Atribut Natal [www.bringislam.web.id]

RiauJOS.com, Jakarta - Penggunaan atribut Natal jadi bahan debat tahunan di Indonesia. MUI akhirnya mengeluarkan fatwa terkait hal tersebut. Apa kata MUI?

"Menggunakan atribut keagamaan nonmuslim adalah haram. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan nonmuslim adalah haram," ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam, membacakan fatwa tersebut, diwartakan news.detik.com, Rabu lalu, 14 Desember 2016.

Asrorun mengatakan, atribut keagamaan yang dimaksud adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

"Ada sejumlah pertimbangan yang diambil," kata Asrorun.

Berikut isi poin dalam kategori 'menimbang':

a. bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka;

b. bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim guna dijadikan pedoman.

MUI: Sosialisasi Fatwa Atribut Natal Jangan Diikuti Razia


Sementara, nasional.tempo.co mewartakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin memastikan MUI tidak meminta Front Pembela Islam melakukan sosialiasi fatwa atribut Natal diikuti dengan razia. MUI menegaskan tidak menghendaki adanya razia.

"Razia tidak masuk pertimbangan Majelis Ulama Indonesia," ujar Ma'ruf saat ditemui seusai sosialisasi desain terbaru uang rupiah di Bank Indonesia, Senin, 19 Desember 2016.

FPI melakukan sosialisasi fatwa MUI tentang larangan muslim menggunakan atribut Natal pada akhir pekan lalu. Hal itu membuat resah sejumlah pihak karena tertulis kata "sweeping" pada pemberitahuan sosialisasi yang beredar.

Meski begitu, kegiatan itu tidak berakhir seperti yang ditakutkan, yaitu kekerasan atau razia. Di Surabaya, misalnya, aksi berjalan lancar karena dikawal ketat 200 polisi dari unit Sabara, Dalmas, dan Brimob Polda Jatim.

Ma'ruf melanjutkan bahwa kemungkinan razia bisa diminimalisir apabila fatwa itu langsung diaplikasikan. Dengan begitu, tidak perlu ada sosialisasi-sosiliasi yang berpotensi berujung razia.


"Kami minta pihak keamanan dan perusahaan langsung merespon itu dengan baik. Langsung diaplikasi saja. Seperti di Bekasi, saya lihat pada merespon," ujar Ma'ruf.


Ditanya kenapa baru sekarang mengeluarkan fatwa itu, Ma'ruf menyatakan hal itu karena desakan masyarakat. Lagipula, kata ia, sudah lama direncanakan. "Banyak permintaan dari masyarakat. Ada keluhan dan desakan. Ya, akhirnya, keluar fatwa itu."


Sumber: 
  • news.detik.com, dengan judul "Fatwa MUI: Gunakan Atribut Keagamaan Nonmuslim Hukumnya Haram"
  • nasional.tempo.co, dengan judul "MUI: Sosialisasi Fatwa Atribut Natal Jangan Diikuti Razia"

MUI keluarkan Fatwa Menggunakan Atribut Keagamaan nonmuslim adalah Haram

Atribut Natal [www.bringislam.web.id]

RiauJOS.com, Jakarta - Penggunaan atribut Natal jadi bahan debat tahunan di Indonesia. MUI akhirnya mengeluarkan fatwa terkait hal tersebut. Apa kata MUI?

"Menggunakan atribut keagamaan nonmuslim adalah haram. Mengajak dan/atau memerintahkan penggunaan atribut keagamaan nonmuslim adalah haram," ujar Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam, membacakan fatwa tersebut, diwartakan news.detik.com, Rabu lalu, 14 Desember 2016.

Asrorun mengatakan, atribut keagamaan yang dimaksud adalah sesuatu yang dipakai dan digunakan sebagai identitas, ciri khas atau tanda tertentu dari suatu agama dan/atau umat beragama tertentu, baik terkait dengan keyakinan, ritual ibadah, maupun tradisi dari agama tertentu.

"Ada sejumlah pertimbangan yang diambil," kata Asrorun.

Berikut isi poin dalam kategori 'menimbang':

a. bahwa di masyarakat terjadi fenomena di mana saat peringatan hari besar agama non-Islam, sebagian umat Islam atas nama toleransi dan persahabatan, menggunakan atribut dan/atau simbol keagamaan nonmuslim yang berdampak pada siar keagamaan mereka;

b. bahwa untuk memeriahkan kegiatan keagamaan non-Islam, ada sebagian pemilik usaha seperti hotel, super market, departemen store, restoran dan lain sebagainya, bahkan kantor pemerintahan mengharuskan karyawannya, termasuk yang muslim untuk menggunakan atribut keagamaan dari non-muslim;

c. bahwa terhadap masalah tersebut, muncul pertanyaan mengenai hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim;

d. bahwa oleh karena itu dipandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum menggunakan atribut keagamaan non-muslim guna dijadikan pedoman.

MUI: Sosialisasi Fatwa Atribut Natal Jangan Diikuti Razia


Sementara, nasional.tempo.co mewartakan, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ma'ruf Amin memastikan MUI tidak meminta Front Pembela Islam melakukan sosialiasi fatwa atribut Natal diikuti dengan razia. MUI menegaskan tidak menghendaki adanya razia.

"Razia tidak masuk pertimbangan Majelis Ulama Indonesia," ujar Ma'ruf saat ditemui seusai sosialisasi desain terbaru uang rupiah di Bank Indonesia, Senin, 19 Desember 2016.

FPI melakukan sosialisasi fatwa MUI tentang larangan muslim menggunakan atribut Natal pada akhir pekan lalu. Hal itu membuat resah sejumlah pihak karena tertulis kata "sweeping" pada pemberitahuan sosialisasi yang beredar.

Meski begitu, kegiatan itu tidak berakhir seperti yang ditakutkan, yaitu kekerasan atau razia. Di Surabaya, misalnya, aksi berjalan lancar karena dikawal ketat 200 polisi dari unit Sabara, Dalmas, dan Brimob Polda Jatim.

Ma'ruf melanjutkan bahwa kemungkinan razia bisa diminimalisir apabila fatwa itu langsung diaplikasikan. Dengan begitu, tidak perlu ada sosialisasi-sosiliasi yang berpotensi berujung razia.


"Kami minta pihak keamanan dan perusahaan langsung merespon itu dengan baik. Langsung diaplikasi saja. Seperti di Bekasi, saya lihat pada merespon," ujar Ma'ruf.


Ditanya kenapa baru sekarang mengeluarkan fatwa itu, Ma'ruf menyatakan hal itu karena desakan masyarakat. Lagipula, kata ia, sudah lama direncanakan. "Banyak permintaan dari masyarakat. Ada keluhan dan desakan. Ya, akhirnya, keluar fatwa itu."


Sumber: 
  • news.detik.com, dengan judul "Fatwa MUI: Gunakan Atribut Keagamaan Nonmuslim Hukumnya Haram"
  • nasional.tempo.co, dengan judul "MUI: Sosialisasi Fatwa Atribut Natal Jangan Diikuti Razia"