Polisi Bekukan Aset Pemalsuan Obat
Ilustrasi: "Mafia Obat"
Riau JOS!*, Jakarta – Penyitaan aset milik para pembuat vaksin palsu menjadi salah satu bidikan utama Bareskrim Mabes Polri. Mereka telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelisik aliran dana hasil penjualan vaksin abal-abal itu.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya menyatakan, aset para tersangka dibekukan lebih dahulu. Tujuannya, memudahkan audit aset. Penyidik harus menentukan aset mana saja yang bisa dibuktikan sebagai hasil kejahatan alias memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

’’UU TPPU kami akumulatifkan dengan kejahatan asalnya, yakni pelanggaran UU Kesehatan dan Konsumen,’’ ujarnya kemarin Senin, 11 Juli 2016 dilansir pontianakpost.com

Setelah pembekuan benar-benar tuntas, lanjut dia, baru dilakukan penyitaan aset milik seluruh tersangka. Hingga kemarin, Mabes Polri telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka dalam kasus yang terungkap pada pertengahan Juni itu. Untuk memudahkan penyelidikan, polisi mengelompokkan berkas perkara tersebut menjadi tiga bagian (produsen, penjual, dan distributor).

Agung menjelaskan, hingga kemarin, penghitungan aset itu terus berjalan. Sebab, begitu banyak aset yang dimiliki 18 tersangka tersebut. ’’Sampai sekarang penghitungannya belum selesai. Banyak tempat untuk rekening,’’ ungkap Agung.

Dia belum bisa menjelaskan apa saja aset yang akan disita. Termasuk jumlah rekening milik para tersangka. Polisi harus lebih dahulu berkoordinasi dengan bank. ’’Nanti ada pernyataan resmi dari bank. Kami menunggu itu,’’ ujarnya.

Selain rekening, ada aset tidak bergerak seperti mobil, motor, dan properti. Polisi harus menunggu izin tertulis dari pengadilan. 

Bareskrim mengincar aset-aset para tersangka pemalsu vaksin. Antara lain, sejumlah rekening, tanah dan rumah, serta mobil Pajero putih milik pasangan Hidayat dan Rita Agustina.

Omzet bisnis vaksin palsu itu memang sangat menggiurkan. Dalam sekali produksi, penjualan vaksin itu mencapai Rp 200 juta. 

Di tempat terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek menuturkan, berdasar data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ada 37 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di sembilan provinsi yang dicurigai membeli vaksin dari jalur tidak resmi. Namun, data itu belum bisa dipublikasikan. ’’Masih dugaan, belum tentu vaksin itu palsu,’’ katanya kemarin. 

Menurut dia, data fasyankes tersebut juga sudah diberikan ke Bareskrim untuk kepentingan penyidikan. Nila menegaskan, Kemenkes juga akan turut menelusuri asal muasal fasyankes tersebut mendapatkan vaksin tidak resmi. Bila ditemukan kelalaian, dia berjanji memberikan teguran sesuai dengan kadar kelalaian masing-masing fanyankes itu. 

’’Kami akan berikan teguran setelah melihat kesalahannya sejauh mana. Apakah dari oknum atau manajemennya. Kalau oknum, itu kan berarti kelalaian yang mengawasi, bukan rumah sakitnya,’’ ungkapnya. 

Kemenkes berjanji meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran vaksin. ’’Kami tentu tingkatkan pengawasan apa saja kelemahannya. SOP-nya bagaimana, kami perbaiki,’’ imbuhnya. 

Disinggung soal vaksin ulang, Nina mengungkapkan, pihaknya masih menunggu data pasti hasil penyelidikan kepolisian. ’’Kami nanti melihat setelah pendataan itu jelas,’’ terangnya. Menurut dia, prosedur vaksinasi ulang harus dikoordinasikan dengan Ikatan Dokter Ahli Indonesia


Sumber: pontianakpost.com

Polisi Bekukan Aset Pemalsu Vaksin

Polisi Bekukan Aset Pemalsuan Obat
Ilustrasi: "Mafia Obat"
Riau JOS!*, Jakarta – Penyitaan aset milik para pembuat vaksin palsu menjadi salah satu bidikan utama Bareskrim Mabes Polri. Mereka telah berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk menelisik aliran dana hasil penjualan vaksin abal-abal itu.

Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri Brigjen Agung Setya menyatakan, aset para tersangka dibekukan lebih dahulu. Tujuannya, memudahkan audit aset. Penyidik harus menentukan aset mana saja yang bisa dibuktikan sebagai hasil kejahatan alias memenuhi unsur tindak pidana pencucian uang (TPPU). 

’’UU TPPU kami akumulatifkan dengan kejahatan asalnya, yakni pelanggaran UU Kesehatan dan Konsumen,’’ ujarnya kemarin Senin, 11 Juli 2016 dilansir pontianakpost.com

Setelah pembekuan benar-benar tuntas, lanjut dia, baru dilakukan penyitaan aset milik seluruh tersangka. Hingga kemarin, Mabes Polri telah menetapkan 18 orang sebagai tersangka dalam kasus yang terungkap pada pertengahan Juni itu. Untuk memudahkan penyelidikan, polisi mengelompokkan berkas perkara tersebut menjadi tiga bagian (produsen, penjual, dan distributor).

Agung menjelaskan, hingga kemarin, penghitungan aset itu terus berjalan. Sebab, begitu banyak aset yang dimiliki 18 tersangka tersebut. ’’Sampai sekarang penghitungannya belum selesai. Banyak tempat untuk rekening,’’ ungkap Agung.

Dia belum bisa menjelaskan apa saja aset yang akan disita. Termasuk jumlah rekening milik para tersangka. Polisi harus lebih dahulu berkoordinasi dengan bank. ’’Nanti ada pernyataan resmi dari bank. Kami menunggu itu,’’ ujarnya.

Selain rekening, ada aset tidak bergerak seperti mobil, motor, dan properti. Polisi harus menunggu izin tertulis dari pengadilan. 

Bareskrim mengincar aset-aset para tersangka pemalsu vaksin. Antara lain, sejumlah rekening, tanah dan rumah, serta mobil Pajero putih milik pasangan Hidayat dan Rita Agustina.

Omzet bisnis vaksin palsu itu memang sangat menggiurkan. Dalam sekali produksi, penjualan vaksin itu mencapai Rp 200 juta. 

Di tempat terpisah, Menteri Kesehatan (Menkes) Nila Moeloek menuturkan, berdasar data Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), ada 37 fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di sembilan provinsi yang dicurigai membeli vaksin dari jalur tidak resmi. Namun, data itu belum bisa dipublikasikan. ’’Masih dugaan, belum tentu vaksin itu palsu,’’ katanya kemarin. 

Menurut dia, data fasyankes tersebut juga sudah diberikan ke Bareskrim untuk kepentingan penyidikan. Nila menegaskan, Kemenkes juga akan turut menelusuri asal muasal fasyankes tersebut mendapatkan vaksin tidak resmi. Bila ditemukan kelalaian, dia berjanji memberikan teguran sesuai dengan kadar kelalaian masing-masing fanyankes itu. 

’’Kami akan berikan teguran setelah melihat kesalahannya sejauh mana. Apakah dari oknum atau manajemennya. Kalau oknum, itu kan berarti kelalaian yang mengawasi, bukan rumah sakitnya,’’ ungkapnya. 

Kemenkes berjanji meningkatkan pengawasan terhadap penyaluran vaksin. ’’Kami tentu tingkatkan pengawasan apa saja kelemahannya. SOP-nya bagaimana, kami perbaiki,’’ imbuhnya. 

Disinggung soal vaksin ulang, Nina mengungkapkan, pihaknya masih menunggu data pasti hasil penyelidikan kepolisian. ’’Kami nanti melihat setelah pendataan itu jelas,’’ terangnya. Menurut dia, prosedur vaksinasi ulang harus dikoordinasikan dengan Ikatan Dokter Ahli Indonesia


Sumber: pontianakpost.com