Social Items

Ketua Panwas Kampar (kanan) Martunus memberikan keterangan dihadapan  majelis DKPP, bersama Anggotanya Zainul Azis
Ketua Panwas Kampar (kanan) Martunus memberikan keterangan dihadapan  majelis DKPP, bersama Anggotanya Zainul Azis, Kamis, 22 Desember 2016 di ruang sidang kantor sekretariat Bawaslu Provinsi Riau.

RiauJOS.com, Pekanbaru - Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang etik kasus Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Kampar yang dilaporkan Pengadu, dari pasangan bakal calon bupati Kampar, Alfisyahri-Asbin Wibowo yang menduga Panwas Kabupaten Kampar tidak profesional dalam menerima laporan pelanggaran di Pilkada Kampar.

Dijadwalkan, sidang digelar Kamis, 22 Desember 2016di kantor sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, Jalan Sultan Syarif Kasim no. 119, Kota Pekanbaru, mulai pukul 09.00 WIB, namun Pihak Pengadu Terlambat hadir, sehingga majelis sidang memberikan toleransi untuk tetap hadir, dan ditunggu hingga 20 menit.

Selang beberapa jam kemudian, Pengadu datang, tapi diwakilkan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis Sidang DKPP, Ida Budhiati memimpin jalannya persidangan
Ketua Majelis Sidang DKPP, Ida Budhiati memimpin jalannya persidangan 

Ketua Mejelis Sidang, Ida Budhiati yang berasal dari unsur KPU RI, merasa kecewa atas keterlambatan pengadu, yang seharusnya hadir tepat waktu, namun molor hingga pukul 10.30 WIB.

"Mohon dihormati, sedapat mungkin tepat waktu," ujar Ida kepada Pengadu.

Sidang dugaan pelanggaran kode etik ini, pertama kali dilangsungkan pada Pilkada 2017 di Riau, yang diselenggarakan di dua daerah, yaitu di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Selanjutnya, Ketua Majelis memberikan kesepatan Pengadu dan Pihak Teradu untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari pihak Pengadu, dilanjutkan dengan perkenalan pihak Teradu dan pihak terkait, yaitu anggota KPU Kabupaten Kampar.

Kuasa hukum dari pihak Pengadu, Zamri
Kuasa hukum dari pihak Pengadu, Zamri memberikan keterangan pokok-pokok aduan kepada majelis pemeriksa DKPP

Pihak Pengadu memperkenalkan diri, pada kesempatan ini diwakilkan kuasa hukumnya, Zamri.

"Perkenalkan, nama saya Zamri, mewakili Pengadu, Alfisyahri-Asbin Wibobo," terangnya kepada majelis sidang.

Zamri memohon maaf, atas keterlambatannya dalam menghadiri persidangan, dia beralasan jarak tempuh dari Kabupaten Kampar ke Kota Pekanbaru cukup jauh, sehingga membuatnya terlambat.

Majelis Pemeriksa di persidangan etik ini, hadir empat orang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu Husnu Abadi dan Yulida Aryanti (tokoh masyarakat), Abdul Hamid (KPU Riau), dan Edy Syarifuddin (Bawaslu Riau). Mereka bertugas membantu DKPP untuk menyelesaikan kasus di daerah, seperti kasus yang berlangsung saat ini.

Zamri menjelaskan beberapa pokok pengaduan dihadapan mejelis, yang pokok pengaduannya memandang bahwa Panwas Kabupaten Kampar tidak profesional dalam memproses laporan pelanggaran.

Selanjutnya, Panwas Kampar menyatakan, pihaknya sudah bekerja profesional dan bahkan terus memberikan informasi ke Pengadu untuk menuntaskan dan menyelesaikan pengaduannya, melalui formulir seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Sidang berlangsung cukup alot, masing-masing pihak, baik Pengadu maupun Teradu mencoba memberikan penjelasan, disertai bukti-bukti tertulis untuk meyakinkan majelis bahwa aduan maupun sanggahan sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Mendengar keterangan dari kedua belah pihak, Ketua Majelis, menyimpulkan, bahwa persoalan yang dihadapi kedua belah pihak, ada pada perbedaan persepsi terkait waktu penyelesaian laporan.

Agenda sidang hari ini, untuk mendengarkan pokok aduan dan jawaban teradu. setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Ketua Mejelis menutup persidangan ini sekitar pukul 12.30 WIB, selanjutnya, hasil paparan kedua belah pihak akan diputuskan oleh majelis, untuk menilai apakah Panwas Kampar memang terbukti tidak profesinal.

Hasil keputusan majelis, akan diberitahukan kemudian, setelah masing-masing pemeriksa memberikan penilaian dan pandangan kasus etik ini.

