Suasana sidang sengketa di kantor sekretariat Panwas Kota Pekanbaru, beberapa hari yang lalu
Suasana sidang sengketa di kantor sekretariat Panwas Kota Pekanbaru, beberapa hari yang lalu

RiauJOS.com, Pekanbaru - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru sampai kabar ini diwartakan masih menilai bahwa Said Usman Abdullah (SUA) yang merupakan pasangan bakal calon Walikota Pekanbaru, Dastrayani Bibra tak memenuhi syarat kesehatan untuk menjadi calon wakil walikota Pekanbaru pada Pilkada serentak Februari 2017 mendatang.

KPU Kota Pekanbaru memberi seluruh jawaban atas berkas permohonan salah satu bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekanbaru dalam sidang perkara penyelesaian sengketa penetapan pasangan calon di Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Pekanbaru Nomor Perkara: 01/PS/PWSL.PKB.04.01/10/2016 dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPU Kota Pekanbaru.

"Kita tetap konsisten pada sikap, bahwa salah satu bakal calon dari pasangan Dastrayani Bibra dan Said Usman Abdullah tak memenuhi syarat kesehatan," kata Ketua KPU Pekanbaru, Amiruddin Sijaya, Senin, 31 Oktober 2016 diwartakan riauonline.co

"Dan dalam hasil pemeriksaan kesehatan tim dokter menyatakan bahwa yang bersangkutan tak memenuhi syarat karena ditemukannya masalah disabilitas kesehatan," terang Amir.

Dalam sidang perdana sehari lalu, sidang dipimpin langsung oleh Indra Khalid Nasution bersama Yasrif Tambusai, dan Agung Nugroho masing-masing adalah ketua dan anggota Panwas Kota Pekanbaru. Lalu dari KPU Kota Pekanbaru didampingi tim kuasa hukumnya, Sudi Prayitno, SH, LL.M dan Jhoni Hendry Putra, SH.

Menurut Amir, surat rekomendasi Panwas Nomor 01/LP/RI-11/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 lalu yang kembali dijadikan argumen pembenar oleh Pemohon adalah landasan yang keliru. Amir menjelaskan bahwa surat tersebut tatarannya adalah rekomendasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi, dan itu diatur di dalam Pasal 138 ayat 1 UU No.8/2015 perubahan pertama UU No.1/2015 tentang Pilkada.

Menterjemahkan dugaan pelanggaran administrasi, maka KPU menanggapinya juga memakai aturan, yaitu Peraturan KPU No.25/2013 jo Peraturan KPU No.13/2014 tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi.

Menurut Pasal 18-nya, KPU setelah menerima surat rekomendasi melakukan langkah, pertama, mencermati kembali data/dokumen rekomendasi.

"Kedua, kita menggali, mencari, dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman maksud dari rekomendasi tersebut," jelasnya.

Setelah itu, jika rekomendasi tersebut terbukti, KPU wajib melaksanakan sesuai dengan rekomendasi dengan melakukan perbaikan prosedur atau keputusan. Tapi jika tak terbukti KPU mengambil keputusan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu melakukan perubahan prosedur atau keputusan. Dan proses tindak lanjut rekomendasi tenggatnya 7 hari sejak surat rekomendasi diterima.

"Kita telah terima rekomendasi dari Panwas tanggal 4 Oktober 2016, lalu kita tindaklanjuti tanggal itu juga dan suratnya kita kirimkan tanggal 5 Oktober 2016. Udah sesuai Pasal 140 ayat 1 UU No. 8/2015, yaitu waktunya ada 7 hari dan kita masih dalam tenggat waktu yang diberikan oleh UU tersebut di atas," tandas Amir.


