Aksi BEM SI 121
Aksi BEM SI 121

"Demonstrasi adalah cara kuno. Tidak salah, tapi kuno. Kita tidak perlu meniru perjuangan aktivis 98, itulah perjuangan mereka"

RiauJOS.com, Gagasan - Setelah berbagai aksi di penghujung tahun 2016, kini muncul aksi 121 yang disebut sebagai aksi bela rakyat. Aksi diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI). Mereka menganggap pemerintahan Jokowi-JK tidak becus dalam mengurus negara bahkan dianggap memeras rakyat karena naiknya harga-harga di awal tahun 2017.

Demonstrasi memang hak setiap warga negara. Kalau mahasiswa ingin turun ke jalan dan menyuarakan aspirasinya dengan berdemonstrasi, tentu itu hal yang sah dan tidak salah sama sekali. Namun dalam demonstrasi kali ini, ada yang sedikit menganggu.

Ada ancaman untuk melaksanakan reformasi jilid II jika pemerintah tak segera berbenah. Mungkin teman-teman mahasiswa ingin meniru perjuangan aktivis 98 sehingga sampai mengeluarkan kata reformasi jilid II.

Pertama kita harus menyadari bahwa aktivis mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru disebabkan oleh sistem otoritarian yang dipimpin Presiden Soeharto. Banyak orang hidup dalam penderitaan, tapi tak ada yang boleh membela mereka. Kalau membela, nyawa terancam hilang, atau paling tidak dicap PKI lalu kemudian kehidupannya dihabisi secara finansial.

Naiknya harga bahan pokok, BBM, tarif listrik, dan lain-lain, sebenarnya bukan hal baru. Sejak zaman Soeharto pun sudah ada yang namanya program pengencangan ikat pinggang. Setiap pemerintahan pasti mengalami rintangannya masing-masing. Itu hal biasa. Memimpin negeri sebesar Indonesia tidak mudah. Pasti akan selalu ada kekurangan.

Tapi apa yang membedakan dulu dan kini?


Dulu seburuk apa pun kondisi negara, kita tidak boleh bersuara. Suara kita dibungkam sementara rezim Soeharto diduga justru menikmati anggaran negara yang seharusnya disalurkan kepada rakyat. Ini yang membuat aktivis mahasiswa dulu turun ke jalan menuntut Soeharto untuk turun. Sebab, selama Soeharto masih ada, bagaimana bisa hak-hak rakyat dibela?

Kini situasinya berbeda. Berkat reformasi 98, kita memiliki pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang wajib mendengar aspirasi kita. Bahkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu pernah mengundang makan para Ketua BEM SI untuk mendengar aspirasi mereka. Kalau sudah begini, untuk apa demo?

Lagipula setelah keberadaan Mahkamah Konstitusi, setiap undang-undang yang dirasa tidak adil bisa digugat. Begitu pun dengan peraturan-peraturan lainnya di bawah undang-undang yang bisa digugat ke Mahkamah Agung. Ada sarana yang resmi untuk memperjuangkan hak rakyat.

Kalau memang benar keinginannya untuk membela rakyat, apakah dengan berdemonstrasi kemudian harga-harga tersebut menjadi turun dan rakyat menjadi sejahtera?

Jika ya, saya pun akan ikut demo. Tapi kita semua tau dan sadar bahwa ini bukan solusi. Kita bisa terlihat gagah berteriak membela hak rakyat di depan Istana dan gedung DPR, tapi sepulang dari sana, apa manfaat yang rakyat dapatkan dari teriakan kita?

Daripada menghabiskan tenaga dan waktu untuk berdemo, kenapa tidak terlibat aktif dalam program mahasiswa mengabdi di kampus agar bisa lebih dekat dan mengerti keinginan masyarakat?

Kenapa tidak memberdayakan petani, buruh, perempuan di desa-desa atau di kampung-kampung agar bisa mandiri secara ekonomi? atau bergabung dengan komunitas seperti Sabang Merauke yang mengajarkan toleransi dengan cara pertukaran pelajar?

Kenapa tidak membuat makalah atau penelitian yang berisi solusi pengendalian harga bahan pokok? atau solusi bahan bakar alternatif selain minyak mengingat cadangan minyak kita semakin menipis? Lalu berikan ke pemerintah. Bukankah dengan cara seperti ini pemerintah juga terbantu untuk menyelesaikan persoalan yang rumit ini?

Seharusnya ini yang kita pikirkan. Bukan justru berpikir untuk melakukan reformasi jilid II apalagi hendak menurunkan pemerintahan.

Sebagai mahasiswa, hendaknya kita berpikir, apa yang akan terjadi jika pemerintahan yang dipilih secara demokratis turun di tengah jalan? Apa dampaknya? Apakah negeri kita akan lebih baik? Atau jangan-jangan demokrasi kita justru akan ternoda?

Masalah negeri ini banyak. Jika ingin membela rakyat, jangan justru menambah masalah. Bantu selesaikan masalah dengan memberikan solusi. Masalah di negeri ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah.

Demonstrasi adalah cara kuno. Tidak salah, tapi kuno. Kita tidak perlu meniru perjuangan aktivis 98, itulah perjuangan mereka. Tugas kita meneruskan perjuangan mereka dengan cara-cara perjuangan yang baru. Kita mendapat gelar maha untuk menjadi intelektual seutuhnya yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat, bukan untuk berteriak-teriak tanpa manfaat.

Sumber: Qureta.com, dengan judul "Aksi BEM SI 12: Kalian Bela Apa?"

Reformasi Jilid II, Mahasiswa ingin Meniru Perjuangan Aktivis 98, tapi Apa Bedanya?

