Social Items

Presiden Joko Widodo perbaiki Undang-Undang Pemilu di Indonesia
Presiden Joko Widodo, sederhanakan dan selaraskan Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

RiauJOS.com, Jakarta - Pemilu di Indonesia yang rumit dunia akhirat, mendapat sorotan dari Pemerintah, Selasa ini Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas rumitnya Undang-undang Pemilu di Indonesia.

Diwartakan antaranews.com, Selasa, 13 September 2016 Presiden Joko Widodo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilu yang akan diusulkan pemerintah ke DPR tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.

"Harus dipastikan UU Pemilu bisa menjamin proses demokrasi, berjalannya demokrasi jujur dan adil," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu di Kantor Presiden.

Presiden mengakui bahwa sejak reformasi, Undang-Undang Pemilu, baik Uundang-Undang tentang Anggota DPR, DPRD, DPD maupun Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dirombak beberapa kali.

"Bahkan saya lihat setiap pemilu ada perubahan UU Pemilu," ungkapnya.

Jokowi menyatakan, perubahan Undang-Undang Pemilu ini merupakan sebuah keniscayaan karena sejalan dengan dinamika perubahan sistem ketatanegaraan dan upaya meningkatkan kualitas demokrasi.

Presiden juga mengungkapkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menyiapkan regulasi baru menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemilu Legeslatif dan Pemilihan Presiden dilakukan secara bersamaan.

"Untuk itu saya minta dalam rancangan UU yang diusulkan pemerintah subtansinya menyederhanakan, menyelaraskan tiga UU yang sebelumnya terpisah," ungkap Jokowi.

Ketiga Undang-Undang yang akan disatukan adalah Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPD (legislatif); Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.

"Saya juga ingin menekankan semangat pembentukan UU pemilu yang baru ini bukan semata-mata menindaklanjuti putusan MK tetapi juga menyempurnakan yang sifatnya subtansial berdasarkan pengalaman praktek Pemilu sebelumnya, baik dari segi teknis penyelenggaraan, tahapan Pemilu, tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan pencegahan praktek politik uang," harap Presiden.

Presiden juga berharap, rancangan Undang-Undang Pemilu yang baru ini juga bisa jadi instrumen menyederhanakan sistem kepartaian, mewujudkan lembaga perwakilan yang lebih akuntabel, serta memperkuat sistem presidential. 

"Untuk itu pemilihan mengenai sistem Pemilu, ambang batas parlemen, sistem pencalonan Presiden dan Wapres, penataan daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi harus betul-betul dikalkulasi secara matang sehingga menghadirkan pemerintahan yang efektif dan anggota legislatif yang baik," katanya. 

Presiden juga berharap dalam rumusan Undang-Undang Pemilu yang baru ini, rumusan pasal-pasalnya tidak menimbulkan multitafsir dan menyulitkan penyelenggara pemilu.


Presiden Jokowi Ingin Undang-Undang Pemilu Disederhanakan dan Diselaraskan

Presiden Joko Widodo perbaiki Undang-Undang Pemilu di Indonesia
Presiden Joko Widodo, sederhanakan dan selaraskan Pemilu paling rumit di dunia dan akhirat

RiauJOS.com, Jakarta - Pemilu di Indonesia yang rumit dunia akhirat, mendapat sorotan dari Pemerintah, Selasa ini Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas untuk membahas rumitnya Undang-undang Pemilu di Indonesia.

Diwartakan antaranews.com, Selasa, 13 September 2016 Presiden Joko Widodo mengatakan, revisi Undang-Undang Pemilu yang akan diusulkan pemerintah ke DPR tidak terjebak dalam kepentingan politik jangka pendek.

"Harus dipastikan UU Pemilu bisa menjamin proses demokrasi, berjalannya demokrasi jujur dan adil," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang membahas RUU Penyelenggaraan Pemilu di Kantor Presiden.

Presiden mengakui bahwa sejak reformasi, Undang-Undang Pemilu, baik Uundang-Undang tentang Anggota DPR, DPRD, DPD maupun Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden telah dirombak beberapa kali.

"Bahkan saya lihat setiap pemilu ada perubahan UU Pemilu," ungkapnya.

Jokowi menyatakan, perubahan Undang-Undang Pemilu ini merupakan sebuah keniscayaan karena sejalan dengan dinamika perubahan sistem ketatanegaraan dan upaya meningkatkan kualitas demokrasi.

Presiden juga mengungkapkan Rancangan Undang-Undang Pemilu untuk menyiapkan regulasi baru menyesuaikan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Pemilu Legeslatif dan Pemilihan Presiden dilakukan secara bersamaan.

"Untuk itu saya minta dalam rancangan UU yang diusulkan pemerintah subtansinya menyederhanakan, menyelaraskan tiga UU yang sebelumnya terpisah," ungkap Jokowi.

Ketiga Undang-Undang yang akan disatukan adalah Undang-Undang Pemilu Anggota DPR, DPRD, DPD (legislatif); Undang-Undang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden serta Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu.

"Saya juga ingin menekankan semangat pembentukan UU pemilu yang baru ini bukan semata-mata menindaklanjuti putusan MK tetapi juga menyempurnakan yang sifatnya subtansial berdasarkan pengalaman praktek Pemilu sebelumnya, baik dari segi teknis penyelenggaraan, tahapan Pemilu, tata kelola penyelenggaraan Pemilu dan pencegahan praktek politik uang," harap Presiden.

Presiden juga berharap, rancangan Undang-Undang Pemilu yang baru ini juga bisa jadi instrumen menyederhanakan sistem kepartaian, mewujudkan lembaga perwakilan yang lebih akuntabel, serta memperkuat sistem presidential. 

"Untuk itu pemilihan mengenai sistem Pemilu, ambang batas parlemen, sistem pencalonan Presiden dan Wapres, penataan daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi harus betul-betul dikalkulasi secara matang sehingga menghadirkan pemerintahan yang efektif dan anggota legislatif yang baik," katanya. 

Presiden juga berharap dalam rumusan Undang-Undang Pemilu yang baru ini, rumusan pasal-pasalnya tidak menimbulkan multitafsir dan menyulitkan penyelenggara pemilu.