Pokemon GO
Logo Pokemon GO
Riau JOS!*, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau melarang seluruh Apartur Sipil Negara (ASN) bermain video game Pokemon Go saat ini marak di handphone berbasis android. 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau mengintruksikan setiap instansi mengawasi dan memberikan sanksi kepada pelanggar.

Surat edaran dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dengan nomor B:/255/M.PANRB/07/2016, tanggal 20 Juli 2016 lalu juga segera dimasukan ke website milik BPKP2D Riau. 

"Insya Allah hari ini kita masukan. Bagi yang melanggar tentu akan ada sanki sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010. Inti dari surat edaran itu, meminta game pokemon tidak dimainkan di lingkungan pemerintahan, karena mengganggu," kata Kepala BKP2D Asrizal, Senin, 25 Juli 16, dilansir riauheadline.com 

Surat Edaran larangan bermain game video Pokemon GO juga akan disampaikan ke masing-masing instansi pemerintahan. Larangan ini untuk menjaga produktivitas dan kedisplinan para ASN. 

Larangan tidak bermain Pokemon GO dalam rangka kewaspadaan nasional mengantisipasi timbulnya kerawanan dibidang kemanan dan kerahasiaan negara termasuk instansi setiap pemerintahan itu sendiri. 

"Tujuan pelarangan itu supaya produktivitas kerja tak menurun gara-gara game itu. Namun itu juga mengantisipasi kerawanan dan keamanan rahasia negara," ujar Asrizal.


Sumber      : riauheadline.com
Kopieditor : riaujos.com

Seluruh ASN Pemprov Riau Dilarang Main Pokemon Go

Pokemon GO
Logo Pokemon GO
Riau JOS!*, Pekanbaru - Pemerintah Provinsi Riau melarang seluruh Apartur Sipil Negara (ASN) bermain video game Pokemon Go saat ini marak di handphone berbasis android. 

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKP2D) Provinsi Riau mengintruksikan setiap instansi mengawasi dan memberikan sanksi kepada pelanggar.

Surat edaran dari Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) dengan nomor B:/255/M.PANRB/07/2016, tanggal 20 Juli 2016 lalu juga segera dimasukan ke website milik BPKP2D Riau. 

"Insya Allah hari ini kita masukan. Bagi yang melanggar tentu akan ada sanki sesuai dengan PP nomor 53 tahun 2010. Inti dari surat edaran itu, meminta game pokemon tidak dimainkan di lingkungan pemerintahan, karena mengganggu," kata Kepala BKP2D Asrizal, Senin, 25 Juli 16, dilansir riauheadline.com 

Surat Edaran larangan bermain game video Pokemon GO juga akan disampaikan ke masing-masing instansi pemerintahan. Larangan ini untuk menjaga produktivitas dan kedisplinan para ASN. 

Larangan tidak bermain Pokemon GO dalam rangka kewaspadaan nasional mengantisipasi timbulnya kerawanan dibidang kemanan dan kerahasiaan negara termasuk instansi setiap pemerintahan itu sendiri. 

"Tujuan pelarangan itu supaya produktivitas kerja tak menurun gara-gara game itu. Namun itu juga mengantisipasi kerawanan dan keamanan rahasia negara," ujar Asrizal.


Sumber      : riauheadline.com
Kopieditor : riaujos.com