Aksi BEM SI 121
Aksi BEM SI 121

"Demonstrasi adalah cara kuno. Tidak salah, tapi kuno. Kita tidak perlu meniru perjuangan aktivis 98, itulah perjuangan mereka"

RiauJOS.com, Gagasan - Setelah berbagai aksi di penghujung tahun 2016, kini muncul aksi 121 yang disebut sebagai aksi bela rakyat. Aksi diprakarsai oleh Badan Eksekutif Mahasiswa se-Indonesia (BEM SI). Mereka menganggap pemerintahan Jokowi-JK tidak becus dalam mengurus negara bahkan dianggap memeras rakyat karena naiknya harga-harga di awal tahun 2017.

Demonstrasi memang hak setiap warga negara. Kalau mahasiswa ingin turun ke jalan dan menyuarakan aspirasinya dengan berdemonstrasi, tentu itu hal yang sah dan tidak salah sama sekali. Namun dalam demonstrasi kali ini, ada yang sedikit menganggu.

Ada ancaman untuk melaksanakan reformasi jilid II jika pemerintah tak segera berbenah. Mungkin teman-teman mahasiswa ingin meniru perjuangan aktivis 98 sehingga sampai mengeluarkan kata reformasi jilid II.

Pertama kita harus menyadari bahwa aktivis mahasiswa yang menentang rezim Orde Baru disebabkan oleh sistem otoritarian yang dipimpin Presiden Soeharto. Banyak orang hidup dalam penderitaan, tapi tak ada yang boleh membela mereka. Kalau membela, nyawa terancam hilang, atau paling tidak dicap PKI lalu kemudian kehidupannya dihabisi secara finansial.

Naiknya harga bahan pokok, BBM, tarif listrik, dan lain-lain, sebenarnya bukan hal baru. Sejak zaman Soeharto pun sudah ada yang namanya program pengencangan ikat pinggang. Setiap pemerintahan pasti mengalami rintangannya masing-masing. Itu hal biasa. Memimpin negeri sebesar Indonesia tidak mudah. Pasti akan selalu ada kekurangan.

Tapi apa yang membedakan dulu dan kini?


Dulu seburuk apa pun kondisi negara, kita tidak boleh bersuara. Suara kita dibungkam sementara rezim Soeharto diduga justru menikmati anggaran negara yang seharusnya disalurkan kepada rakyat. Ini yang membuat aktivis mahasiswa dulu turun ke jalan menuntut Soeharto untuk turun. Sebab, selama Soeharto masih ada, bagaimana bisa hak-hak rakyat dibela?

Kini situasinya berbeda. Berkat reformasi 98, kita memiliki pemerintahan yang demokratis. Pemerintahan yang wajib mendengar aspirasi kita. Bahkan Presiden Jokowi pada tahun 2015 lalu pernah mengundang makan para Ketua BEM SI untuk mendengar aspirasi mereka. Kalau sudah begini, untuk apa demo?

Lagipula setelah keberadaan Mahkamah Konstitusi, setiap undang-undang yang dirasa tidak adil bisa digugat. Begitu pun dengan peraturan-peraturan lainnya di bawah undang-undang yang bisa digugat ke Mahkamah Agung. Ada sarana yang resmi untuk memperjuangkan hak rakyat.

Kalau memang benar keinginannya untuk membela rakyat, apakah dengan berdemonstrasi kemudian harga-harga tersebut menjadi turun dan rakyat menjadi sejahtera?

Jika ya, saya pun akan ikut demo. Tapi kita semua tau dan sadar bahwa ini bukan solusi. Kita bisa terlihat gagah berteriak membela hak rakyat di depan Istana dan gedung DPR, tapi sepulang dari sana, apa manfaat yang rakyat dapatkan dari teriakan kita?

Daripada menghabiskan tenaga dan waktu untuk berdemo, kenapa tidak terlibat aktif dalam program mahasiswa mengabdi di kampus agar bisa lebih dekat dan mengerti keinginan masyarakat?

Kenapa tidak memberdayakan petani, buruh, perempuan di desa-desa atau di kampung-kampung agar bisa mandiri secara ekonomi? atau bergabung dengan komunitas seperti Sabang Merauke yang mengajarkan toleransi dengan cara pertukaran pelajar?

Kenapa tidak membuat makalah atau penelitian yang berisi solusi pengendalian harga bahan pokok? atau solusi bahan bakar alternatif selain minyak mengingat cadangan minyak kita semakin menipis? Lalu berikan ke pemerintah. Bukankah dengan cara seperti ini pemerintah juga terbantu untuk menyelesaikan persoalan yang rumit ini?

Seharusnya ini yang kita pikirkan. Bukan justru berpikir untuk melakukan reformasi jilid II apalagi hendak menurunkan pemerintahan.

Sebagai mahasiswa, hendaknya kita berpikir, apa yang akan terjadi jika pemerintahan yang dipilih secara demokratis turun di tengah jalan? Apa dampaknya? Apakah negeri kita akan lebih baik? Atau jangan-jangan demokrasi kita justru akan ternoda?

Masalah negeri ini banyak. Jika ingin membela rakyat, jangan justru menambah masalah. Bantu selesaikan masalah dengan memberikan solusi. Masalah di negeri ini adalah tanggung jawab kita bersama, bukan hanya pemerintah.

Demonstrasi adalah cara kuno. Tidak salah, tapi kuno. Kita tidak perlu meniru perjuangan aktivis 98, itulah perjuangan mereka. Tugas kita meneruskan perjuangan mereka dengan cara-cara perjuangan yang baru. Kita mendapat gelar maha untuk menjadi intelektual seutuhnya yang benar-benar bermanfaat untuk rakyat, bukan untuk berteriak-teriak tanpa manfaat.

Sumber: Qureta.com, dengan judul "Aksi BEM SI 12: Kalian Bela Apa?"