Ilustrasi/http://gambarlucupictures.blogspot.co.id

RiauJOS!*,  - Peneliti senior Para Syndicate Toto Sugiarto berpendapat pemberian sanksi bagi para pelaku politik uang merupakan buah ketegasan DPR. “Sudah lama kita menginginkan ini, adanya penindakan tegas bagi pelaku politik uang,” demikian diungkapkan Toto Sugiarto seperti dilansir dari Radio Idola, Senin (6/6).

Namun, ternyata proses revisi UU Pilkada oleh DPR yang terkesan kucing-kucingan dipertanyakan, “Dalam hal lain, kekuatan Bawaslu yang bisa membatalkan calon kepala daerah dibuat tak berdaya, karena yang mengagetkan calon kepala daerah justru diperbolehkan memberikan biaya transportasi atau hadiah bagi para partisipan,” imbuhnya.

Toto secara tegas mengatakan keputusan revisi UU Pilkada tersebut semata pembodohan bagi masyarakat. “Kalau orang datang memberikan suara kemudian diberi ganti dengan uang, itu namanya pembodohan,” tandasnya.

Iapun menyayangkan dewan mengabaikan masukan-masukan dari masyarakat. “Sepertinya ada kepentingan-kepentingan sempit sesaat yang lebih diprioritaskan dibanding kepentingan rakyat,” pungkas Toto.


Sumber: SuaraMerdeka.Com

Kewenangan Palsu, Bawaslu

Ilustrasi/http://gambarlucupictures.blogspot.co.id

RiauJOS!*,  - Peneliti senior Para Syndicate Toto Sugiarto berpendapat pemberian sanksi bagi para pelaku politik uang merupakan buah ketegasan DPR. “Sudah lama kita menginginkan ini, adanya penindakan tegas bagi pelaku politik uang,” demikian diungkapkan Toto Sugiarto seperti dilansir dari Radio Idola, Senin (6/6).

Namun, ternyata proses revisi UU Pilkada oleh DPR yang terkesan kucing-kucingan dipertanyakan, “Dalam hal lain, kekuatan Bawaslu yang bisa membatalkan calon kepala daerah dibuat tak berdaya, karena yang mengagetkan calon kepala daerah justru diperbolehkan memberikan biaya transportasi atau hadiah bagi para partisipan,” imbuhnya.

Toto secara tegas mengatakan keputusan revisi UU Pilkada tersebut semata pembodohan bagi masyarakat. “Kalau orang datang memberikan suara kemudian diberi ganti dengan uang, itu namanya pembodohan,” tandasnya.

Iapun menyayangkan dewan mengabaikan masukan-masukan dari masyarakat. “Sepertinya ada kepentingan-kepentingan sempit sesaat yang lebih diprioritaskan dibanding kepentingan rakyat,” pungkas Toto.


Sumber: SuaraMerdeka.Com