Social Items

Wira Atmaja, "Munafik Kita Kalau Mengatakan Negeri Ini Baik-baik Saja" [screenshoot: riaubook.com]

RiauJOS.com, Pekanbaru - Dosen Departemen Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Wira Atma Hajri,S.H.,M.H dalam sebuah opini menuliskan, "Munafik kita kalau mengatakan negeri ini baik-baik saja. Negeri kita ini sedang sakit. Sakitnya komplikasi lagi. Semakin hari, semakin tak jelas," tulisnya, diterbikan melalui portal media online, RiauBook.com, Senin, 26 Desember 2016.

Wira menyoroti banyak hal, mulai dari kekacauan politik, ekonomi, hingga kewibaan Presiden Joko Widodo yang terus merosot. Berdasarkan opininya, dia merindukan sosok Presiden Joko Widodo ketika masih menjabat sebagai Walikota Solo, lebih terhormat, dan tidak seperti saat ini, banyak orang yang menghujat. Berikut kutipan lengkap opininya.

Semakin hari, semakin tak karu-karuan. Elitnya semakin tak ada malu. Politik kacau. Politik tanpa etika. Penegakan hukumpun tebang pilih. Kaya dan miskin semakin berjarak. Ekonomi di level elit semakin melangit, sedangkan di level rakyat semakin menancap ke bumi. Ironis, sungguh hal yang sangat ironis. 
Di ranah politik, sebagai contoh bahwa kacaunya politik kita dan ini fakta, di mana ketua DPR dapat naik dan turun sesuka hati. Padahal ini negara. Ini bukan perusahaan. Ini bukan milik pribadi. 
Di mana Satya Novanto dulunya mengundurkan diri dari kursi panas ketua DPR, kemudian ia digantikan oleh sejawatnya dari Golkar, Ade Komarudin namanya. Belakangan ini, Satya Novanto dilantik lagi menjadi ketua DPR. Meskipun terpaksa, meskipun dengan berat hati, Ade Komarudin pun suka tak suka terpaksa hengkang dari kursi panas itu. 
Sayangnya, semua partai di DPR anggotanya hanya diam tanpa kata. Mereka semua diam seribu bahasa. Kalau anggota DPR dari Golkar diam, masih bisa kita maklumi. Kan itu ketua umum mereka. Walaupun dengan demikian mereka tetap saja cacat secara etis.
Parahnya, lalu di mana Nasdem ketika itu? Di mana PDIP? Di mana Hanura? Di mana Demokrat? Di mana PKB? Di mana PKS? Di mana Gerindra? Di mana PPP? Dan, di mana PAN? 
Di ranah penegakan hukum, potret penegakan hukum tebang pilih dan sesuka hatipun tak terbantahkan. Sepanjang republik ini berdiri, dalam kasus penistaan agama, jangankan status terdakwa, status tersangka saja tidak ada satupun yang tidak ditahan. Semua mereka ditahan. Tapi, tidak dengan Ahok. 
Siapa Ahok? Semua orangpun tahu. Katanya negara ini, negara hukum. Katanya, setiap orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Namun lagi-lagi, itu semua konsep. Lagi-lagi itu semua hanyalah sebatas materi perkuliahan. 
Contoh lain adalah apa yang menimpa Sri Bintang Pamungkas hari ini. Tak salah, dicari-cari kesalahan. Saya mengatakan ini, sebab sedikitpun tak ada salah ketika seorang warga negara meminta kepada wakil rakyatnya untuk menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden. Ini tindakan yang konstitusional. Ini bukan makar. Tapi sayang seribu kali sayang, sang aktivispun dibenturkan dengan pasal makar. Ia pun ditahan di jeruji besi, meskipun statusnya masih tersangka. Semoga Allah menguatkannya. Sebab Dia tak tidur dan tak akan pernah tidur. 
Bandingkan dengan orang-orang yang dekat dengan penguasa. Polisi hanya terdiam dan hanya diam ketika ada pelanggaran terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kenderaan Bermotor. Di mana pada hari itu (4 Desember 2016) dinodai oleh aktivitas politik. Bendera partai berkibar. Kaos menguning dan membiru. 
Beberapa ketua umum partai pendukung penguasapun berorasi di situ. Padahal itu hal yang terlarang dilakukan karena setiap hari Ahad jam 06.00 s/d 11.00 adalah hari bebas kenderaan. Tidak boleh ada aktivitas politik pada waktu itu. Dan, sampai hari inipun tidak diproses. Padahal pelanggarannya itu sungguh amat sangat jelas. 
Di bidang ekonomi, di mana asing dan para benalu bangsa menguasai aset-aset vital di republik ini. Properti, perbankan, perkebunan, pertambangan, dan seterusnya tidak lagi dalam rawatan anak bangsa. Bahkan, 70 persen tanah di Jakarta di bawah pemilikan benalu bangsa. Ritail raksasa merajalela. Pemodal semakin menyirami "raja-raja", termasuk "raja-raja kecil" di daerah. 
Alfamart dan Indomart menjadi semakin-semakin. Langka kepala daerah mengerem pemberian izinnya. Ini fakta. Ini bukan dongeng. 
Terakhir yang ingin saya soroti dalam artikel ini dan ini sungguh amat sangat serius, yaitu mengenai kewibawaan Presiden. Munafik kita kalau mengatakan negara ini semakin berwibawa di bawah kepemimpinan Jokowi. 
Negara ini kehilangan kewibawaannya. Jokowi kehilangan marwah kebesarannya. Bagi saya, Jokowi lebih dihormati ketika menjadi Walikota Solo dibandingkan dengan posisinya saat ini. Di sana sini orang-orang menghujatnya. 
Di sana sini cercaan. Di sana sini muncul ketidakpercayaaan terlebih lagi berbicara mengenai Jokowi dan Cina. Ini jangan salahkan rakyat berbuat begitu, Pak. Kembalilah seperti yang dulu lagi. Sebab dulunya Bapak pernah dipuja-puji di sana-sini. Bak kata pepatah, "kalau tak ada asap, tak akan ada api".

