Social Items

Saluran transmisi PLN
RiauJOS!* - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Energi (KMSKE) Riau menemukan sedikitnya lima masalah terkait dengan pengelolaan energi di provinsi tersebut, di antaranya adalah tak adanya informasi energi yang transparan.

KMSKE menyatakan sampai sekarang masyarakat di Provinsi Riau belum bisa mengakses listrik, hal itu disebabkan salah satunya adalah distribusi yang lebih besar ke sektor industri skala besar. Koalisi juga menegakan kompleksitas pengelolaan energi di Riau dapat dilihat dari manajmen migas dan energi kelistrikan.

"Padahal Riau berkontribusi 40% terhada total produksi migas nasional, namun belum memberikan kontribusi yang besar terhadap kemakmuran masyarakat provinsi Riau, khususnya masyarakat sekitar tambang," demikian keterangan koalisi dalam situs Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Rabu (23/3/2016).

Koalisi juga menemukan lima masalah terkait  pengelolaan energi di Riau, di antaranya adalah:

  1. Data dan informasi yang belum transparan. Hal itu dibuktikan dengan 12 kabupaten/kota belum memiliki informasi publik seperti kontrak, produksi, dan komponen pemulihan biaya.
  2. Kepastian pengelolaan blok migas bagi perusahaan negara dan daerah. Terdapat empat blok yang akan berakhir masa kontraknya namun mendapatkan kejelasan pengelolaannya. Mereka adalah Costal Plan Pekanbaru, Malacca Strait, Rokan PSC dan Selat Panjang PSC.
  3. Pengabaian aspek keselamatan masyarakat sekitar tambang. Salah satu lokasi tambang di Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat dekat dengan permukiman, tanpa pembatas.
  4. Terbengkalainya pembangunan pembangkit listrik. Belum dioperasikannya PLTG Sungai Rawa, proyek PLTU Kota Ringin, dan PLTU Tenayan Raya, Pekan Baru. 
  5. Terdapat dugaan pelanggaran kewajiban perusahaan tambang batu bara. Di antaranya adalah tak disetorkannya jaminan reklamasi, penambangan tanpa izin, serta tumpang tindih dengan tanah kelola masyarakat.

Sumber: http://industri.bisnis.com


5 Masalah Pengelolaan Energi di Riau

Saluran transmisi PLN
RiauJOS!* - Koalisi Masyarakat Sipil untuk Kedaulatan Energi (KMSKE) Riau menemukan sedikitnya lima masalah terkait dengan pengelolaan energi di provinsi tersebut, di antaranya adalah tak adanya informasi energi yang transparan.

KMSKE menyatakan sampai sekarang masyarakat di Provinsi Riau belum bisa mengakses listrik, hal itu disebabkan salah satunya adalah distribusi yang lebih besar ke sektor industri skala besar. Koalisi juga menegakan kompleksitas pengelolaan energi di Riau dapat dilihat dari manajmen migas dan energi kelistrikan.

"Padahal Riau berkontribusi 40% terhada total produksi migas nasional, namun belum memberikan kontribusi yang besar terhadap kemakmuran masyarakat provinsi Riau, khususnya masyarakat sekitar tambang," demikian keterangan koalisi dalam situs Publish What You Pay (PWYP) Indonesia, Rabu (23/3/2016).

Koalisi juga menemukan lima masalah terkait  pengelolaan energi di Riau, di antaranya adalah:

  1. Data dan informasi yang belum transparan. Hal itu dibuktikan dengan 12 kabupaten/kota belum memiliki informasi publik seperti kontrak, produksi, dan komponen pemulihan biaya.
  2. Kepastian pengelolaan blok migas bagi perusahaan negara dan daerah. Terdapat empat blok yang akan berakhir masa kontraknya namun mendapatkan kejelasan pengelolaannya. Mereka adalah Costal Plan Pekanbaru, Malacca Strait, Rokan PSC dan Selat Panjang PSC.
  3. Pengabaian aspek keselamatan masyarakat sekitar tambang. Salah satu lokasi tambang di Kabupaten Indragiri Hulu yang sangat dekat dengan permukiman, tanpa pembatas.
  4. Terbengkalainya pembangunan pembangkit listrik. Belum dioperasikannya PLTG Sungai Rawa, proyek PLTU Kota Ringin, dan PLTU Tenayan Raya, Pekan Baru. 
  5. Terdapat dugaan pelanggaran kewajiban perusahaan tambang batu bara. Di antaranya adalah tak disetorkannya jaminan reklamasi, penambangan tanpa izin, serta tumpang tindih dengan tanah kelola masyarakat.

Sumber: http://industri.bisnis.com