Social Items

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy

RiauJOS.com, Jakarta - Hasil seleksi tahap II Pansel Pemerintah terhadap anggota KPU RI dan Bawaslu RI, menghasilkan 36 calon KPU RI dan 22 calon Bawaslu RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menilai masih ada kekurangan dari hasil seleksi ini.

[Baca: Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Tahap II]

Beberapa dari mereka terdiri dari anggota Bawaslu, mantan pejabat pemerintah, dan banyak yang dari KPUD seluruh Indonesia, dan profesi lainnya. Namun, Ketua Pansus Penyelenggaraan Pemilu DPR RI itu menyatakan, calon-calon tersebut memiliki satu catatan yang mengecewakan pada rekrutmen calon anggota KPU RI ini.

Hal itu karena tidak ada calon yang berlatar belakang teknik informatika atau ahli di bidang IT. "Padahal, kita sedang mendorong KPU kedepan kuat basis teknologinya, terutama untuk menyongsong pemilu berbasis elektronik, data base yang bisa dipertanggungjawabkan, serta sistim penghitungan yang juga berbasis elektronik," ucap Lukman, dalam siaran persnya, Senin, 26 Desember 2016.

Sementara untuk Bawaslu, calon yang ada cukup adil, karena latar belakang yang berhasil lolos seleksi tahap II ini banyak dari praktisi hukum dan ada yang berlatar belakang teknologi. Menurutnya, kebutuhan Bawaslu kedepan, yang kewenangannya bertambah luas sebagai lembaga, bukan saja bertugas mengawasi. Tetapi juga menjalankan kewenangan peradilan pemilu, sehingga membutuhkan anggota Bawaslu yang paham acara persidangan, dan kuat di bidang pengawasan dan advokasi. Serta mampu memanfaatkan perangkat teknologi untuk memudahkan pengawasan secara luas.

DPR Bisa Tolak Hasil Seleksi Pansel Anggota KPU dan Bawaslu


DPR mengapresiasi hasil seleksi tahap dua calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022.

Kendati demikian, bukan berarti Komisi II DPR nantinya akan begitu saja menerima hasil seleksi. Bahkan, bisa saja hasil seleksi pansel bisa ditolak Komisi II DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, hasil seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk pemerintah bisa ditolak Komisi II DPR.

Lukman mengungkapkan ada tiga alasan DPR menolak hasil pansel. Pertama, ‎apabila anggota pansel tersangkut persoalan hukum, misalnya menjabat sebagai penyelenggara pemilu saat ini, berstatus komisaris pada BUMN dan terdaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

‎"Ini dianggap bertentangan dengan semangat UU. Kalau panselnya sarat kepentingan, hasilnya pasti juga punya konflik kepentingan," ujar Lukman dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Desember 2016 diwartakan nasional.sindonews.com

Kata Lukman, bila ditemukan ada komunikasi intensif anggota pansel dengan calon, termasuk tim yang ditunjuk oleh pansel untuk melakukan penilaian administratif.

"Temuan ini menjadi persoalan dan mengulang praktik yang melanggar etika seperti rekrutmen ORI (Ombudsman Republik Indonesia) setahun lalu yang mengakibatkan seluruh calon dikembalikan Komisi II ke Setneg," tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Alasan ketiga, kata Lukman, ada norma yang berbeda antara UU lama dan RUU baru terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu, misalnya dari sisi persyaratan usia, pendidikan, dan jumlah keanggotaan, serta syarat-syarat yang harus disesuaikan dengan perkembangan kewenangan tambahan dari KPU dan Bawaslu.

Menurut Ketua Pansus RUU Pemilu ini, norma berbeda ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan pada kemudian hari. Bila hal tersebut terjadi, calon anggota KPU dan Bawaslu terpilih dianggap tidak sesuai kebutuhan Pemilu 2019.

"Terhadap soal ini ada yang mengusulkan, sebaiknya rekrutmen ditunda sampai lahirnya UU baru, sehingga bisa sesuai dengan semangatnya. Jika untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pemilu yang sudah habis jabatannya, sebenarnya bisa diperpanjang terlebih dahulu," tuturnya.

Sumber:

Hasil Seleksi Tahap II Anggota KPU dan Bawaslu Ada yang Kurang dan Bisa Ditolak

Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy
Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy

RiauJOS.com, Jakarta - Hasil seleksi tahap II Pansel Pemerintah terhadap anggota KPU RI dan Bawaslu RI, menghasilkan 36 calon KPU RI dan 22 calon Bawaslu RI. Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy menilai masih ada kekurangan dari hasil seleksi ini.

