Surat Pernyataan Politik Sri Bintang Pamungkas
Surat Pernyataan Politik Sri Bintang Pamungkas

RiauJOS.com, Jakarta - Sri Bintang Pamungkas menulis surat pernyataan politik di balik penjara. Surat itu ditulis tangan, dan diserahkan ke istrinya. Meski di penjara, Sri Bintang masih aktif bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi.

Istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia, datang ke Polda Metro Jaya (PMJ). Ernalia datang untuk menyampaikan surat pernyataan politik suaminya tersebut.

Dia datang untuk menjenguk suaminya yang kini mendekam di tahanan PMJ, karena disangka melakukan dugaan makar.

"Ini surat pernyataan politik, ini soal makar," ujar Ernalia sembari membagikan tulisan empat lembar pada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017 diwartakan Sindonews.

Pernyataan politik tersebut dibuat Sri Bintang dengan tulisan tangan setelah dia berada di tempat tahanan selama lebih kurang 40 hari. Ada lima poin yang ditulis Sri Bintang dalam surat pernyataan politik itu.

"Pernyataan ini tanpa mengatasnamakan siapapun, kecuali diri saya sendiri, dan dari kaca mata penglihatan saya sendiri," tulis Sri Bintang di awal surat pernyataan politiknya, Senin ini.

Sementara terkait perkembangan kasus suaminya, menurut Ernalia, berdasarkan informasi yang diperolehnya, berkas kasus suaminya akan segera dilimpahkan ke pihak kejaksaan hari ini.

Saat ini meski berada di tahanan, kondisi suaminya masih sehat. Bahkan, suaminya masih mengerjakan soal-soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat, sekarang masih mengerjakan soal ujian. Kan anak S2 di UI sekarang ujian," tuturnya.

Isi surat pernyataan politik Sri Bintang Pamungkas


Pernyataan politik ini saya buat sesudah berada di tempat tahanan selama lebih-kurang 40 (empat puluh) hari. Pernyataan ini tanpa mengatasnamakan siapapun, kecuali diri saya sendiri, dan dari kaca mata penglihatan saya sendiri.

1. Bahwa tidak ada makar atau percobaan makar dalam bentuk apapun sebagaimana dituduhkan telah terjadi sesuai dengan Pasal 107, 108, 110 dan 160/KUHP terhadap diri saya atau dan orang-orang lain yang juga dituduh, pada sekitar tanggal 2 Desember, sebelum dan sesudahnya.

2. Adanya tuduhan tersebut, yang disampaikan oleh Polri dan diketahui oleh Pemerintah Pusat/rezim Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), seharusnya dibarengi dengan keterangan Polri dan rezim Jokowi-JK tentang kejadian makar tersebut, yang meliputi:
  • Siapa pemimpin makar,
  • Peralatan apa yang digunakan untuk melakukan makar dan dari mana diperolehnya,
  • Siapa yang terlibat dan seberapa besar kekuatannya,
  • Berapa banyak massa personel yang dikerahkan,
  • Ada dan tidaknya keterlibatan angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian,
  • Sejauh mana tindakan/percobaan makar telah menghasilkan akibat/korban.

Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terjawab serta tidak ada bukti-bukti fisik yang menyertakannya, maka tuduhan makar tersebut adalah bohong.

Artinya, Polri dan rezim Jokowi-JK telah berbohong kepada rakyat, bangsa dan NKRI, serta kepada dunia, tentang adanya makar tersebut.

3. Pihak Polri sebagai pihak yang menyampaikan tuduhan makar atau percobaan makar, serta rezim Jokowi-JK yang sejauh ini menyetujui dan mendukung tuduhan makar tersebut, harus membuat pernyataan secara nasional (state of the nation), baik kepada rakyat, bangsa dan NKRI, maupun kepada dunia, bahwa tuduhan makar atau percobaan makar tersebut dicabut, karena memang tidak pernah ada, dan tidak pernah terjadi.

Bahwa dengan demikian, rezim Jokowi-JK meminta maaf kepada rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada dunia. Bahwa dengan demikian rezim Jokowi-JK juga menyatakan permintaan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada anggota masyarakat, termasuk kepada saya, yang telah menjadi tertuduh perbuatan atau percobaan makar.

