Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Feizal Rachman, dan Muhammad Affifuddin mungkin ada di depannya. (foto: bawaslu.go.id)

Riau JOS!* Jakarta - Dimanapun di dunia ini lembaga pengawas untuk mengawasi Pemilu itu tidak pernah ada, kecuali di Indonesia. Inilah yang menjadi ciri khas pengelolaan Pemilu di Indonesia. Meskipun penyelenggara Pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP seolah meng-gendut-kan lembaga, namun ini tidak menjadi masalah, karena ide untuk membuat pengawas yang dilembagakan menjadi penting ketika manusia tak lagi memercayai malaikat sebagai pengawas resmi dari Allah SWT.

Kekhasan lembaga pengawas Pemilu, diungkapkan Muhammad Afiffuddin dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada saat Focus Group Discussion (FGD) bersama rekan-rekannya, Selasa, 20 Oktober 2015 di ruang rapat lantai empat gedung Bawaslu RI, dilansir Bawaslu RI melalui websitenya bawaslu.go.id.

Pada saat ber-FGD ria bersama kawan-kawan sesama pejuang demokrasi, Afif menyentil wacana untuk menghilangkan lembaga Bawaslu dengan alasan tidak ada lembaga pengawas Pemilu di negara lain. 

Afifuddin menanggapi, menurutnya merupakan suatu hal yang tidak rasional, karena adanya lembaga pengawas seperti Bawaslu ini menjadi kekhasan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan ia mengusulkan agar kewenangan Bawaslu perlu diperkuat mengingat persoalan pengawasan memang menjadi hal yang penting, di samping memang fungsi pengawasan juga pada rakyat. 

“Lembaga seperti Bawaslu dan DKPP memang tidak ada di banyak negara. Ini menjadi kekhasan kita dalam mengelola Pemilu. Jangan sampai semangat untuk menghilangkan lembaga-lembaga tersebut hanya dilatarbelakangi oleh karena tidak adanya lembaga tersebut di luar negeri. Kalau kita memang punya keyakinan bahwa kita mempunyai kekhasan dan best practice pengelolaan Pemilu, biarlah itu menjadi kekayaan kita di Indonesia,” jelasnya.

Hasil FGD-ria bersama kawan-kawan penggelora demokrasi, belum bisa dirasakan saat ini, karena masih tataran pembahasan, belum mengarah pada kesuksesan luar biasa terkait pendemokrasian Indonesia. Beberapa hal yang sempat dibahas, diantaranya terkait keserempakan Pemilu di Indonesia, dan kodifikasi aturan Pemilu.

Hal paling penting, dengan adanya per-FGD-an, para penggelora Demokrasi dapat bersilaturahim, karena silaturahim adalah kunci pembuka rizki bagi semua makhluk didunia.

Pengawas Pemilu Adalah Kekayaan Indonesia

Kepala Bagian Analisis Teknis Pengawasan dan Potensi Pelanggaran Sekretariat Jenderal Bawaslu RI Feizal Rachman, dan Muhammad Affifuddin mungkin ada di depannya. (foto: bawaslu.go.id)

Riau JOS!* Jakarta - Dimanapun di dunia ini lembaga pengawas untuk mengawasi Pemilu itu tidak pernah ada, kecuali di Indonesia. Inilah yang menjadi ciri khas pengelolaan Pemilu di Indonesia. Meskipun penyelenggara Pemilu yang terdiri dari KPU, Bawaslu, dan DKPP seolah meng-gendut-kan lembaga, namun ini tidak menjadi masalah, karena ide untuk membuat pengawas yang dilembagakan menjadi penting ketika manusia tak lagi memercayai malaikat sebagai pengawas resmi dari Allah SWT.

Kekhasan lembaga pengawas Pemilu, diungkapkan Muhammad Afiffuddin dari Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat (JPPR) pada saat Focus Group Discussion (FGD) bersama rekan-rekannya, Selasa, 20 Oktober 2015 di ruang rapat lantai empat gedung Bawaslu RI, dilansir Bawaslu RI melalui websitenya bawaslu.go.id.

Pada saat ber-FGD ria bersama kawan-kawan sesama pejuang demokrasi, Afif menyentil wacana untuk menghilangkan lembaga Bawaslu dengan alasan tidak ada lembaga pengawas Pemilu di negara lain. 

Afifuddin menanggapi, menurutnya merupakan suatu hal yang tidak rasional, karena adanya lembaga pengawas seperti Bawaslu ini menjadi kekhasan tersendiri bagi Indonesia. Bahkan ia mengusulkan agar kewenangan Bawaslu perlu diperkuat mengingat persoalan pengawasan memang menjadi hal yang penting, di samping memang fungsi pengawasan juga pada rakyat. 

“Lembaga seperti Bawaslu dan DKPP memang tidak ada di banyak negara. Ini menjadi kekhasan kita dalam mengelola Pemilu. Jangan sampai semangat untuk menghilangkan lembaga-lembaga tersebut hanya dilatarbelakangi oleh karena tidak adanya lembaga tersebut di luar negeri. Kalau kita memang punya keyakinan bahwa kita mempunyai kekhasan dan best practice pengelolaan Pemilu, biarlah itu menjadi kekayaan kita di Indonesia,” jelasnya.

Hasil FGD-ria bersama kawan-kawan penggelora demokrasi, belum bisa dirasakan saat ini, karena masih tataran pembahasan, belum mengarah pada kesuksesan luar biasa terkait pendemokrasian Indonesia. Beberapa hal yang sempat dibahas, diantaranya terkait keserempakan Pemilu di Indonesia, dan kodifikasi aturan Pemilu.

Hal paling penting, dengan adanya per-FGD-an, para penggelora Demokrasi dapat bersilaturahim, karena silaturahim adalah kunci pembuka rizki bagi semua makhluk didunia.