RiauJOS!*, Pekanbaru - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, menggelar sidang kode etik untuk memutuskan 10 perkara, Rabu, 4 Mei 2016 yang berlangsung di ruang sidang DKPP dan disambungkan melalui video conference yang ada di masing-masing provinsi di Indonesia.

Untuk di Provinsi Riau, dengan Teradu lima komisioner KPU Kabupaten Bengkalis, dan pengadu Sulaiman Zakaria, calon bupati melalui kuasanya Rahmat Zaini cs. Persoalan ini, sebelumnya sudah mau diputuskan oleh DKPP, dan Pengadu masing ingin menghadirkan seorang saksi ahli, dari Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Dr Ir Wagiono. Dia dihadirkan Pengadu untuk menjelaskan mengenai keabsahan legalisir ijazah salah seorang kandidat kepala daerah dalam Pemilukada Bengkalis 2015.

Selang beberapa jam, sekitar dua jam, akhirnya majelis memutuskan, bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tak terbukti melanggar kode etik, karena aduan yang diadukan Pengadu tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran kode etik.

Pembacaan putusan, dibacakan oleh anggota majelis Saut Homonangan Sirait, "KPU Kabupaten Bengkalis sudah bekerja sesuai prosedur," ujarnya.

Mendengar putusan DKPP, komisioner KPU Kabupaten bengkalis langsung berubah muka, menjadi meriah bahagia, karena apa yang disangkakan pengadu tidak terbukti.

Pada kesempatan ini, hadir juga tiga komisioner KPU Provinsi Riau beserta dua orang staf yang bertugas untuk "mengkodak" apa yang telah terjadi hari ini.

DKPP Putuskan, KPU Bengkalis Tak Langgar Kode Etik



RiauJOS!*, Pekanbaru - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Republik Indonesia, menggelar sidang kode etik untuk memutuskan 10 perkara, Rabu, 4 Mei 2016 yang berlangsung di ruang sidang DKPP dan disambungkan melalui video conference yang ada di masing-masing provinsi di Indonesia.

Untuk di Provinsi Riau, dengan Teradu lima komisioner KPU Kabupaten Bengkalis, dan pengadu Sulaiman Zakaria, calon bupati melalui kuasanya Rahmat Zaini cs. Persoalan ini, sebelumnya sudah mau diputuskan oleh DKPP, dan Pengadu masing ingin menghadirkan seorang saksi ahli, dari Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi, Dr Ir Wagiono. Dia dihadirkan Pengadu untuk menjelaskan mengenai keabsahan legalisir ijazah salah seorang kandidat kepala daerah dalam Pemilukada Bengkalis 2015.

Selang beberapa jam, sekitar dua jam, akhirnya majelis memutuskan, bahwa KPU Kabupaten Bengkalis tak terbukti melanggar kode etik, karena aduan yang diadukan Pengadu tidak memenuhi unsur sebagai pelanggaran kode etik.

Pembacaan putusan, dibacakan oleh anggota majelis Saut Homonangan Sirait, "KPU Kabupaten Bengkalis sudah bekerja sesuai prosedur," ujarnya.

Mendengar putusan DKPP, komisioner KPU Kabupaten bengkalis langsung berubah muka, menjadi meriah bahagia, karena apa yang disangkakan pengadu tidak terbukti.

Pada kesempatan ini, hadir juga tiga komisioner KPU Provinsi Riau beserta dua orang staf yang bertugas untuk "mengkodak" apa yang telah terjadi hari ini.