KPU Pekanbaru Bergeming atas Gugatan SUA

Suasana sidang sengketa di kantor sekretariat Panwas Kota Pekanbaru, beberapa hari yang lalu
Suasana sidang sengketa di kantor sekretariat Panwas Kota Pekanbaru, beberapa hari yang lalu

RiauJOS.com, Pekanbaru - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru sampai kabar ini diwartakan masih menilai bahwa Said Usman Abdullah (SUA) yang merupakan pasangan bakal calon Walikota Pekanbaru, Dastrayani Bibra tak memenuhi syarat kesehatan untuk menjadi calon wakil walikota Pekanbaru pada Pilkada serentak Februari 2017 mendatang.

KPU Kota Pekanbaru memberi seluruh jawaban atas berkas permohonan salah satu bakal pasangan calon walikota dan wakil walikota Pekanbaru dalam sidang perkara penyelesaian sengketa penetapan pasangan calon di Panitia Pengawas Pemilihan (Panwas) Kota Pekanbaru Nomor Perkara: 01/PS/PWSL.PKB.04.01/10/2016 dengan agenda mendengarkan jawaban dari KPU Kota Pekanbaru.

"Kita tetap konsisten pada sikap, bahwa salah satu bakal calon dari pasangan Dastrayani Bibra dan Said Usman Abdullah tak memenuhi syarat kesehatan," kata Ketua KPU Pekanbaru, Amiruddin Sijaya, Senin, 31 Oktober 2016 diwartakan riauonline.co

"Dan dalam hasil pemeriksaan kesehatan tim dokter menyatakan bahwa yang bersangkutan tak memenuhi syarat karena ditemukannya masalah disabilitas kesehatan," terang Amir.

Dalam sidang perdana sehari lalu, sidang dipimpin langsung oleh Indra Khalid Nasution bersama Yasrif Tambusai, dan Agung Nugroho masing-masing adalah ketua dan anggota Panwas Kota Pekanbaru. Lalu dari KPU Kota Pekanbaru didampingi tim kuasa hukumnya, Sudi Prayitno, SH, LL.M dan Jhoni Hendry Putra, SH.

Menurut Amir, surat rekomendasi Panwas Nomor 01/LP/RI-11/10/2016 tanggal 4 Oktober 2016 lalu yang kembali dijadikan argumen pembenar oleh Pemohon adalah landasan yang keliru. Amir menjelaskan bahwa surat tersebut tatarannya adalah rekomendasi berkaitan dengan dugaan pelanggaran administrasi, dan itu diatur di dalam Pasal 138 ayat 1 UU No.8/2015 perubahan pertama UU No.1/2015 tentang Pilkada.

Menterjemahkan dugaan pelanggaran administrasi, maka KPU menanggapinya juga memakai aturan, yaitu Peraturan KPU No.25/2013 jo Peraturan KPU No.13/2014 tentang Penyelesaian Dugaan Pelanggaran Administrasi.

Menurut Pasal 18-nya, KPU setelah menerima surat rekomendasi melakukan langkah, pertama, mencermati kembali data/dokumen rekomendasi.

"Kedua, kita menggali, mencari, dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak untuk mendapatkan kejelasan dan pemahaman maksud dari rekomendasi tersebut," jelasnya.

Setelah itu, jika rekomendasi tersebut terbukti, KPU wajib melaksanakan sesuai dengan rekomendasi dengan melakukan perbaikan prosedur atau keputusan. Tapi jika tak terbukti KPU mengambil keputusan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga tidak perlu melakukan perubahan prosedur atau keputusan. Dan proses tindak lanjut rekomendasi tenggatnya 7 hari sejak surat rekomendasi diterima.

"Kita telah terima rekomendasi dari Panwas tanggal 4 Oktober 2016, lalu kita tindaklanjuti tanggal itu juga dan suratnya kita kirimkan tanggal 5 Oktober 2016. Udah sesuai Pasal 140 ayat 1 UU No. 8/2015, yaitu waktunya ada 7 hari dan kita masih dalam tenggat waktu yang diberikan oleh UU tersebut di atas," tandas Amir.