Sumber: riaubook.com, dengan judul opini "Munafik Kita Kalau Mengatakan Negeri Ini Baik-baik Saja"

Seorang Dosen Bilang, 'Negara ini sedang sakit, sakitnya komplikasi, semakin hari semakin tak jelas..'

Wira Atmaja, "Munafik Kita Kalau Mengatakan Negeri Ini Baik-baik Saja" [screenshoot: riaubook.com]

RiauJOS.com, Pekanbaru - Dosen Departemen Ketatanegaraan Fakultas Hukum Universitas Islam Riau, Wira Atma Hajri,S.H.,M.H dalam sebuah opini menuliskan, "Munafik kita kalau mengatakan negeri ini baik-baik saja. Negeri kita ini sedang sakit. Sakitnya komplikasi lagi. Semakin hari, semakin tak jelas," tulisnya, diterbikan melalui portal media online, RiauBook.com, Senin, 26 Desember 2016.

Wira menyoroti banyak hal, mulai dari kekacauan politik, ekonomi, hingga kewibaan Presiden Joko Widodo yang terus merosot. Berdasarkan opininya, dia merindukan sosok Presiden Joko Widodo ketika masih menjabat sebagai Walikota Solo, lebih terhormat, dan tidak seperti saat ini, banyak orang yang menghujat. Berikut kutipan lengkap opininya.

