Ray Rangkuti
Ray Rangkuti: Resuffle Hanya Akomodasi Politik

RiauJOS.com, Jakarta - Ada 3 faktor yang menjadikan pendorong reshuffle dilakukan, yakni membentuk kabinet ideal sesuai visi misi, optimalisasi kinerja dan pragmatisme untuk akomodasi politik. Pengamat politik, juga Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ahmad Fauzi “Ray” Rangkuti menilai bahwa reshuffle jilid II lebih tepat masuk dalam kategori pragmatisme untuk akomodasi politik.

“Reshuffle ini semata-mata menarget kepentingan pragmatis dan akomodasi politik. Nama-nama yang masuk dan keluar menjelaskan hal ini. Beberapa nama yang sebenarnya menunjukam kinerja bagus, berjalan sesuai dengan visi misi presiden, entah karena apa, terpinggirkan. Bahwa mungkin ada bebarapa kesalahan masih masuk dalam kategori ringan. Sebaliknya, para penggantinya memperlihatkan kekentalan pragmatisme dan akomodasi itu. Sebut saja nama Wiranto, Sri Mulyani dan Enggartiasto Lukito. Jatah partai sama sekali tak dkurangi. Hanya berganti nama dan posisi,” kata Ray dalam pernyataan persnya, yang diterima sore ini.

Dia menambahkan hanya Hanura yang kehilangan satu kursi untuk diberikan kepada parpol lain. Jokowi mengakomodasi kehadiran partai baru, karena lebih banyak didasarkan pada akomodasi dan pragmatisme politik, maka wajah kabinet baru ini sudah jauh lebih beragam. Dan dengan sendirinya mengaburkan visi misi presiden untuk membangun Indonesia yang berdiri atas dasar Trisakti.

“Wajah kabinet juga tidak mencerminkan ekonomi kerakyatan. Jokowi seperti dikejar target pembangunan yang dia janjikan. Untuk tujuan itu, Jokowi seperti lupa pada visi Trisakti nya. Khususnya pada nama Wiranto dan Sri Mulyani menjadikan arah kabinet makin tak jelas. Wiranto, sejatinya sudah pensiun. Kini ditarik kembali oleh Jokowi ke dalam kabinet. Para penggiat HAM tentu akan bertanya-tanya pada pilihan Jokowi. Padahal, salah satu janji Jokowi adalah penegakan HAM. Apakah ini sinyal Jokowi akan menduakan soal-spal HaM dan regenerasi politik. Di sini wajah akomodasi politik itu jelas terlihat. Pun dengan nama Sri Mulyani. Ingatan publik tentu langsung ke kasus yang pernah terjadi di era dia, yakni bocornya dana talangan Bank Century. Pengangkatan SMI di dalam kabinet ekonomi seperti memberi sinyal bahwa skandal Bank Century juga akan dilupakan di era Jokowi,” papar Ray.

Dengan bergabungnya Sri dalam kabinet Jokowi seperti memberi sinyal sayonara untuk pengungkapan skandal besar itu. Dan sekaligus ini juga memberi sinyal bahwa rezim Jokowi seperti mengabaikan pentingnya penegakan hukum atas kasus ini. Ray menegaskan bahwa reshuffle ini tak sepenuhnya untuk kepentingan Indonesia, tapi kepentingan pragmatisme dan akomodasi politik.


Ray Rangkuti: Reshuffle Hanya Akomodasi Politik

Ray Rangkuti
Ray Rangkuti: Resuffle Hanya Akomodasi Politik

RiauJOS.com, Jakarta - Ada 3 faktor yang menjadikan pendorong reshuffle dilakukan, yakni membentuk kabinet ideal sesuai visi misi, optimalisasi kinerja dan pragmatisme untuk akomodasi politik. Pengamat politik, juga Direktur Lingkar Madani (LIMA) Indonesia Ahmad Fauzi “Ray” Rangkuti menilai bahwa reshuffle jilid II lebih tepat masuk dalam kategori pragmatisme untuk akomodasi politik.

“Reshuffle ini semata-mata menarget kepentingan pragmatis dan akomodasi politik. Nama-nama yang masuk dan keluar menjelaskan hal ini. Beberapa nama yang sebenarnya menunjukam kinerja bagus, berjalan sesuai dengan visi misi presiden, entah karena apa, terpinggirkan. Bahwa mungkin ada bebarapa kesalahan masih masuk dalam kategori ringan. Sebaliknya, para penggantinya memperlihatkan kekentalan pragmatisme dan akomodasi itu. Sebut saja nama Wiranto, Sri Mulyani dan Enggartiasto Lukito. Jatah partai sama sekali tak dkurangi. Hanya berganti nama dan posisi,” kata Ray dalam pernyataan persnya, yang diterima sore ini.

Dia menambahkan hanya Hanura yang kehilangan satu kursi untuk diberikan kepada parpol lain. Jokowi mengakomodasi kehadiran partai baru, karena lebih banyak didasarkan pada akomodasi dan pragmatisme politik, maka wajah kabinet baru ini sudah jauh lebih beragam. Dan dengan sendirinya mengaburkan visi misi presiden untuk membangun Indonesia yang berdiri atas dasar Trisakti.

“Wajah kabinet juga tidak mencerminkan ekonomi kerakyatan. Jokowi seperti dikejar target pembangunan yang dia janjikan. Untuk tujuan itu, Jokowi seperti lupa pada visi Trisakti nya. Khususnya pada nama Wiranto dan Sri Mulyani menjadikan arah kabinet makin tak jelas. Wiranto, sejatinya sudah pensiun. Kini ditarik kembali oleh Jokowi ke dalam kabinet. Para penggiat HAM tentu akan bertanya-tanya pada pilihan Jokowi. Padahal, salah satu janji Jokowi adalah penegakan HAM. Apakah ini sinyal Jokowi akan menduakan soal-spal HaM dan regenerasi politik. Di sini wajah akomodasi politik itu jelas terlihat. Pun dengan nama Sri Mulyani. Ingatan publik tentu langsung ke kasus yang pernah terjadi di era dia, yakni bocornya dana talangan Bank Century. Pengangkatan SMI di dalam kabinet ekonomi seperti memberi sinyal bahwa skandal Bank Century juga akan dilupakan di era Jokowi,” papar Ray.

Dengan bergabungnya Sri dalam kabinet Jokowi seperti memberi sinyal sayonara untuk pengungkapan skandal besar itu. Dan sekaligus ini juga memberi sinyal bahwa rezim Jokowi seperti mengabaikan pentingnya penegakan hukum atas kasus ini. Ray menegaskan bahwa reshuffle ini tak sepenuhnya untuk kepentingan Indonesia, tapi kepentingan pragmatisme dan akomodasi politik.