Bahkan telah menahan beberapa di antara mereka, termasuk diri saya, dan dengan demikian mencabut segala tuduhan yang tidak mendasar tersebut, serta membebaskan mereka, termasuk saya, dari segala tuduhan dan penahanan, serta mengembalikan nama baik dan kehormatan mereka termasuk saya atau merehabilitasi nama baik dan kehormatan mereka semua.

4. Adalah kewajiban dari seluruh anggota rakyat Indonesia untuk selalu menilai setiap langkah dan kebijakan pemerintah atau rezim yang berkuasa beserta segala kelengkapan negara yang ada, baik dalam jajaran sipil maupun angkatan bersenjata, termasuk jajaran pemerintah di daerah-daerah di seluruh wilayah NKRI.

Upaya menilai itu, kadang kala bernada sangat keras, bahkan harus keras, dan menjadi suara oposisi yang keras pula, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum, serta dijamin oleh konstitusi UUD 1945, serta pula dinyatakan secara tegas oleh pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah itu dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia.

Penilaian yang keras dan berbentuk oposisi itu adalah hak rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban dari rezim penguasa terpilih, sebagai hak asasi yang berlaku universal di negara-negara manapun di dunia.

5. Karena itu saya, sebagai bagian dari rakyat Indonesia, apalagi sebagai orang Indonesia asli, maka selalu menggunakan hak-hak asasi tersebut. Termasuk hak beroposisi, dan melawan kebijakan dan langkah rezim yang berkuasa, sepanjang hayat dikandung badan.

Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli serta cita-cita Proklamasi 1945 akan selalu sayang dalam rangka menilai berbagai kebijakan dan langkah rezim penguasa terpilih berdasarkan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Saya dan masyarakat Indonesia umumnya berhak menolak bahkan menjatuhkan rezim penguasa terpilih, apabila mereka menyimpang dari Pancasila, konstitusi dan cita-cita kemerdekaan 1945, sebagaimana pernah kami lakukan pada masa lalu, dan sekarang terjadi pula di banyak negara di dunia. Tidak ada lagi di dunia ini the king can do no wrong apalagi yang seenaknya mempermainkan negara.

6. Saya juga akan tetap memperjuangkan kembali berlakunya UUD 1945 asli. Karena UUD hasil amandemen telah menyimpang dari dasar negara Pancasila dan cita-cita kemerdekaan 1945.

Saya akan tetap mempertahankan prinsip bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 asli) dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR berwajib mengambil alih sepenuhnya suara rakyat dan memperjuangkan suara rakyat ini di forum MPR, sebagai lembaga tertinggi negara hal itu tidak berarti suara rakyat dibuangkan oleh MPR dan saya tidak boleh bersuara, sebagaimana pernah terjadi di masa lalu suara rakyat akan terus datang bergelombang selama dunia masih berputar, dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menahan atau menolaknya.

Karena itu sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi sangat penting untuk selalu dinilai dan ditinjau ulang. Sebab, sistem kepartaian dan pemilu/pilkada yang buruk akan selalu menghasilkan perwakilan rakyat yang buruk dan rezim penguasa yang tidak berkualitas yang selalu membawa rakyat, bangsa dan negara ke arah yang salah, juga membawa rakyat ke arah kesengsaraan dan penderitaan lahir dan batin.

Sekalipun begitu kalau sistem telah baik, suara rakyat dan suara oposisi selalu tetap diperlukan dan harus tetap ada. Oleh sebab itu pula, MPR sebagai rumah rakyat, simbol dari daulat rakyat, harus selalu terbuka 24 jam (sehari), bagi siapa saja, rakyat Indonesia!

Sri Bintang Pamungkas Tulis Surat Pernyataan Politik di Balik Penjara

Surat Pernyataan Politik Sri Bintang Pamungkas
Surat Pernyataan Politik Sri Bintang Pamungkas

RiauJOS.com, Jakarta - Sri Bintang Pamungkas menulis surat pernyataan politik di balik penjara. Surat itu ditulis tangan, dan diserahkan ke istrinya. Meski di penjara, Sri Bintang masih aktif bekerja sebagai dosen di salah satu perguruan tinggi.

