamzah Berujar 'Ngadepin PT Aja Enggak Bisa'

RiauJOS.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah lagi-lagi membuat pernyataan yang menyulut sebagaian masyarakat berkomentar, pasalnya dia  menilai, pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan dengan PT Freeport Indonesia.

Seperti kutipan Riau JOS dari laman Kompas, Fahri berujar, "Sudahlah, soal Freeport ini enggak usah gagah-gagahan. Enggak usah kampanye lagi. Udah jadi pemerintah kok. Eh, orang ini cuma mau dagang. Mau rekrut tenaga kerja dari kita,".

"Freeport ini PT lho, bukan negara. Ngadepin PT aja enggak bisa,gimana mau ngadepin negara lain," kata dia.

Menurut dia lagi, permasalahan Freeport tak serumit seperti yang dipikirkan pemerintah.

"Mau diselesaikan atau mau diulur. Kalau mau selesaikan harusnya duduk bareng. Bilang ke Freeport kalau kita punya undang-undang yang harus dieksekusi. Lalu dieksekusi dan sebagainya. Itu kan tahapan kerjanya," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin, 23 Februari 2017.

Kemelut Freeport dan Pemerintah Indonesia sudah berlangsung sejak lama, menyoal perpanjangan kontrak karya Freeport di Indonesia.

Namun, menurut penilaian Fahri lagi, persoalan tersebut tak segera dicari jalan keluarnya dan dibawa ke ranah politik dengan isu nasionalisme.

Fahri mencoba menyolusi, kata dia seharusnya pemerintah segera memberikan kepastian dalam perpanjangan kontrak karya Freeport.

"Bertahun-tahun melewati kasus per kasus dan DPR pernah jadi korban karena skandal itu, pernah menjatuhkan pimpinan DPR yang lama kemudian sekarang balik lagi. Cukuplah masalah ini. Selesaikan dong," kata Fahri.

Sekarang ini, Fahri beranggapan, bahwa pemerintah menggiring permasalahan Freeport ke isu nasionalisme. Padahal, yang terjadi hanya persoalan perdagangan, kata dia.

Dengan tak kunjung usainya permasalahan ini, Fahri mengatakan, akan ada banyak pekerja Indonesia di Freeport yang berpotensi di-PHK.

Hal itu dia nilai tidak kondusif di tengah perekonomian dunia yang tengah mengalami kelesuan.

Apalagi, menurut Fahri, kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tak terprediksi dan cenderung mengundang kontroversi.

Jika Pemerintah Indonesia mengambil langkah ekstrem, Fahri mengkhawatirkan dapat menimbulkan situasi yang tak kondusif.

Sebelumnya, Freeport mengancam akan membawa permasalahan perpanjangan kontrak karya dengan Indonesia ke arbitrase nasional.

Ancaman itu dibuat, setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Jika tak kunjung ada kata sepakat antara Pemerintah dan Freeport, Presiden Direktur Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson berencana membawa permasalahan tersebut ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum.

Soal Freeport, Fahri Hamzah Berujar 'Ngadepin PT Aja Enggak Bisa'

Soal Freeport, Fahri Hamzah Berujar 'Ngadepin PT Aja Enggak Bisa'

RiauJOS.com, Jakarta - Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah lagi-lagi membuat pernyataan yang menyulut sebagaian masyarakat berkomentar, pasalnya dia  menilai, pemerintah tidak serius dalam menyelesaikan permasalahan dengan PT Freeport Indonesia.

Seperti kutipan Riau JOS dari laman Kompas, Fahri berujar, "Sudahlah, soal Freeport ini enggak usah gagah-gagahan. Enggak usah kampanye lagi. Udah jadi pemerintah kok. Eh, orang ini cuma mau dagang. Mau rekrut tenaga kerja dari kita,".

"Freeport ini PT lho, bukan negara. Ngadepin PT aja enggak bisa,gimana mau ngadepin negara lain," kata dia.

Menurut dia lagi, permasalahan Freeport tak serumit seperti yang dipikirkan pemerintah.

"Mau diselesaikan atau mau diulur. Kalau mau selesaikan harusnya duduk bareng. Bilang ke Freeport kalau kita punya undang-undang yang harus dieksekusi. Lalu dieksekusi dan sebagainya. Itu kan tahapan kerjanya," kata Fahri, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis kemarin, 23 Februari 2017.

Kemelut Freeport dan Pemerintah Indonesia sudah berlangsung sejak lama, menyoal perpanjangan kontrak karya Freeport di Indonesia.

Namun, menurut penilaian Fahri lagi, persoalan tersebut tak segera dicari jalan keluarnya dan dibawa ke ranah politik dengan isu nasionalisme.

Fahri mencoba menyolusi, kata dia seharusnya pemerintah segera memberikan kepastian dalam perpanjangan kontrak karya Freeport.

"Bertahun-tahun melewati kasus per kasus dan DPR pernah jadi korban karena skandal itu, pernah menjatuhkan pimpinan DPR yang lama kemudian sekarang balik lagi. Cukuplah masalah ini. Selesaikan dong," kata Fahri.

Sekarang ini, Fahri beranggapan, bahwa pemerintah menggiring permasalahan Freeport ke isu nasionalisme. Padahal, yang terjadi hanya persoalan perdagangan, kata dia.

Dengan tak kunjung usainya permasalahan ini, Fahri mengatakan, akan ada banyak pekerja Indonesia di Freeport yang berpotensi di-PHK.

Hal itu dia nilai tidak kondusif di tengah perekonomian dunia yang tengah mengalami kelesuan.

Apalagi, menurut Fahri, kebijakan luar negeri Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump tak terprediksi dan cenderung mengundang kontroversi.

Jika Pemerintah Indonesia mengambil langkah ekstrem, Fahri mengkhawatirkan dapat menimbulkan situasi yang tak kondusif.

Sebelumnya, Freeport mengancam akan membawa permasalahan perpanjangan kontrak karya dengan Indonesia ke arbitrase nasional.

Ancaman itu dibuat, setelah perusahaan tambang asal Amerika Serikat itu menganggap Pemerintah Indonesia berlaku tak adil lantaran menerbitkan aturan yang mewajibkan perubahan status Kontrak Karya (KK) ke Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK).

Jika tak kunjung ada kata sepakat antara Pemerintah dan Freeport, Presiden Direktur Freeport McMoran Inc, Richard Adkerson berencana membawa permasalahan tersebut ke penyelesaian sengketa di luar peradilan umum.