Sehari setelah keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 56 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non Muslim, sejumlah aktivis dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI melakukan sosialisasi fatwa tersebut di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Kamis, 15 Desember 2016 [www.eramuslim.com]

RiauJOS.com, Jakarta - Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta Pemerintah turun tangan mencegah pemaksaan pemakaian atribut nonmuslim. Ma'ruf menyatakan akidah seorang muslim harus dijaga dengan tak mengenakan atribut nonmuslim.

"Kami minta pemerintah jangan ada paksaan. Pemerintah harus mencegah, mengawasi pihak yang melakukan pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai Muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Muslim. Ini rekomendasi ke pemerintah," ungkap Ma'ruf saat konferensi pers di Gedung MUI, Jl Proklamasi No 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2016 diwartakan news.detik.com sekitar pukul 17.00 WIB.

Ma'ruf menegaskan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 menjaga umat muslim menjaga akidahnya. Umat agama lain diminta menghormati hal tersebut

"Secara jelas fatwa tersebut ditujukan kepada umat Islam agar menjaga akidah. Menggunakan atribut nonkmuslim melanggar akidah. Penggunaan atribut bagian dari kebhinekaan, tetapi umat Islam ya umat Islam, umat nonmuslim ya nonmuslim. Makna kebhinekaan adalah kesadaran dalam menjalankan kewajiban. Maka dari itu, umat Islam saling menghormati kepercayaan setiap agama," lanjut Ma'ruf.

Sementara soal aksi ormas, Ma'ruf mengatakan sweeping merupakan pemahaman fatwa secara tidak tepat. Dia meminta kepada pihak berwajib untuk menanggulangi hal tersebut.

"Sweeping itu memahami fatwa secara tidak tepat. Fatwa menyatakan pendapat, eksekusi oleh penegak hukum. Antisipasi kami imbau kepada ormas tidak boleh ada sweeping, kami minta pihak keamanan mencegah hal itu. Kita berharap kepada pemilik perusahaan agar tidak lagi memaksa masyarakat," ujar Ma'ruf.

MUI akan terus berkomunikasi dengan pihak yang berwenang agar fatwa Nomor 56 Tahun 2016 dapat dijadikan regulasi. Dengan adanya aturan yang jelas, menurut Ma'ruf, hal tersebut dapat mencegah aksi sweeping oleh organisasi masyarakat (ormas) di lain waktu.

"Kita akan terus komunikasi dengan pihak otoritas, kita ingin ada aturan baku. Walaupun masih fatwa, ini dapat dijadikan regulasi dan sudah memiliki konsekuensi. Kalau ada regulasi, itu lebih tertib dan terjaga dan tidak perlu lagi ada sweeping. Kita berharap itu menjadikan aturan baku," paparnya.

5 Orang yang Ditangkap Saat Sweeping di Solo Ditetapkan Jadi Tersangka


Lima orang yang ditangkap karena penganiayaan dan pengerusakan di restoran Social Kitchen, Solo, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Tengah.

"Saat ini sedang diperiksa sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes (Pol) Djarod Padakova kepada detikcom, Selasa sore, 20 Desember 2016.

Djarod menjelaskan, kepolisian masih mendalami motif aksi dari para tersangka. Jika terbukti mereka bersama-sama melakukan penganiayaan kepada pengunjung restoran dan merusak barang di sana, maka proses hukum berlanjut.

"Sedang dilakukan interogasi dan pemeriksaan. Dugaan penganiayaan dan pengerusakan bersama-sama. Kalau terbukti ya (terancam pasal) 170 KUHP," tandasnya.

Sebanyak 4 orang diduga anggota Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dan seorang pengacara ditangkap polisi. Kelimanya berinisial EL, JS (pengacara LUIS), ES, YS dan SA. Mereka ditangkap terkait sweeping yang dilakukan pada Minggu lalu, 18 Desember.

Penangkapan kelimanya dilakukan Tim Resmob Subdit 3 Jatanras dan Subdit 1 Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng di lokasi terpisah.


Sumber:
  • news.detik.com, dengan judul "MUI Minta Fatwa Haram Memakai Atribut Nonmuslim Dijadikan Aturan Resmi"
  • news.detik.com, dengan judul "5 Orang yang Ditangkap Saat Sweeping di Solo Ditetapkan Jadi Tersangka"

MUI Minta Pemerintah Turun Tangan Cegah Pemaksaan Atribut Nonmuslim

Sehari setelah keluarnya Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No 56 tentang Hukum Menggunakan Atribut Keagamaan Non Muslim, sejumlah aktivis dari Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI melakukan sosialisasi fatwa tersebut di salah satu pusat perbelanjaan di Kota Bogor, Kamis, 15 Desember 2016 [www.eramuslim.com]

RiauJOS.com, Jakarta - Ketua umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Ma'ruf Amin meminta Pemerintah turun tangan mencegah pemaksaan pemakaian atribut nonmuslim. Ma'ruf menyatakan akidah seorang muslim harus dijaga dengan tak mengenakan atribut nonmuslim.