Panwas Kampar Disidangkan Etik, Diduga Tidak Profesional

Ketua Panwas Kampar (kanan) Martunus memberikan keterangan dihadapan  majelis DKPP, bersama Anggotanya Zainul Azis
Ketua Panwas Kampar (kanan) Martunus memberikan keterangan dihadapan  majelis DKPP, bersama Anggotanya Zainul Azis, Kamis, 22 Desember 2016 di ruang sidang kantor sekretariat Bawaslu Provinsi Riau.

RiauJOS.com, Pekanbaru - Dewan Kehormatan Penyenggara Pemilu (DKPP) menggelar sidang etik kasus Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kabupaten Kampar yang dilaporkan Pengadu, dari pasangan bakal calon bupati Kampar, Alfisyahri-Asbin Wibowo yang menduga Panwas Kabupaten Kampar tidak profesional dalam menerima laporan pelanggaran di Pilkada Kampar.

Dijadwalkan, sidang digelar Kamis, 22 Desember 2016di kantor sekretariat Bawaslu Provinsi Riau, Jalan Sultan Syarif Kasim no. 119, Kota Pekanbaru, mulai pukul 09.00 WIB, namun Pihak Pengadu Terlambat hadir, sehingga majelis sidang memberikan toleransi untuk tetap hadir, dan ditunggu hingga 20 menit.

Selang beberapa jam kemudian, Pengadu datang, tapi diwakilkan Kuasa Hukumnya.

Ketua Majelis Sidang DKPP, Ida Budhiati memimpin jalannya persidangan
Ketua Majelis Sidang DKPP, Ida Budhiati memimpin jalannya persidangan 

Ketua Mejelis Sidang, Ida Budhiati yang berasal dari unsur KPU RI, merasa kecewa atas keterlambatan pengadu, yang seharusnya hadir tepat waktu, namun molor hingga pukul 10.30 WIB.

"Mohon dihormati, sedapat mungkin tepat waktu," ujar Ida kepada Pengadu.

Sidang dugaan pelanggaran kode etik ini, pertama kali dilangsungkan pada Pilkada 2017 di Riau, yang diselenggarakan di dua daerah, yaitu di Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar.

Selanjutnya, Ketua Majelis memberikan kesepatan Pengadu dan Pihak Teradu untuk memperkenalkan diri. Dimulai dari pihak Pengadu, dilanjutkan dengan perkenalan pihak Teradu dan pihak terkait, yaitu anggota KPU Kabupaten Kampar.

Kuasa hukum dari pihak Pengadu, Zamri
Kuasa hukum dari pihak Pengadu, Zamri memberikan keterangan pokok-pokok aduan kepada majelis pemeriksa DKPP

Pihak Pengadu memperkenalkan diri, pada kesempatan ini diwakilkan kuasa hukumnya, Zamri.

"Perkenalkan, nama saya Zamri, mewakili Pengadu, Alfisyahri-Asbin Wibobo," terangnya kepada majelis sidang.

Zamri memohon maaf, atas keterlambatannya dalam menghadiri persidangan, dia beralasan jarak tempuh dari Kabupaten Kampar ke Kota Pekanbaru cukup jauh, sehingga membuatnya terlambat.

Majelis Pemeriksa di persidangan etik ini, hadir empat orang Tim Pemeriksa Daerah (TPD) yang terdiri dari beberapa unsur, yaitu Husnu Abadi dan Yulida Aryanti (tokoh masyarakat), Abdul Hamid (KPU Riau), dan Edy Syarifuddin (Bawaslu Riau). Mereka bertugas membantu DKPP untuk menyelesaikan kasus di daerah, seperti kasus yang berlangsung saat ini.

Zamri menjelaskan beberapa pokok pengaduan dihadapan mejelis, yang pokok pengaduannya memandang bahwa Panwas Kabupaten Kampar tidak profesional dalam memproses laporan pelanggaran.

Selanjutnya, Panwas Kampar menyatakan, pihaknya sudah bekerja profesional dan bahkan terus memberikan informasi ke Pengadu untuk menuntaskan dan menyelesaikan pengaduannya, melalui formulir seperti yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan.

Sidang berlangsung cukup alot, masing-masing pihak, baik Pengadu maupun Teradu mencoba memberikan penjelasan, disertai bukti-bukti tertulis untuk meyakinkan majelis bahwa aduan maupun sanggahan sudah sesuai dengan aturan yang ada.

Mendengar keterangan dari kedua belah pihak, Ketua Majelis, menyimpulkan, bahwa persoalan yang dihadapi kedua belah pihak, ada pada perbedaan persepsi terkait waktu penyelesaian laporan.

Agenda sidang hari ini, untuk mendengarkan pokok aduan dan jawaban teradu. setelah mendengarkan keterangan kedua belah pihak. Ketua Mejelis menutup persidangan ini sekitar pukul 12.30 WIB, selanjutnya, hasil paparan kedua belah pihak akan diputuskan oleh majelis, untuk menilai apakah Panwas Kampar memang terbukti tidak profesinal.

Hasil keputusan majelis, akan diberitahukan kemudian, setelah masing-masing pemeriksa memberikan penilaian dan pandangan kasus etik ini.