Istri Sri Bintang Pamungkas, Ernalia, datang ke Polda Metro Jaya (PMJ). Ernalia datang untuk menyampaikan surat pernyataan politik suaminya tersebut.

Dia datang untuk menjenguk suaminya yang kini mendekam di tahanan PMJ, karena disangka melakukan dugaan makar.

"Ini surat pernyataan politik, ini soal makar," ujar Ernalia sembari membagikan tulisan empat lembar pada wartawan di Mapolda Metro Jaya, Senin, 9 Januari 2017 diwartakan Sindonews.

Pernyataan politik tersebut dibuat Sri Bintang dengan tulisan tangan setelah dia berada di tempat tahanan selama lebih kurang 40 hari. Ada lima poin yang ditulis Sri Bintang dalam surat pernyataan politik itu.

"Pernyataan ini tanpa mengatasnamakan siapapun, kecuali diri saya sendiri, dan dari kaca mata penglihatan saya sendiri," tulis Sri Bintang di awal surat pernyataan politiknya, Senin ini.

Sementara terkait perkembangan kasus suaminya, menurut Ernalia, berdasarkan informasi yang diperolehnya, berkas kasus suaminya akan segera dilimpahkan ke pihak kejaksaan hari ini.

Saat ini meski berada di tahanan, kondisi suaminya masih sehat. Bahkan, suaminya masih mengerjakan soal-soal ujian untuk mahasiswanya. "Alhamdulillah sehat, sekarang masih mengerjakan soal ujian. Kan anak S2 di UI sekarang ujian," tuturnya.

Isi surat pernyataan politik Sri Bintang Pamungkas


Pernyataan politik ini saya buat sesudah berada di tempat tahanan selama lebih-kurang 40 (empat puluh) hari. Pernyataan ini tanpa mengatasnamakan siapapun, kecuali diri saya sendiri, dan dari kaca mata penglihatan saya sendiri.

1. Bahwa tidak ada makar atau percobaan makar dalam bentuk apapun sebagaimana dituduhkan telah terjadi sesuai dengan Pasal 107, 108, 110 dan 160/KUHP terhadap diri saya atau dan orang-orang lain yang juga dituduh, pada sekitar tanggal 2 Desember, sebelum dan sesudahnya.

2. Adanya tuduhan tersebut, yang disampaikan oleh Polri dan diketahui oleh Pemerintah Pusat/rezim Jokowi-Jusuf Kalla (Jokowi-JK), seharusnya dibarengi dengan keterangan Polri dan rezim Jokowi-JK tentang kejadian makar tersebut, yang meliputi:
  • Siapa pemimpin makar,
  • Peralatan apa yang digunakan untuk melakukan makar dan dari mana diperolehnya,
  • Siapa yang terlibat dan seberapa besar kekuatannya,
  • Berapa banyak massa personel yang dikerahkan,
  • Ada dan tidaknya keterlibatan angkatan darat, laut, udara, dan kepolisian,
  • Sejauh mana tindakan/percobaan makar telah menghasilkan akibat/korban.

Apabila pertanyaan-pertanyaan tersebut tidak terjawab serta tidak ada bukti-bukti fisik yang menyertakannya, maka tuduhan makar tersebut adalah bohong.

Artinya, Polri dan rezim Jokowi-JK telah berbohong kepada rakyat, bangsa dan NKRI, serta kepada dunia, tentang adanya makar tersebut.

3. Pihak Polri sebagai pihak yang menyampaikan tuduhan makar atau percobaan makar, serta rezim Jokowi-JK yang sejauh ini menyetujui dan mendukung tuduhan makar tersebut, harus membuat pernyataan secara nasional (state of the nation), baik kepada rakyat, bangsa dan NKRI, maupun kepada dunia, bahwa tuduhan makar atau percobaan makar tersebut dicabut, karena memang tidak pernah ada, dan tidak pernah terjadi.

Bahwa dengan demikian, rezim Jokowi-JK meminta maaf kepada rakyat, bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia, serta kepada dunia. Bahwa dengan demikian rezim Jokowi-JK juga menyatakan permintaan maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada anggota masyarakat, termasuk kepada saya, yang telah menjadi tertuduh perbuatan atau percobaan makar.