"Kami minta pemerintah jangan ada paksaan. Pemerintah harus mencegah, mengawasi pihak yang melakukan pemaksaan, dan tekanan kepada pegawai Muslim untuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan ajaran Muslim. Ini rekomendasi ke pemerintah," ungkap Ma'ruf saat konferensi pers di Gedung MUI, Jl Proklamasi No 51, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa, 20 Desember 2016 diwartakan news.detik.com sekitar pukul 17.00 WIB.

Ma'ruf menegaskan dikeluarkannya fatwa MUI Nomor 56 Tahun 2016 menjaga umat muslim menjaga akidahnya. Umat agama lain diminta menghormati hal tersebut

"Secara jelas fatwa tersebut ditujukan kepada umat Islam agar menjaga akidah. Menggunakan atribut nonkmuslim melanggar akidah. Penggunaan atribut bagian dari kebhinekaan, tetapi umat Islam ya umat Islam, umat nonmuslim ya nonmuslim. Makna kebhinekaan adalah kesadaran dalam menjalankan kewajiban. Maka dari itu, umat Islam saling menghormati kepercayaan setiap agama," lanjut Ma'ruf.

Sementara soal aksi ormas, Ma'ruf mengatakan sweeping merupakan pemahaman fatwa secara tidak tepat. Dia meminta kepada pihak berwajib untuk menanggulangi hal tersebut.

"Sweeping itu memahami fatwa secara tidak tepat. Fatwa menyatakan pendapat, eksekusi oleh penegak hukum. Antisipasi kami imbau kepada ormas tidak boleh ada sweeping, kami minta pihak keamanan mencegah hal itu. Kita berharap kepada pemilik perusahaan agar tidak lagi memaksa masyarakat," ujar Ma'ruf.

MUI akan terus berkomunikasi dengan pihak yang berwenang agar fatwa Nomor 56 Tahun 2016 dapat dijadikan regulasi. Dengan adanya aturan yang jelas, menurut Ma'ruf, hal tersebut dapat mencegah aksi sweeping oleh organisasi masyarakat (ormas) di lain waktu.

"Kita akan terus komunikasi dengan pihak otoritas, kita ingin ada aturan baku. Walaupun masih fatwa, ini dapat dijadikan regulasi dan sudah memiliki konsekuensi. Kalau ada regulasi, itu lebih tertib dan terjaga dan tidak perlu lagi ada sweeping. Kita berharap itu menjadikan aturan baku," paparnya.

5 Orang yang Ditangkap Saat Sweeping di Solo Ditetapkan Jadi Tersangka


Lima orang yang ditangkap karena penganiayaan dan pengerusakan di restoran Social Kitchen, Solo, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka. Kelimanya masih menjalani pemeriksaan di Mapolda Jawa Tengah.

"Saat ini sedang diperiksa sebagai tersangka," kata Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes (Pol) Djarod Padakova kepada detikcom, Selasa sore, 20 Desember 2016.

Djarod menjelaskan, kepolisian masih mendalami motif aksi dari para tersangka. Jika terbukti mereka bersama-sama melakukan penganiayaan kepada pengunjung restoran dan merusak barang di sana, maka proses hukum berlanjut.

"Sedang dilakukan interogasi dan pemeriksaan. Dugaan penganiayaan dan pengerusakan bersama-sama. Kalau terbukti ya (terancam pasal) 170 KUHP," tandasnya.

Sebanyak 4 orang diduga anggota Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) dan seorang pengacara ditangkap polisi. Kelimanya berinisial EL, JS (pengacara LUIS), ES, YS dan SA. Mereka ditangkap terkait sweeping yang dilakukan pada Minggu lalu, 18 Desember.

Penangkapan kelimanya dilakukan Tim Resmob Subdit 3 Jatanras dan Subdit 1 Keamanan Negara Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jateng di lokasi terpisah.


Sumber:
  • news.detik.com, dengan judul "MUI Minta Fatwa Haram Memakai Atribut Nonmuslim Dijadikan Aturan Resmi"
  • news.detik.com, dengan judul "5 Orang yang Ditangkap Saat Sweeping di Solo Ditetapkan Jadi Tersangka"