Capture laman riauheadline.com, Kamis, 25 Februari 2016

RiauJOS!*, Kepulauan Meranti - Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Syaiful Ikram, mengatakan "Pemerintah Provinsi Riau tidak menerima pemindahan pegawai honore yang dialihkan ke pemerintah provinsi Riau," ujarnya seperti dilansir riauheadline.com, Rabu, 24 Februari 2016.

Ratusan pegawai honorer yang berada di empat dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terancam dirumahkan. Pasalnya empat dinas tersebut pada bulan Maret ini akan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan perubahan undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1998.

Dengan dikembalikannya empat dinas tersebut ke Provinsi Riau secara otomatis hak dan kewajiban pemerintah kabupaten secara vertikal putus baik dalam sisi anggaran operasional maupun administrasi tidak menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten. Termasuk salah satunya pembayaran gaji kepada para ratusan tenaga honorer tersebut.

Menurutnya Ikram, hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menjadi tanggungjawab dalam pemindahan empat instansi tersebut. Tentunya nasib tenaga honorer yang berasal dari empat instansi tersebut akan diujung tanduk. Oleh karena itu, Pemkab Meranti harus bisa mencarikan solusi terhadap nasib ratusan tenaga honorer tersebut.

"Kalau PNS sudah jelas arahnya kemana. Tapi kalau anak honorer tentu akan tercampak begitu saja. Jelas ini akan menambah jumlah angka pengangguran di Kepulauan Meranti. Saya harapkan Pemkab bisa mencarikan jalan keluarnya terhadap nasib ratusan tenaga honorer tersebut," harapnya kepada Bupati dan Wabup Meranti terpilih.

Dijelaskannya, dalam mengatasi persoalan ini pemerintah daerah harus bisa mengambil langkah cepat dan tepat sehingga bisa menolong nasib putra-putri daerah yang selama ini bekerja di empat instansi yang akan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Riau.

"Pasalnya kabupaten hanya bisa melakukan mutasi kepada pegawai honorer tersebut jika SK yang mereka miliki merupakan SK Bupati. Tapi persoalnya SK yang dimiliki oleh para pegawai honorer tersebut merupakan SK Kepala Dinas,sehinga tidak memungkinkan untuk dimutasikan," ujarnya.

Sementara Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Iqaruddin mengatakan bahwa pihaknya akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut. Mengingat ratusan tenaga honorer merupakan putra daerah yang selama ini sudah mengabdikan diri memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita akan lakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan beberapa pihak terkait, guna mencaikan solusi agar ratusan tenaga Honore tersebut bisa tetap bekerja, namun saat ini kita belum bisa memtuskannya, namun yang pasti kita akan lakukan koordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait untuk mencarikan solusinya," katanya.

Empat dinas yang akan dikembalikan kebijakannya ke Provinsi Riau tersebut diantaranya, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Dinas Kelautan dan Perikanan (DPKP), Dinas Kehutanan dan Perkebuanan (Dishutbun) serta Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan.


Sumber: riauheadline.com

Anak Honorer Akan Tercampak Begitu Saja

Capture laman riauheadline.com, Kamis, 25 Februari 2016

RiauJOS!*, Kepulauan Meranti - Ketua Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kepulauan Meranti, Syaiful Ikram, mengatakan "Pemerintah Provinsi Riau tidak menerima pemindahan pegawai honore yang dialihkan ke pemerintah provinsi Riau," ujarnya seperti dilansir riauheadline.com, Rabu, 24 Februari 2016.

Ratusan pegawai honorer yang berada di empat dinas dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti terancam dirumahkan. Pasalnya empat dinas tersebut pada bulan Maret ini akan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Riau sesuai dengan perubahan undang-undang otonomi daerah nomor 22 tahun 1998.

Dengan dikembalikannya empat dinas tersebut ke Provinsi Riau secara otomatis hak dan kewajiban pemerintah kabupaten secara vertikal putus baik dalam sisi anggaran operasional maupun administrasi tidak menjadi tanggungjawab pemerintah kabupaten. Termasuk salah satunya pembayaran gaji kepada para ratusan tenaga honorer tersebut.

Menurutnya Ikram, hanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang akan menjadi tanggungjawab dalam pemindahan empat instansi tersebut. Tentunya nasib tenaga honorer yang berasal dari empat instansi tersebut akan diujung tanduk. Oleh karena itu, Pemkab Meranti harus bisa mencarikan solusi terhadap nasib ratusan tenaga honorer tersebut.

"Kalau PNS sudah jelas arahnya kemana. Tapi kalau anak honorer tentu akan tercampak begitu saja. Jelas ini akan menambah jumlah angka pengangguran di Kepulauan Meranti. Saya harapkan Pemkab bisa mencarikan jalan keluarnya terhadap nasib ratusan tenaga honorer tersebut," harapnya kepada Bupati dan Wabup Meranti terpilih.

Dijelaskannya, dalam mengatasi persoalan ini pemerintah daerah harus bisa mengambil langkah cepat dan tepat sehingga bisa menolong nasib putra-putri daerah yang selama ini bekerja di empat instansi yang akan dikembalikan ke Pemerintah Provinsi Riau.

"Pasalnya kabupaten hanya bisa melakukan mutasi kepada pegawai honorer tersebut jika SK yang mereka miliki merupakan SK Bupati. Tapi persoalnya SK yang dimiliki oleh para pegawai honorer tersebut merupakan SK Kepala Dinas,sehinga tidak memungkinkan untuk dimutasikan," ujarnya.

Sementara Sekertaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti, Iqaruddin mengatakan bahwa pihaknya akan mencarikan solusi yang terbaik untuk mengatasi persoalan tersebut. Mengingat ratusan tenaga honorer merupakan putra daerah yang selama ini sudah mengabdikan diri memberikan pelayanan kepada masyarakat.

"Kita akan lakukan rapat koordinasi (Rakor) dengan beberapa pihak terkait, guna mencaikan solusi agar ratusan tenaga Honore tersebut bisa tetap bekerja, namun saat ini kita belum bisa memtuskannya, namun yang pasti kita akan lakukan koordinasi dulu dengan pihak-pihak terkait untuk mencarikan solusinya," katanya.

Empat dinas yang akan dikembalikan kebijakannya ke Provinsi Riau tersebut diantaranya, Dinas Pertambangan dan Energi (Distamben), Dinas Kelautan dan Perikanan (DPKP), Dinas Kehutanan dan Perkebuanan (Dishutbun) serta Dinas Pertanian, Peternakan dan Ketahanan Pangan.


Sumber: riauheadline.com