Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat memimpin rapat, dimana gitu... sumber: capture beritasatu.com

RiauJOS.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini pukul 14.00 WIB menjadwalkan memimpin rapat terbatas (Ratas) untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) penyelenggaraan Pemilihan Umum (P-Pemilu).

Diwartakan beritasatu.com, Selasa, 13 September 2016, rapat terbatas rencana dilaksanakan di kantor Presiden.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh pembahasan RUU P-pemilu tingkat kementerian terkait, memang telah rampung.

“Terakhir rapat dipimpin Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Pak Wiranto. Sekarang tinggal menerima masukan Presiden,” kata Tjahjo.

Pada September ini juga, lanjut Tjahyo draf RUU P-pemilu secepatnya diserahkan kepada DPR. “Target kami September ini sudah bisa kami kirim ke DPR dan fraksi-fraksi DPR,” imbuhnya.

Menurut Tjahjo, ketentuan-ketentuan dari seluruh UU kepemiluan tidak seluruhnya direvisi. “Prinsipnya, pasal-pasal yang sudah baik tidak perlu diubah, tapi yang belum sempurna, disempurnakan,” ujarnya.

Dia memastikan bahwa draf ke DPR tidak lagi berbentuk opsi-opsi atas sejumlah isu krusial. “Satu opsi dari pemerintah. DIM (daftar inventarisasi masalah) disusun masing-masing fraksi untuk disandingkan, dibahas, didiskusikan sampai pada pengambilan keputusan,” ucapnya.

Dia berharap agar RUU P-pemilu dapat disahkan DPR pada awal 2017, karena direncanakan pada pertengahan 2017, tahapan Pemilu 2019 dimulai.

Sekadar diketahui, RUU P-Pemilu merupakan penyatuan tiga undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15 Tentang 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

RUU usulan dan inisiatif pemerintah ini nantinya setelah disahkan akan menjadi payung hukum Pemilu 2019, yaitu Pemilu untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) pusat sampai daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak.

Ada 13 isu krusial RUU P-pemilu, sebagai berikut:

  1. sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, 
  2. tahapan pemilu, 
  3. persyaratan parpol peserta pemilu, 
  4. ambang batas parlemen, 
  5. metode konversi suara ke kursi, 
  6. penataan daerah pemilihan dan 
  7. alokasi kursi terkait daerah otonom baru.
  8. calon presiden dan wakil presiden, 
  9. antisipasi calon tunggal presiden dan wapres, 
  10. kampanye pileg dan pilpres, 
  11. jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS), 
  12. surat suara pileg dan pilpres, 
  13. penguatan kelembagaan serta peran pemerintah dan pemerintah daerah.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII mengatakan, Fraksi Partai Demokrat, DPR berkomitmen untuk mengawal regulasi Pemilu 2019. “Mudah-mudahan bisa lebih cepat, lebih bagus. Waktu kita singkat sekali. Ini kan pertama kalinya pileg dan pilpres serentak,” ujarnya.

Hari Ini Presiden Agendakan Ratas Bahas RUU P-Pemilu

Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, saat memimpin rapat, dimana gitu... sumber: capture beritasatu.com

RiauJOS.com, Jakarta – Presiden Republik Indonesia Joko Widodo hari ini pukul 14.00 WIB menjadwalkan memimpin rapat terbatas (Ratas) untuk membahas rancangan undang-undang (RUU) penyelenggaraan Pemilihan Umum (P-Pemilu).

Diwartakan beritasatu.com, Selasa, 13 September 2016, rapat terbatas rencana dilaksanakan di kantor Presiden.

Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan, seluruh pembahasan RUU P-pemilu tingkat kementerian terkait, memang telah rampung.

“Terakhir rapat dipimpin Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Pak Wiranto. Sekarang tinggal menerima masukan Presiden,” kata Tjahjo.

Pada September ini juga, lanjut Tjahyo draf RUU P-pemilu secepatnya diserahkan kepada DPR. “Target kami September ini sudah bisa kami kirim ke DPR dan fraksi-fraksi DPR,” imbuhnya.

Menurut Tjahjo, ketentuan-ketentuan dari seluruh UU kepemiluan tidak seluruhnya direvisi. “Prinsipnya, pasal-pasal yang sudah baik tidak perlu diubah, tapi yang belum sempurna, disempurnakan,” ujarnya.

Dia memastikan bahwa draf ke DPR tidak lagi berbentuk opsi-opsi atas sejumlah isu krusial. “Satu opsi dari pemerintah. DIM (daftar inventarisasi masalah) disusun masing-masing fraksi untuk disandingkan, dibahas, didiskusikan sampai pada pengambilan keputusan,” ucapnya.

Dia berharap agar RUU P-pemilu dapat disahkan DPR pada awal 2017, karena direncanakan pada pertengahan 2017, tahapan Pemilu 2019 dimulai.

Sekadar diketahui, RUU P-Pemilu merupakan penyatuan tiga undang-undang (UU) yaitu UU Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilu Legislatif (Pileg), UU 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) serta UU 15 Tentang 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

RUU usulan dan inisiatif pemerintah ini nantinya setelah disahkan akan menjadi payung hukum Pemilu 2019, yaitu Pemilu untuk memilih calon anggota legislatif (caleg) pusat sampai daerah serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara serentak.

Ada 13 isu krusial RUU P-pemilu, sebagai berikut:

  1. sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, 
  2. tahapan pemilu, 
  3. persyaratan parpol peserta pemilu, 
  4. ambang batas parlemen, 
  5. metode konversi suara ke kursi, 
  6. penataan daerah pemilihan dan 
  7. alokasi kursi terkait daerah otonom baru.
  8. calon presiden dan wakil presiden, 
  9. antisipasi calon tunggal presiden dan wapres, 
  10. kampanye pileg dan pilpres, 
  11. jumlah pemilih di setiap tempat pemungutan suara (TPS), 
  12. surat suara pileg dan pilpres, 
  13. penguatan kelembagaan serta peran pemerintah dan pemerintah daerah.

Sementara, Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Hinca IP Pandjaitan XIII mengatakan, Fraksi Partai Demokrat, DPR berkomitmen untuk mengawal regulasi Pemilu 2019. “Mudah-mudahan bisa lebih cepat, lebih bagus. Waktu kita singkat sekali. Ini kan pertama kalinya pileg dan pilpres serentak,” ujarnya.