[Baca: Pengumuman Hasil Seleksi Anggota KPU dan Bawaslu Tahap II]

Beberapa dari mereka terdiri dari anggota Bawaslu, mantan pejabat pemerintah, dan banyak yang dari KPUD seluruh Indonesia, dan profesi lainnya. Namun, Ketua Pansus Penyelenggaraan Pemilu DPR RI itu menyatakan, calon-calon tersebut memiliki satu catatan yang mengecewakan pada rekrutmen calon anggota KPU RI ini.

Hal itu karena tidak ada calon yang berlatar belakang teknik informatika atau ahli di bidang IT. "Padahal, kita sedang mendorong KPU kedepan kuat basis teknologinya, terutama untuk menyongsong pemilu berbasis elektronik, data base yang bisa dipertanggungjawabkan, serta sistim penghitungan yang juga berbasis elektronik," ucap Lukman, dalam siaran persnya, Senin, 26 Desember 2016.

Sementara untuk Bawaslu, calon yang ada cukup adil, karena latar belakang yang berhasil lolos seleksi tahap II ini banyak dari praktisi hukum dan ada yang berlatar belakang teknologi. Menurutnya, kebutuhan Bawaslu kedepan, yang kewenangannya bertambah luas sebagai lembaga, bukan saja bertugas mengawasi. Tetapi juga menjalankan kewenangan peradilan pemilu, sehingga membutuhkan anggota Bawaslu yang paham acara persidangan, dan kuat di bidang pengawasan dan advokasi. Serta mampu memanfaatkan perangkat teknologi untuk memudahkan pengawasan secara luas.

DPR Bisa Tolak Hasil Seleksi Pansel Anggota KPU dan Bawaslu


DPR mengapresiasi hasil seleksi tahap dua calon anggota Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) periode 2017-2022.

Kendati demikian, bukan berarti Komisi II DPR nantinya akan begitu saja menerima hasil seleksi. Bahkan, bisa saja hasil seleksi pansel bisa ditolak Komisi II DPR.

Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy mengatakan, hasil seleksi calon anggota KPU dan Bawaslu oleh Panitia Seleksi (Pansel) yang dibentuk pemerintah bisa ditolak Komisi II DPR.

Lukman mengungkapkan ada tiga alasan DPR menolak hasil pansel. Pertama, ‎apabila anggota pansel tersangkut persoalan hukum, misalnya menjabat sebagai penyelenggara pemilu saat ini, berstatus komisaris pada BUMN dan terdaftar sebagai pegawai negeri sipil (PNS).

‎"Ini dianggap bertentangan dengan semangat UU. Kalau panselnya sarat kepentingan, hasilnya pasti juga punya konflik kepentingan," ujar Lukman dalam keterangan tertulis, Senin, 26 Desember 2016 diwartakan nasional.sindonews.com

Kata Lukman, bila ditemukan ada komunikasi intensif anggota pansel dengan calon, termasuk tim yang ditunjuk oleh pansel untuk melakukan penilaian administratif.

"Temuan ini menjadi persoalan dan mengulang praktik yang melanggar etika seperti rekrutmen ORI (Ombudsman Republik Indonesia) setahun lalu yang mengakibatkan seluruh calon dikembalikan Komisi II ke Setneg," tutur politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini.

Alasan ketiga, kata Lukman, ada norma yang berbeda antara UU lama dan RUU baru terhadap calon anggota KPU dan Bawaslu, misalnya dari sisi persyaratan usia, pendidikan, dan jumlah keanggotaan, serta syarat-syarat yang harus disesuaikan dengan perkembangan kewenangan tambahan dari KPU dan Bawaslu.

Menurut Ketua Pansus RUU Pemilu ini, norma berbeda ini dikhawatirkan akan menimbulkan persoalan pada kemudian hari. Bila hal tersebut terjadi, calon anggota KPU dan Bawaslu terpilih dianggap tidak sesuai kebutuhan Pemilu 2019.

"Terhadap soal ini ada yang mengusulkan, sebaiknya rekrutmen ditunda sampai lahirnya UU baru, sehingga bisa sesuai dengan semangatnya. Jika untuk memenuhi kebutuhan penyelenggara pemilu yang sudah habis jabatannya, sebenarnya bisa diperpanjang terlebih dahulu," tuturnya.

Sumber: