Social Items

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo


RiauJOS.com, Jakarta - Bareskrim Mabes Polri mengundang secara resmi komisi III DPR sebagai pengawas dalam gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) besok, Selasa, 15 November 2016. Namun, permintaan itu ditolak.

"Tanpa mengurangi rasa hormat kami, komisi III sepakat tidak hadir untuk menjaga independensi Polri sebagai institusi sebagaimana diamanatkan undang-undang," tegas Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Senin, 14 November seperti diwartakan JawaPos.com, dengan judul "Komusi III DPR Menolak Hadir dalam Gelar Perkara Ahok" (Judulnya, agak kepleset dikit, seharusnya "Komisi" ditulis "Komusi")

Komisi hukum itu sadar, sebagai lembaga politik DPR memang tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan partai politik yang ada di dalamnya. Ahok sendiri nyatanya didukung sejumlah partai politik seperti PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem yang memiliki fraksi di lembaga legislatif itu.

"Sehingga kami berpandangan, pengawasan yang kami lakukan mengacu pada tata tertib dewan dan UU MD3," tutur pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Komisi III DPR juga menyadari bahwa posisi Kapolri Jenderal Tito Karnavian sangat dilematis. Kendati demikian, Bamsoet berharap agar Kapolri tetap berdiri tegak lurus pada upaya penegakan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

"Tanpa gentar pada tekanan publik maupun tekanan pihak-pihak tertentu," pungkas Politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Tim Bareskrim Polri telah mengundang sejumlah pihak eskternal dalam gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Pihak eksternal yang diminta hadir, antara lain, Kompolnas, Ombudsman dan Komisi III DPR.

Lembaga tersebut memang tidak terlibat, namun diminta hanya sebagai pengawas. Selain itu, saksi ahli yang jumlahnya kurang lebih 20 orang juga akan dihadirkan.

Komisi III DPR Sepakat Tolak Hadir dalam Gelar Perkara Ahok

Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo
Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo


RiauJOS.com, Jakarta - Bareskrim Mabes Polri mengundang secara resmi komisi III DPR sebagai pengawas dalam gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) besok, Selasa, 15 November 2016. Namun, permintaan itu ditolak.

"Tanpa mengurangi rasa hormat kami, komisi III sepakat tidak hadir untuk menjaga independensi Polri sebagai institusi sebagaimana diamanatkan undang-undang," tegas Ketua Komisi III DPR Bambang Soesatyo dalam keterangannya, Senin, 14 November seperti diwartakan JawaPos.com, dengan judul "Komusi III DPR Menolak Hadir dalam Gelar Perkara Ahok" (Judulnya, agak kepleset dikit, seharusnya "Komisi" ditulis "Komusi")

Komisi hukum itu sadar, sebagai lembaga politik DPR memang tidak bisa lepas dari berbagai kepentingan partai politik yang ada di dalamnya. Ahok sendiri nyatanya didukung sejumlah partai politik seperti PDIP, Golkar, Hanura, dan Nasdem yang memiliki fraksi di lembaga legislatif itu.

"Sehingga kami berpandangan, pengawasan yang kami lakukan mengacu pada tata tertib dewan dan UU MD3," tutur pria yang akrab disapa Bamsoet itu.

Komisi III DPR juga menyadari bahwa posisi Kapolri Jenderal Tito Karnavian sangat dilematis. Kendati demikian, Bamsoet berharap agar Kapolri tetap berdiri tegak lurus pada upaya penegakan hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku.

"Tanpa gentar pada tekanan publik maupun tekanan pihak-pihak tertentu," pungkas Politikus Partai Golkar itu.

Sebelumnya, Tim Bareskrim Polri telah mengundang sejumlah pihak eskternal dalam gelar perkara kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Ahok. Pihak eksternal yang diminta hadir, antara lain, Kompolnas, Ombudsman dan Komisi III DPR.

Lembaga tersebut memang tidak terlibat, namun diminta hanya sebagai pengawas. Selain itu, saksi ahli yang jumlahnya kurang lebih 20 orang juga akan dihadirkan.