Semakin hari, semakin tak karu-karuan. Elitnya semakin tak ada malu. Politik kacau. Politik tanpa etika. Penegakan hukumpun tebang pilih. Kaya dan miskin semakin berjarak. Ekonomi di level elit semakin melangit, sedangkan di level rakyat semakin menancap ke bumi. Ironis, sungguh hal yang sangat ironis. 
Di ranah politik, sebagai contoh bahwa kacaunya politik kita dan ini fakta, di mana ketua DPR dapat naik dan turun sesuka hati. Padahal ini negara. Ini bukan perusahaan. Ini bukan milik pribadi. 
Di mana Satya Novanto dulunya mengundurkan diri dari kursi panas ketua DPR, kemudian ia digantikan oleh sejawatnya dari Golkar, Ade Komarudin namanya. Belakangan ini, Satya Novanto dilantik lagi menjadi ketua DPR. Meskipun terpaksa, meskipun dengan berat hati, Ade Komarudin pun suka tak suka terpaksa hengkang dari kursi panas itu. 
Sayangnya, semua partai di DPR anggotanya hanya diam tanpa kata. Mereka semua diam seribu bahasa. Kalau anggota DPR dari Golkar diam, masih bisa kita maklumi. Kan itu ketua umum mereka. Walaupun dengan demikian mereka tetap saja cacat secara etis.
Parahnya, lalu di mana Nasdem ketika itu? Di mana PDIP? Di mana Hanura? Di mana Demokrat? Di mana PKB? Di mana PKS? Di mana Gerindra? Di mana PPP? Dan, di mana PAN? 
Di ranah penegakan hukum, potret penegakan hukum tebang pilih dan sesuka hatipun tak terbantahkan. Sepanjang republik ini berdiri, dalam kasus penistaan agama, jangankan status terdakwa, status tersangka saja tidak ada satupun yang tidak ditahan. Semua mereka ditahan. Tapi, tidak dengan Ahok. 
Siapa Ahok? Semua orangpun tahu. Katanya negara ini, negara hukum. Katanya, setiap orang punya kedudukan yang sama di mata hukum. Namun lagi-lagi, itu semua konsep. Lagi-lagi itu semua hanyalah sebatas materi perkuliahan. 
Contoh lain adalah apa yang menimpa Sri Bintang Pamungkas hari ini. Tak salah, dicari-cari kesalahan. Saya mengatakan ini, sebab sedikitpun tak ada salah ketika seorang warga negara meminta kepada wakil rakyatnya untuk menggelar sidang istimewa untuk memberhentikan Presiden. Ini tindakan yang konstitusional. Ini bukan makar. Tapi sayang seribu kali sayang, sang aktivispun dibenturkan dengan pasal makar. Ia pun ditahan di jeruji besi, meskipun statusnya masih tersangka. Semoga Allah menguatkannya. Sebab Dia tak tidur dan tak akan pernah tidur. 
Bandingkan dengan orang-orang yang dekat dengan penguasa. Polisi hanya terdiam dan hanya diam ketika ada pelanggaran terhadap Perda Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kenderaan Bermotor. Di mana pada hari itu (4 Desember 2016) dinodai oleh aktivitas politik. Bendera partai berkibar. Kaos menguning dan membiru. 
Beberapa ketua umum partai pendukung penguasapun berorasi di situ. Padahal itu hal yang terlarang dilakukan karena setiap hari Ahad jam 06.00 s/d 11.00 adalah hari bebas kenderaan. Tidak boleh ada aktivitas politik pada waktu itu. Dan, sampai hari inipun tidak diproses. Padahal pelanggarannya itu sungguh amat sangat jelas. 
Di bidang ekonomi, di mana asing dan para benalu bangsa menguasai aset-aset vital di republik ini. Properti, perbankan, perkebunan, pertambangan, dan seterusnya tidak lagi dalam rawatan anak bangsa. Bahkan, 70 persen tanah di Jakarta di bawah pemilikan benalu bangsa. Ritail raksasa merajalela. Pemodal semakin menyirami "raja-raja", termasuk "raja-raja kecil" di daerah. 
Alfamart dan Indomart menjadi semakin-semakin. Langka kepala daerah mengerem pemberian izinnya. Ini fakta. Ini bukan dongeng. 
Terakhir yang ingin saya soroti dalam artikel ini dan ini sungguh amat sangat serius, yaitu mengenai kewibawaan Presiden. Munafik kita kalau mengatakan negara ini semakin berwibawa di bawah kepemimpinan Jokowi. 
Negara ini kehilangan kewibawaannya. Jokowi kehilangan marwah kebesarannya. Bagi saya, Jokowi lebih dihormati ketika menjadi Walikota Solo dibandingkan dengan posisinya saat ini. Di sana sini orang-orang menghujatnya. 
Di sana sini cercaan. Di sana sini muncul ketidakpercayaaan terlebih lagi berbicara mengenai Jokowi dan Cina. Ini jangan salahkan rakyat berbuat begitu, Pak. Kembalilah seperti yang dulu lagi. Sebab dulunya Bapak pernah dipuja-puji di sana-sini. Bak kata pepatah, "kalau tak ada asap, tak akan ada api".

Sumber: riaubook.com, dengan judul opini "Munafik Kita Kalau Mengatakan Negeri Ini Baik-baik Saja"