Bahkan telah menahan beberapa di antara mereka, termasuk diri saya, dan dengan demikian mencabut segala tuduhan yang tidak mendasar tersebut, serta membebaskan mereka, termasuk saya, dari segala tuduhan dan penahanan, serta mengembalikan nama baik dan kehormatan mereka termasuk saya atau merehabilitasi nama baik dan kehormatan mereka semua.

4. Adalah kewajiban dari seluruh anggota rakyat Indonesia untuk selalu menilai setiap langkah dan kebijakan pemerintah atau rezim yang berkuasa beserta segala kelengkapan negara yang ada, baik dalam jajaran sipil maupun angkatan bersenjata, termasuk jajaran pemerintah di daerah-daerah di seluruh wilayah NKRI.

Upaya menilai itu, kadang kala bernada sangat keras, bahkan harus keras, dan menjadi suara oposisi yang keras pula, sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi dan negara hukum, serta dijamin oleh konstitusi UUD 1945, serta pula dinyatakan secara tegas oleh pembukaan UUD 1945, bahwa pemerintah itu dibentuk untuk melindungi segenap tumpah darah dan bangsa Indonesia.

Penilaian yang keras dan berbentuk oposisi itu adalah hak rakyat untuk menuntut pertanggungjawaban dari rezim penguasa terpilih, sebagai hak asasi yang berlaku universal di negara-negara manapun di dunia.

5. Karena itu saya, sebagai bagian dari rakyat Indonesia, apalagi sebagai orang Indonesia asli, maka selalu menggunakan hak-hak asasi tersebut. Termasuk hak beroposisi, dan melawan kebijakan dan langkah rezim yang berkuasa, sepanjang hayat dikandung badan.

Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang asli serta cita-cita Proklamasi 1945 akan selalu sayang dalam rangka menilai berbagai kebijakan dan langkah rezim penguasa terpilih berdasarkan prinsip demokrasi dan negara hukum.

Saya dan masyarakat Indonesia umumnya berhak menolak bahkan menjatuhkan rezim penguasa terpilih, apabila mereka menyimpang dari Pancasila, konstitusi dan cita-cita kemerdekaan 1945, sebagaimana pernah kami lakukan pada masa lalu, dan sekarang terjadi pula di banyak negara di dunia. Tidak ada lagi di dunia ini the king can do no wrong apalagi yang seenaknya mempermainkan negara.

6. Saya juga akan tetap memperjuangkan kembali berlakunya UUD 1945 asli. Karena UUD hasil amandemen telah menyimpang dari dasar negara Pancasila dan cita-cita kemerdekaan 1945.

Saya akan tetap mempertahankan prinsip bahwa kedaulatan negara ada di tangan rakyat (Pasal 1 Ayat 2 UUD 1945 asli) dan dijalankan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

MPR berwajib mengambil alih sepenuhnya suara rakyat dan memperjuangkan suara rakyat ini di forum MPR, sebagai lembaga tertinggi negara hal itu tidak berarti suara rakyat dibuangkan oleh MPR dan saya tidak boleh bersuara, sebagaimana pernah terjadi di masa lalu suara rakyat akan terus datang bergelombang selama dunia masih berputar, dan tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menahan atau menolaknya.

Karena itu sistem kepartaian dan sistem pemilu menjadi sangat penting untuk selalu dinilai dan ditinjau ulang. Sebab, sistem kepartaian dan pemilu/pilkada yang buruk akan selalu menghasilkan perwakilan rakyat yang buruk dan rezim penguasa yang tidak berkualitas yang selalu membawa rakyat, bangsa dan negara ke arah yang salah, juga membawa rakyat ke arah kesengsaraan dan penderitaan lahir dan batin.

Sekalipun begitu kalau sistem telah baik, suara rakyat dan suara oposisi selalu tetap diperlukan dan harus tetap ada. Oleh sebab itu pula, MPR sebagai rumah rakyat, simbol dari daulat rakyat, harus selalu terbuka 24 jam (sehari), bagi siapa saja, rakyat Indonesia!